Korupsi dan Kekurangan Biaya Pemerintahan (BPG) Pada 2025 Tetap Menjadi Masalah Utama: KPK
Badan Pengawas Korupsi (KPK) secara terbuka menyatakan bahwa permasalahan korupsi dan kekurangan biaya pemerintahan (BPG) masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang berakhir pada tahun 2024.
Dalam sumber daya terbaru, diperkirakan bahwa total BPG di Indonesia mencapai Rp 1.143 triliun. Hal ini menurut KPK masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 900 triliun pada tahun 2024.
Kemudian, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan menyusun rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah korupsi dan BPG tersebut. Rekomendasinya antara lain melalui pelaksanaan MBG (Majelis Badan Gubernur) yang telah dimulai, namun masih memiliki beberapa keterbatasan dalam mencapai target yang diinginkan.
Pada 2025, KPK akan terus mengejar dan memantau pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalah korupsi dan BPG tersebut. Mereka juga berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai beroperasi pada tahun 2025 dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Badan Pengawas Korupsi (KPK) secara terbuka menyatakan bahwa permasalahan korupsi dan kekurangan biaya pemerintahan (BPG) masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang berakhir pada tahun 2024.
Dalam sumber daya terbaru, diperkirakan bahwa total BPG di Indonesia mencapai Rp 1.143 triliun. Hal ini menurut KPK masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 900 triliun pada tahun 2024.
Kemudian, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan menyusun rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah korupsi dan BPG tersebut. Rekomendasinya antara lain melalui pelaksanaan MBG (Majelis Badan Gubernur) yang telah dimulai, namun masih memiliki beberapa keterbatasan dalam mencapai target yang diinginkan.
Pada 2025, KPK akan terus mengejar dan memantau pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalah korupsi dan BPG tersebut. Mereka juga berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai beroperasi pada tahun 2025 dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ini.