Korupsi di Balik Penerimaan Pengurusan K3, Bukan Sekedar Halusinasi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menghadapi kontroversi terkait penyerapan pengurusan K3 (Kesehatan, Keselamatan, dan Kesejahteraan Kerja) oleh beberapa kalangan. Menurut sumber dekat dengan KPK, Komisi Pemberantasaan Korupsi, eks Dirjen Binwasnaker (Badan Pengelola Sumber Daya Alam dan Kehijanan Luhur) yang sekarang menjadi korban penindasan ini, adalah sebagai hasil dari kegagalan mereka dalam mengatur pengurusan K3.
"Kekacauan di Binwasnaker tidak hanya terkait dengan pengurusan K3, melainkan juga dengan pengelolaan sumber daya alam yang di bawah kendali mereka", kata seseorang yang berkenaan dengan hal tersebut. Menurutnya, kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pihak KPK juga telah menyimpulkan bahwa penindasan terhadap eks Dirjen Binwasnaker adalah sebagai hasil dari ketidaksukaannya dengan kegagalan mereka dalam mengatur pengurusan K3. "Kegagalan dalam mengatur pengurusan K3 membuat mereka menjadi target", kata salah satu sumber di KPK.
Sementara itu, pihak pemerintah yetimang tidak membatasi diri hanya pada penindasan terhadap eks Dirjen Binwasnaker saja. Menurut informasi yang diterima, beberapa pejabat lain yang juga terkait dengan pengelolaan K3 di hadapi penindasan serupa.
Dengan demikian, pihak KPK berharap agar semua pejabat yang terkait dengan pengelolaan K3 dapat bebas dari penindasan dan bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menghadapi kontroversi terkait penyerapan pengurusan K3 (Kesehatan, Keselamatan, dan Kesejahteraan Kerja) oleh beberapa kalangan. Menurut sumber dekat dengan KPK, Komisi Pemberantasaan Korupsi, eks Dirjen Binwasnaker (Badan Pengelola Sumber Daya Alam dan Kehijanan Luhur) yang sekarang menjadi korban penindasan ini, adalah sebagai hasil dari kegagalan mereka dalam mengatur pengurusan K3.
"Kekacauan di Binwasnaker tidak hanya terkait dengan pengurusan K3, melainkan juga dengan pengelolaan sumber daya alam yang di bawah kendali mereka", kata seseorang yang berkenaan dengan hal tersebut. Menurutnya, kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pihak KPK juga telah menyimpulkan bahwa penindasan terhadap eks Dirjen Binwasnaker adalah sebagai hasil dari ketidaksukaannya dengan kegagalan mereka dalam mengatur pengurusan K3. "Kegagalan dalam mengatur pengurusan K3 membuat mereka menjadi target", kata salah satu sumber di KPK.
Sementara itu, pihak pemerintah yetimang tidak membatasi diri hanya pada penindasan terhadap eks Dirjen Binwasnaker saja. Menurut informasi yang diterima, beberapa pejabat lain yang juga terkait dengan pengelolaan K3 di hadapi penindasan serupa.
Dengan demikian, pihak KPK berharap agar semua pejabat yang terkait dengan pengelolaan K3 dapat bebas dari penindasan dan bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.