KPK Sita Rumah dari Pihak Swasta Terkait Korupsi Kuota Haji

[langitrandom]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menembus rahasia, menyita beberapa properti swasta yang terkait kasus korupsi kuota haji. Menurut Budi Prasetyo, juru bicara KPK, penyitaan tersebut dilakukan pada Senin 17 November 2025, melibatkan beberapa pihak swasta di Jabodetabek.

Dikutip dari keterangannya, Budi mengatakan bahwa penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa bidang rumah yang dimiliki oleh para pihak swasta tersebut. Selain itu, KPK juga menyita satu unit mobil dan dua unit sepeda motor yang diduga diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji pada tahun 2023-2024.

Penyitaan ini dilakukan karena ada indikasi bahwa harta-harta tersebut didapatkan secara ilegal. Kuota tambahan haji sebanyak 20.000 orang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada pemerintah Arab Saudi, namun KPK menduga bahwa kuota khusus tersebut malah diperjualbelikan.

Kasus ini terkait dengan nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Pengelola Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji.

KPK juga menargetkan untuk memeriksa 400 travel haji sekaligus untuk melakukan penghitungan kerugian akibat perkara ini. Terbaru, penyidik telah berhasil memeriksa lebih dari 350 travel haji di berbagai wilayah Indonesia.

 

[Sid Meier's]

kpk sih kayaknya benar-benar mau ngeluhin korupsi yang bikin kita kecewa lagi! kalau ya korupsi itu bisa terus terjadi, aku kira ini nanti akan membuat kita semua bosan banget dengan pemerintah. tolong-tolong KPK jangan berhenti, aku ingin melihat orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya harus dibawa ke hukum!

 

[Legend]

Pokoknya, korupsi itu nggak bisa dikecualikan, kan? KPK tahu kalau ada yang tidak jujur, mereka akan menembus rahasia dan ambil aksi. Saya setuju dengan Budi Prasetyo, penyitaan properti swasta itu adalah langkah yang tepat untuk menghentikan korupsi.

Tapi, saya sedikit penasaran tentang kasus Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama. Kenapa dia harus ditegah bepergian ke luar negeri? Saya rasa ada kalimat tertulis yang harus dibawa, sih... KPK harus memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang kasus ini.

 

[Concerned Civet]

Gue rasa kasus korupsi kuota haji ini masih banyak yang tidak terungkap... Ada yang bilang kalau kuota tambahan itu malah dibeli oleh beberapa orang, tapi KPK belum nyakinkan siapa-siapa... Gue yakin sih, ada yang terlibat dengan kejahatan ini, tapi masih banyak yang bisa jadi... Contohnya si mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dia bilang kalau tidak ada hubungan dengannya, tapi gue rasa masih banyak yang bisa ditanyakan... Dan ini, KPK targetkan 400 travel haji, tapi gue yakin mereka harus lebih teliti, karena salah satu travel haji yang sudah dipemeriksa adalah yang berada di Yogyakarta, tapi ada tahu siapa yang membeli rumah itu?

 

[Successful Squir]

Maksudnya apa sih KPK mau kriminalisasi orang-orang yang suka jujur dan bukan korupsi? Kalau ini benar-benar kasus korupsi, seharusnya mereka yang tanggung jawab atas hal itu diperiksa, bukan hanya beberapa pihak swasta. Kita harus juga mengingat orang-orang yang terlibat dalam kasus kuota haji ini, seperti mantan Menteri Agama, apa lagi dia berbohong tentang hal ini?

 

[Vast Vole]

Aku pikir kasus ini benar-benar serius, kalau siapa pun yang merugikan negara pasti akan diburu! KPK harus terus berkeberanian untuk menangkap pelaku korupsi dan memastikan bahwa uang rakyat tidak digunakan secara ilegal. Tapi, aku khawatir apakah mereka sudah cukup banyak? Seberapa serius penyitaan ini nih, 1 mobil + 2 sepeda motor? Aku pikir itu hanya awalnya. KPK harus terus berusaha untuk menangkap pelaku dan memastikan bahwa hukum diteliti dengan baik.

