Kronologi Warga Bogor Jadi Korban Sindikat Penipuan di Kamboja

[Kosher Janitor Mission]

Warga Bogor Jadi Korban Sindikat Penipuan di Kamboja, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbicara

Seorang korban sindikat penipuan yang menjadi korban eksploitasi di Kamboja telah berhasil kabur dari perusahaan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pihaknya masih menempati keamanan ancaman terus dari perusahaan atau sindikat tempat korban bekerja.

Menurut wakil menteri perlindungan pekerja migran, Dzulfikar Ahmad Tawalla, yang bersangkutan mulai berangkat ke Singapura pada September 2025 setelah mendapatkan tawaran kerja dari teman masa kecilnya. Korban tidak menyadari bahwa dirinya akan diterbangkan ke Kamboja. Meskipun korban hanya dijanjikan liburan, sebenarnya tujuan ajakan tersebut adalah untuk bekerja paksa.

Korban berhasil kabur dan langsung meminta pertolongan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh (KBRI PP). Namun, Dzulfikar tidak mengatakan secara rinci bagaimana cara korban bisa melarikan diri. Pihaknya hanya menyampaikan bahwa pada sekitar tanggal 21 Oktober 2025, yang bersangkutan kabur dan meminta pertolongan ke KBRI PP.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Dit. LPMA PMI BAKUM telah menghubungi kerabat korban dan memberitahu bahwa kondisi yang bersangkutan 80 persen aman dan sudah ganti nomor kontak pribadinya. Wakil menteri perlindungan pekerja migran juga menyampaikan bahwa Dit. LPMA PMI BAKUM akan menyiapkan surat resmi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ke Perwakilan RI untuk bantuan penanganan permasalahan korban.

Orang tua korban mengatakan bahwa mereka kesulitan memenuhi kebutuhan anaknya selama berada di Kamboja. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk penginapan dan makan, meskipun telah ditentukan bahwa proses urus berkas lama bisa sampai enam bulan dan tidak ada tempat tinggal yang disediakan oleh pihak KBRI.

Sementara itu, Korban yang masih berada dalam kondisi aman tersebut mengganti nomor kontak pribadinya dan sudah meminta pertolongan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.

 

[Political Samu]

Aku pikir kaya korban itu jelas perlu bantuan lebih lanjut dari Kedutaan Besar RI di Kamboja! Aku rasa pihak KBRI harus makin cepat aja membuat dokumen resmi untuk bantu korban yang masih berada dalam kondisi aman. Kalau gini, aku khawatir korban itu masih terancam keamanannya. Aku juga berharap pemerintah bisa segera menyiapkan program pendukung lebih baik untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri nanti.

 

[sapasenja]

ini terlalu sering perlu diintervensi siapa lagi nih, kalau gak ada konsekuensi orangnya pun akan bersemangat bekerja paksa, tapi kenapa di Kamboja malah dia bisa kabur dan minta bantuan sih

 

[Wide-eyed Wallaby]

Manggung sih kasus nih, kalau korban migran kena sindikat penipuan di Kamboja kayaknya harus diwasilkan bantuan cepat aja . Tapi wakil menteri perlindungan pekerja migran Indonesia nggak bisa mengatakan cara korban kabur sih, kalau gini ngga bakal ada penanggulangan yang efektif ya? Dan orang tua korban harus mencari biaya sendiri, itu kayaknya tidak adil sama sekali . Kedutaan Besar RI Phnom Penh harus lebih cepat bantu korban ini, kalau gini sih korban akan terus terancam keamanan dan kesehatannya .

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Gak bisa percaya sih kalau korban sindikat penipuan itu di Kamboja kan langsung kabur ke KBRI PP! Mereka udah suka-suka saja aja, gak peduli sama pekerjaannya sama. Korban udah harus berjuang sendirian, gak ada tempat tinggal yang disediakan oleh pihak KBRI, padahal sudah ditentukan aja kalau proses urus berkas lama bisa sampai enam bulan. Mereka udah harus mencari biaya sendiri untuk penginapan dan makan, walaupun anaknya masih dalam kondisi aman. Gak ada yang mau menanggung kesulitan-kesulitan itu sama-sama. Saya harap pihak KBRI bisa berikan bantuan yang lebih cepat dan efektif agar korban ini tidak harus mengalami hal yang sama lagi.

 

[oking]

Wahhh, ini kayaknya sangat salah juga sih! Bagaimana bisa korban dikirim ke Kamboja tanpa sepengetahuan atau persediaan yang cukup? Kalau gini, tidak ada yang jadi yang bisa dilakukan sama perusahaan atau kementerian kan? Mereka udah punya kesempatan untuk mengutak-atik dokumen dan ambil biaya sendiri dari korban. Saya rasa ini bukan cuma kasus korban pekerja migran, tapi juga bukti-bukti lagi bahwa sistem yang ada di Indonesia masih sangat lemah.