Presiden Prabowo Subianto terus menegosiasikan dengan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bea Cukai. Pemberlakuan kebijakan ini, yang akan berdampak pada sejumlah besar karyawan PNS (Pembangunan Nasional Bank) Bea Cukai.
Menurut sumber dekat dengan pemerintah, ada beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk mengantisipasi protes dari pegawai Bea Cukai. Salah satunya adalah dengan menunda pelaksanaan kebijakan ini hingga akhir tahun 2025.
Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada bocoran informasi tentang rencana Pemerintah untuk menghentikan kegiatan operasional Bea Cukai secara keseluruhan. Bocoran ini memicu kekhawatiran di kalangan pegawai Bea Cukai yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka.
Saat ini, pemerintah sedang menunggu hasil diskusi antara Kementerian Perhubungan dan Kemenko Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang implementasi kebijakan baru. Jika berhasil diantisipasi, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional Bea Cukai sebesar 50% hingga 70%.
Presiden Prabowo yang sudah memprediksi bahwa kebijakan ini akan diantisipasi oleh pegawai Bea Cukai. "Saya telah memprediksi bahwa para pegawai Bea Cukai akan menentang kebijakan ini," kata Presiden Prabowo dalam kesempatan tertunda pada beberapa hari lalu.
Ketika ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi protes dari pegawai Bea Cukai, tim kerja Presiden Prabowo tidak memberikan jawaban langsung. Namun, telah dikonfirmasi bahwa pemerintah akan mempertimbangkan opsi yang terbaik untuk mengatasi protes ini.
Tentu saja, kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bea Cukai, sehingga menjadi contoh optimal bagi lembaga lain di sektor pajak.
Menurut sumber dekat dengan pemerintah, ada beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk mengantisipasi protes dari pegawai Bea Cukai. Salah satunya adalah dengan menunda pelaksanaan kebijakan ini hingga akhir tahun 2025.
Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada bocoran informasi tentang rencana Pemerintah untuk menghentikan kegiatan operasional Bea Cukai secara keseluruhan. Bocoran ini memicu kekhawatiran di kalangan pegawai Bea Cukai yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka.
Saat ini, pemerintah sedang menunggu hasil diskusi antara Kementerian Perhubungan dan Kemenko Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang implementasi kebijakan baru. Jika berhasil diantisipasi, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional Bea Cukai sebesar 50% hingga 70%.
Presiden Prabowo yang sudah memprediksi bahwa kebijakan ini akan diantisipasi oleh pegawai Bea Cukai. "Saya telah memprediksi bahwa para pegawai Bea Cukai akan menentang kebijakan ini," kata Presiden Prabowo dalam kesempatan tertunda pada beberapa hari lalu.
Ketika ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi protes dari pegawai Bea Cukai, tim kerja Presiden Prabowo tidak memberikan jawaban langsung. Namun, telah dikonfirmasi bahwa pemerintah akan mempertimbangkan opsi yang terbaik untuk mengatasi protes ini.
Tentu saja, kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bea Cukai, sehingga menjadi contoh optimal bagi lembaga lain di sektor pajak.