KPK Luruskan Narasi Uang Rp100 M di Kasus Haji Bukan Kerugian Negara

[gemagoyang]

KPK Kelirukan Narasi Korupsi Uang Rp100 M di Kasus Haji, Bukan Kerugian Negara

Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara dan pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa sejumlah uang yang telah disita sebenarnya tidak berasal dari kerugian negara melainkan dari uang jemaah.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan narasi dalam artikel yang dimuat di situs asosiasi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). Artikel tersebut menulis bahwa uang hampir Rp100 miliar yang dikembalikan pihak terkait dan kini telah disita KPK bukan kerugian keuangan negara, melainkan uang jemaah.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kuota haji tambahan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sebenarnya bertujuan untuk memangkas lamanya antrean jemaah haji reguler. Namun, dalam proses pembagian kuota tambahan ini, terdapat diskresi yang menyebabkan jumlah kuota haji reguler menjadi kurang dari semestinya.

"Kuota-kuota haji khusus yang diperjualbelikan oleh PIHK itu bermula dari adanya diskresi pembagian kuota tersebut," ungkap Budi. "Kemudian dalam perkembangan penyidikannya, ditemukan fakta-fakta adanya dugaan aliran uang dari para PIHK kepada oknum di Kemenag, dengan berbagai modus seperti uang percepatan dan lainnya."

Dalam kasus ini, KPK menemukan bahwa sejumlah uang yang telah disita sebenarnya tidak berasal dari kerugian negara melainkan dari uang jemaah. Uang jemaah ini didapatkan oleh oknum di Kemenag melalui berbagai modus, termasuk uang percepatan.

KPK juga menemukan bahwa ketua KPK Setyo Budiyanto sudah mengungkapkan jumlah uang yang telah disita di kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan mencapai hampir Rp100 miliar. Namun, sekarang KPK menemukan bahwa sejumlah ini tidak berasal dari kerugian negara melainkan dari uang jemaah.

Dengan demikian, KPK berharap dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap penanganan kasus ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan.

 

[Adventurous A]

sih kalau kpk itu bilang uang haji yang disita bukan dari negara, tapi aku pikir masih ada kerugian sama sekali... waduh, jangan ada uang apa lagi... toh kayaknya pemerintah harus terus siasat tentang itu...

 

[Naughty Narwhal]

kalau nggak salah informasinya, kpk itu nggak bisa lagi menentukan uang apa yang asalnya dari mana sih? tapi aku rasa mereka harus lebih jujur dulu sebelum nggabungkan uang apa yang di coba tahan. dan aku juga pikir ini semua karena korupsi yang meluas ya...

 

[Psychedelic]

wah, aku sengaja baca kasus haji yang lalu ternyata ada kekeliruan besar... sepertinya KPK punya alasan yang tulus, tapi nggak ada yang salah dengan narasi awal ya? kalau tidak ada kerugian negara, makanya sih kita harus percaya dulu. tapi aku pikir ada keterlibatan korupsi yang lebih dalam lagi... uang jemaah itu ternyata gampang digunakan oleh pihak yang salah, dan sekarang KPK harus menangani hal ini

 

[kabarkacau]

aku rasa kpk gak harus jadi pembela untuk oknum2 yang korup. kalau gak ada uang jemaah, tidak akan ada dugaan korupsi. tapi sepertinya kpk gak bisa buat apa-apa jika korupsi sudah terjadi. akhirnya korupsi di kasus haji tambahan pun masih banyak yang terungkap.

 

[Obnoxious Osp]

oke ga, aku pikir gini... kalau uang itu dari jemaah, kenapa kpk harus disita dulu? seharusnya ada cara lain untuk mengatasinya, misalnya dengan cara yang lebih transparan atau apa?

 

[Xanthous Xenomorph]

aku sengaja lihat kasus haji yang dipicu oleh dugaan korupsi kuota tambahan itu, ternyata banyak orang ngirimprennya dari kerugian negara aja tapi tadah KPK yang bilang jujur apa-apa, malah jawa-jawa tentang uang jemaah sih ini jadi bukti bahwa korupsi yang parah sih bisa ngirimpren dengan ngaruh gampang aja... tapi aku rasa KPK harus terus mengawasi dan tidak kalah dengan para oknum korupsi ni

 

[rameragu]

Maksudnya apa sih kalau uang yang disita bukan berasal dari kerugian negara? Nah, aku pikir itu bukan masalah, tapi kita harus fokus pada bagaimana sistem ini bisa jadi terjadi di pertama kali. Kita harus tahu bagaimana birokrasi Indonesia bisa salah seperti ini . Maksudnya, system yang baik harus memiliki kontrol yang ketat dan transparansi yang lengkap. Kalau tidak, itu akan jadi kesempatan bagi para korupsi untuk berkembang .

Aku pikir kalau kita harus lebih teliti dalam analisis kasus ini, bukan hanya fokus pada penemuan uang yang disita. Kita juga harus tahu bagaimana pemerintah bisa jadi tidak memeriksa lebih dekat ke aktivitas PIHK dan oknum di Kemenag sebelumnya .

Tapi, aku juga pikir kalau ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kita harus selalu waspada terhadap perubahan kecil dalam sistem dan tidak percaya diri dengan apa yang dibawakan oleh pihak berwajah .

 

[rasariang]

kayaknya KPK benar-benar mencoba untuk membersihkan nama baik mereka dengan mengatakan bahwa uang yang disita bukan dari kerugian negara melainkan dari uang jemaah. tapi gak perlu dipercaya, kan? karena kalau sebenarnya uang itu datang dari kerugian negara, maka KPK benar-benar tidak bisa tidak mengatakan itu, ya?

 

[Fabu]

Gue rasa kpk harus ngerti kalau uang itu bukan milik negara, tapi bukan pula hal yang salah kan? Mereka bilang kerugian negara tapi siapa yang tahu deh, gue pikir oknum2 di kemegk itu punya alasan2 mereka sendiri. KPK harus fokus pada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan, bukan terus berdeg degel dengan pemerintah.