Pemeriksaan KPK terhadap Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) dalam kasus pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V, telah dimulai. Penyidik KPK akan menganalisis peran dan adanya aliran uang kepada Raffles sebagai komisaris sekaligus dugaan suap yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan tersebut.
KPK juga memeriksa saksi-saksi lainnya terkait kasus ini, termasuk satu saksi dari pihak swasta yang akan membantu penyidik dalam melengkapi berkas para tersangka. Dengan demikian, proses pelimpahan para tersangka dapat segera dilakukan.
Kasus ini terkait dengan praktik suap pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V, yang menurut KPK, terjadi di wilayah lain selain yang telah diperiksa. Pemeriksaan KPK juga menentukan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V, Dicky Yuana Rady, serta dua orang lainnya.
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kasus ini adalah suap sektor kehutanan terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Penyidik KPK akan melanjutkan pemeriksaan dan analisis untuk menentukan adanya aliran uang kepada Raffles serta dugaan suap yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan tersebut.
KPK juga memeriksa saksi-saksi lainnya terkait kasus ini, termasuk satu saksi dari pihak swasta yang akan membantu penyidik dalam melengkapi berkas para tersangka. Dengan demikian, proses pelimpahan para tersangka dapat segera dilakukan.
Kasus ini terkait dengan praktik suap pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V, yang menurut KPK, terjadi di wilayah lain selain yang telah diperiksa. Pemeriksaan KPK juga menentukan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V, Dicky Yuana Rady, serta dua orang lainnya.
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kasus ini adalah suap sektor kehutanan terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Penyidik KPK akan melanjutkan pemeriksaan dan analisis untuk menentukan adanya aliran uang kepada Raffles serta dugaan suap yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan tersebut.