KPK menuntut Menteri Ara Pastikan Izin Rusun Subsidi di Meikarta Bebas dari Korupsi. KPK akan memantau pelaksanaan program ini dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Budi Prasetyo, Jubir KPK, mengatakan bahwa perizinan hukum lahan Meikarta harus dilakukan secara jernih dan transparan tanpa kaitan dengan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.