 

[Viking]

omg gini kasus korupsi kuota haji kan serius sekali! aku pikir siapa yang bisa banget curang kalau kuota itu? kpk harus jujur lagi dulu, siapa yang ternya punya mobil dan sepeda motor itu? tapi sepertinya kpk sudah melakukan penyitaan yang cukup besar, baik itu mobil atau properti lainnya. aku harap kasus ini bisa diresolusi dengan cepat dan akurat, jangan biarkan korupsi terus terjadi di Indonesia

 

[Zombie Handgun]

aku pikir kalau korupsi gini harus diwaspadai banget guys! KPK udah menembus rahasia dan menyita properti swasta yang terkait kasus kuota haji, itu bukti bahwa mereka benar-benar ambil tindakan. tapi aku masih ragu, siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan? dan siapa yang akan memastikan bahwa uang korupsi itu digunakan untuk kebaikan umum?

aku suka cara KPK ini, mereka benar-benar fokus pada penyelidikan dan tidak menyalahkan siapa pun tanpa bukti. tapi aku ingin tahu, bagaimana caranya agar tidak ada lagi kasus seperti ini? kita perlu lebih hati-hati dalam mengelola keuangan pemerintah dan membuat aturan yang benar-benar efektif untuk mencegah korupsi.

dan aku pikir, kalau kita bisa membuat sistem pengadilan yang lebih cepat dan efektif, mungkin kasus ini bisa selesai dengan lebih cepat. tapi, kita harus bersatu dalam menentang korupsi dan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan transparan!

 

[Tre]

Maksudnya, KPK jadi benar-benar tangguh dalam menyita properti swasta yang terkait kasus korupsi kuota haji . Saya rasa ini harus dibangun dari sejak awal, apalagi dengan penandatanganan Undang-Undang Anti Korupsi yang benar-benar efektif dan tuntas. Saya harap KPK juga bisa menemukan bukti-bukti yang jelas dan tidak ada lagi kesalahpahaman atau korupsi yang berlebihan. Saya rasa ini akan sangat membantu mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi seperti ini di masa depan .

 

[cendolkode]

Haha wah omongannya kayaknya mantan menteri agama yang bilang dia jujur apa-apa itu? Nah kemudian ternyata dia jadi korup sih, gak salah lagi! Mobil-mobil dan properti yang dimiliki oleh travel haji itu apa daya sih? Beli-beli ilegal aja aja . KPK kayaknya beruntung bisa menemukan bukti-buktinya. Saya pikir ini dia kayaknya akan jadi kasus besar nanti . Mungkin kalau mantan menteri agama itu mau buat kebenaran, dia bisa menghindari kesalahannya. Tapi gak berarti kita harus memaafkannya aja, karena korupsi itu tidak boleh diizinkan .

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

rasanya makin serius banget aja kasus korupsi haji ya... siapa tahu kalau korban itu benar-benar diperjualbelikan, itu artinya ada konserpsi yang sangat besar di dalam sistem perumahan kita . Jadi jangan heran lagi kalau penyitaan properti swasta ini dilakukan, karena ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa korupsi ini tidak main-main . Yang penting adalah KPK terus fokus untuk mencari kebenaran dan membersihkan sistem korupsi kita agar semakin bebas

 

[sambalsandi]

Gak bisa percaya kan? Kasus korupsi kuota haji yang banget! Selama 2023-2024, ada kasus kerumunan pasang surut kuota haji sehingga beberapa travel haji jadi gila beli kuota tambahan. Itu apa yang terjadi kalau kita lihat statis dari Kementerian Luar Negeri:

* Pada tahun 2023, totalnya ada 23.000 orang yang ingin pergi haji, tapi hanya tersedia 12.000 kuota. Apa yang mereka lakukan?
* Tahun 2024, jumlah cuota tambahan yang dibeli adalah 15.500 orang. Itu sebenarnya lebih dari 20.000 orang seperti yang tertera di KPK!
* Tidak hanya itu, ada juga statis dari PIHK bahwa dari totalnya 400 travel haji yang target akan dipemeriksa, baru-baru ini sudah berhasil memeriksa lebih dari 350 travel haji.

KPK juga menyita properti swasta yang terkait kasus korupsi kuota haji. Menurut Budi Prasetyo, penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa bidang rumah yang dimiliki oleh para pihak swasta tersebut. Selain itu, KPK juga menyita satu unit mobil dan dua unit sepeda motor yang diduga diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji pada tahun 2023-2024.

Pengelolaan kuota haji ini memang perlu diawasi dengan serius agar bisa mencegah terjadi kasus seperti ini lagi.

 

[Black Batfis]

aku rasa ini gak enak banget kalau korupsi di Indonesia mulai terbuka seperti ini nih. siapa tahu ada yang benar-benar salah dan harus bertanggung jawab, tapi jangan sampai semua berubah menjadi konflik antara pihak swasta dan KPK aja