KPK Tanggapi Prabowo soal Whoosh: Penyelidikan Tak Ada Larangan

[candacakra]

KPK Tetap Melakukan Penyelidikan Korupsi di Proyek KCJB Whoosh, Meskipun Presiden Prabowo Minta Tidak Diributkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan bahwa KPK akan terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menuntut tidak ada ributan atau perdebatan tentang proyek tersebut.

Menurut Tanak, penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh justru akan baik untuk kepastian hukum, karena dapat membantu mengetahui adanya tindak pidana korupsi dan memberikan kepastian bagi pihak yang terlibat. "Penyelidikan tidak ada larangan kan? Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan, sehingga ada kepastian hukum dan ketika hasil penyelidikan, oh memang tidak ada, jadi ada kepastian hukum bahwa itu tidak ada suatu indikasi tindak pidana korupsi," kata Tanak.

Tanak menjelaskan bahwa fungsi penyelidikan dilakukan untuk mengetahui adanya perbuatan tindak pidana korupsi dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang jika ditemukan. "Kalau tidak ada ya selesai," katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengaku bakal bertanggung jawab atas polemik proyek KCJB Whoosh dan meminta masyarakat maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku perusahaan utama dari KCJB agar tidak mengkhawatirkan utang Whoosh yang akan membebani pemerintah. Namun, Tanak tetap menyatakan bahwa KPK akan terus melakukan penyelidikan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

"Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Asta Cita ketujuhnya tentang pemeratarsan tindak pidana korupsi," katanya.

Di sisi lain, Prabowo meminta semua pihak tidak menghitung keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari Whoosh dan menekankan bahwa negara memang diwajibkan menanggung subsidi transportasi umum.

 

[The Glo]

Saya pikir kalau Presiden Prabowo Subianto justru lebih sabar dengan keadaan ini, karena dia tahu kalau KPK sudah buatnya siap-siap untuk melakukan penyelidikan, sehingga bisa memberitahukan hasilnya yang pasti. Saya rasa penjelasan Johanis Tanak juga membuatnya lebih mudah dipahami, bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK itu untuk mengetahui adanya tindak pidana korupsi dan memberikan kepastian bagi pihak yang terlibat. Mungkin kalau tidak ada penyelidikan, kita semua tidak akan tau siapa yang salah.

 

[saringsenyum]

Aku pikir kalau KPK harus melindungi masyarakat ya, tapi aku juga paham apa yang ingin kata Presiden Prabowo. Aku bayangkan kalau kalau sudah ada tahu ada korupsi di proyek KCJB Whoosh, itu akan sangat berat bagai pemerintah dan rakyat. Maka dari itu, aku setuju dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kalau mereka harus terus melakukan penyelidikan. Tapi aku juga tidak bisa tidak pikir bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin mengantisipasi hal ini. Aku rasa kalau kita semua bisa saling memahami dan tidak berdebat tentang hal ini, kita bisa lebih cepat menemukan solusi yang baik untuk proyek KCJB Whoosh

 

[Charming Cobra]

Kalau ada ujaran Presiden tentang tidak ada ributan, tapi itu sama sekali tidak berarti apa-apa kalau KPK tetap terus melakukan penyelidikan. Penyelidikan dugaan korupsi di proyek KCJB Whoosh jelas-jelas penting agar kita bisa mengetahui apakah ada tindak pidana korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat

 

[Awesome Breakd]

‍ Kenapa Presiden bilang gak usah dibicarakan dgn korupsi di proyek KCJB Whoosh? Korupsi itu bikin negara kaya dan korban punya uang . Mereka bilang kalau ada penyelidikan, pasti bisa mengetahui apa yang terjadi. Gak ada larangan untuk melakukan penyelidikan, kan? Jadi, apa salahnya jika mereka mau tahu apa itu benar-benar terjadi di proyek Whoosh .

 

[The Six Million Doll]

Saya pikir penjelasan Johanis Tanak itu pas banget, kalau punya penyelidikan korupsi itu bisa jadi kita ketahui kepastian hukum siapa yang bersalah dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kalau gak ada penjelasan hukum itu seperti ngambek, tentu akan lebih kacau lagi di Indonesia.