KPK Pada Bulan Ini Bakal Cek Keterlibatan Dana Pangan dengan Laporan Fiktif
Kejadian korupsi dalam pengelolaan program pangan yang melibatkan dana besar telah menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan lembaga keuangan. Menurut Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Guru dan Dosen (BGN), Tigor Pangaribuan, setidaknya Rp 10 miliar yang disaluran untuk program Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dianggap "rawan digelapkan" lewat kecurangan dalam penggunaan selisih harga bahan baku serta laporan keuangan fiktif.
Menurut Tigor, beberapa dosen dan guru yang menerima dana untuk mengajar di sekolah-sekolah di daerah rawan kemiskinan telah menemukan cara untuk "mengejar" uang dengan menggunakan sistem penagihan fiktif. Dengan demikian, mereka dapat mendapatkan tambahan Rp 20 juta per bulan tanpa harus memperhatikan kualitas bahan pangan yang disediakan.
Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana yang melibatkan laporan keuangan fiktif menjadi isu utama yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, BGN telah mengembangkan Virtual Account (VA) sebagai alat untuk memantau semua transaksi dan mencegah kecurangan. Sebagai contoh, VA dapat diakses oleh dua orang dengan satu ATM, sehingga membuat lebih sulit bagi individu untuk "mengejar" uang secara ilegal.
Dengan demikian, pemerintah berharap VA dapat membantu mengatasi masalah korupsi dalam pengelolaan program pangan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan bijak untuk kebaikan masyarakat.
Kejadian korupsi dalam pengelolaan program pangan yang melibatkan dana besar telah menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan lembaga keuangan. Menurut Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Guru dan Dosen (BGN), Tigor Pangaribuan, setidaknya Rp 10 miliar yang disaluran untuk program Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dianggap "rawan digelapkan" lewat kecurangan dalam penggunaan selisih harga bahan baku serta laporan keuangan fiktif.
Menurut Tigor, beberapa dosen dan guru yang menerima dana untuk mengajar di sekolah-sekolah di daerah rawan kemiskinan telah menemukan cara untuk "mengejar" uang dengan menggunakan sistem penagihan fiktif. Dengan demikian, mereka dapat mendapatkan tambahan Rp 20 juta per bulan tanpa harus memperhatikan kualitas bahan pangan yang disediakan.
Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana yang melibatkan laporan keuangan fiktif menjadi isu utama yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, BGN telah mengembangkan Virtual Account (VA) sebagai alat untuk memantau semua transaksi dan mencegah kecurangan. Sebagai contoh, VA dapat diakses oleh dua orang dengan satu ATM, sehingga membuat lebih sulit bagi individu untuk "mengejar" uang secara ilegal.
Dengan demikian, pemerintah berharap VA dapat membantu mengatasi masalah korupsi dalam pengelolaan program pangan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan bijak untuk kebaikan masyarakat.