KPK Bakal Cek Dugaan Laporan Fiktif Program MBG

KPK: Satuan Pemenuhan Gizi BGN Dapat Kelebihan keuangan jika menggunakan laporan fiktif, kata Kepala BGN.

BPN (Badan Pengelolaan Negara) telah mengalokasikan Rp 10 miliar untuk setiap unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Namun, dana tersebut dapat berubah menjadi "kelebihan" jika penggunaannya tidak transparan. Menurut Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola BPN, hal ini bisa terjadi karena kekurangan transparansi dalam pengelolaan keuangan SPPG.

Tigor mengatakan bahwa jika penggunaan dana tidak diawasi dengan ketat, maka dapat ada "selisih harga" pada bahan baku yang digunakan. Selain itu, juga mungkin terjadi laporan keuangan fiktif. Oleh karena itu, BPN telah menggunakan sistem virtual account (VA) untuk memantau semua transaksi dan mencegah kecurangan.

Sistem VA ini mirip dengan satu dapur yang hanya memiliki satu ATM, tetapi kemudian diberikan kepada dua orang sehingga tidak dapat dikorupsi. Menurut Tigor, demikianlah caranya BPN mengatasi masalah pengelolaan keuangan SPPG untuk mencegah "kelebihan" yang dapat terjadi jika penggunaannya tidak transparan.
 
Makasih diberikan informasi tentang pengelolaan keuangan SPPG. Semoga sistem VA bisa mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan. Saya rasa cara ini cukup kreatif, tapi juga perlu diawasi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan supervisi yang ketat oleh KPK atau lembaga lainnya.
 
Makasih bro, saya pikir ini perlu diawasi terus. Jika bisa, BPN harus ngawasi lebih dekat kapan-apa pun ada kekurangan transparansi, misalnya dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti sistem VA. Saya khawatir kalau kalau tidak, penggunaan dana akan semakin korup dan potensi terjadi "kelebihan" yang bisa ngeliat keluar.
 
ada kayaknya kPK dan BNP terus berlomba-lomba ngatur keuangan apa saja kekurangannya... tapi apa yang penting, dana itu harus bisa digunakan untuk makanan anak-anak Indonesia, bukan untuk memuaskan korupsi di dalam pemerintahan
 
ada sih cara BPN itu mirip kayak panti asuhan ya, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, sistem VA itu sebenarnya sudah cukup baik. tapi apa jadi kekurangan transparansi dan pengawasan yang ketat? kalau dulu BGN saja yang mengelola dana, dan kini BPN yang mengambil alih, toh nggak ada salahnya kalau kita tekan agar semua birokrasi yang terkait dengan SPPG itu jadi lebih transparan.
 
Gak keterangan sih kalau penggunaan dana nggak ada transparansi, mau buat korupsi aja sih! Sepertinya BPN lagi cari cara untuk menghindari masalah ini, tapi gini aja sih, pengelolaan keuangan yang baik itu penting banget. Kalau tidak transparan, apa salahnya jika ada 'selisih harga' atau laporan fiktif? Mending cari solusi yang lebih baik lagi! 🤦‍♂️
 
Gak bisa percaya sih, nggak peduli gini kelebihan atau kekurangan, apa yang penting adalah ujian ini diuji oleh masyarakat ya. Kalau BPN menggunakan sistem VA, itu baik banget, tapi kalau mereka buat seperti itu hanya untuk menghindari akses korupsi, maka itu tidak solusinya. Masyarakat harus tetap waspada dan tidak percaya diri dalam pengelolaan keuangan ini. Kita harus memantau sendiri siapa yang masuk dalam proyek ini dan nggak ada kecurangan ya.
 
ini gampang banget sih. kalau dana asal dari negara diawali dari Rp 10 miliar per satuan, itu artinya setiap satuan bisa jadi memiliki dana hingga Rp 50-100 juta, tergantung seberapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan sih. tapi apa kalau semua satuan membeli bahan-bahan secara bersamaan? tentu saja harga akan turun! dan kalau diawasi dengan ketat, tidak ada selisih harga sama sekali 🤑

nah, saya pikir sistem virtual account ini tidak terlalu keren sih. lebih dari sekedar "dapur" yang satu ATM aja, tapi bisa jadi ada "dual" yang salah juga, ya? kalau kita ingin benar-benar transparan, sebaiknya saja dana tersebut dipantau secara langsung oleh otoritas atau yang terhormat 🙏
 
Lihat kayaknya ada cerita aja tentang korupsi di BNP, tapi yang penting adalah bagaimana cara mereka mengatasi masalah itu 🤔. Saya rasa kayaknya seperti film thriller di mana penjahat harus selalu berhati-hati karena dipantau oleh polisi. Nah, di sini ada "polisi" yaitu sistem VA yang digunakan BPN untuk memantau transaksi keuangan SPPG, jadi tidak bisa terjadi korupsi lagi 🚫. Tapi apa jadi kalau sistem itu gagal? 🤷‍♂️
 
aku pikir ini cuma cara pemerintah membiarkan korupsi terus berlanjut, gini aja mereka minta dana untuk SPPG tapi sebenarnya mereka mau kecurangan? dan apa dengan dana Rp 10 miliar itu kan buat biaya gizi yang harus dibayar oleh masyarakat, tapi malah ada peluang 'kelebihan' ? aku rasa ini semua cuma cara pemerintah membuat keterlibatan korupsi lebih mudah dan menemukan cara untuk membiarkan kecurangan terus berlanjut 🤔
 
aku pikir ini seperti pertandingan bola dimana ada yang berusaha untuk melanggar aturan tapi malah jadi target mereka sendiri 🤦‍♂️. kalau mau korupsi, lalu nanti akan keluar dari sudut lain, ya? BPN harus lebih serius dalam pengelolaan dana ini, jangan seperti menyerahkan uang ke dua orang dan harap tidak ada yang nge-kegagalan 😅. Sistem VA itu agak mirip dengan sistem "penyelidikan" di tim bola, kalau ada yang salah, lalu harus tiba-tiba keluar dari pertandingan 🚫.
 
Hahaha aku pikir ini gini juga, kalau nggak ada ketatnya di bawah, siapa tahu aja semua dana itu bisa habis ke orang-orang yang salah 🤷‍♂️. Tapi aku rasa BPN udah banget ngatur sistem VA, itu mirip dengan dapur yang hanya satu ATM tapi berdua orang ngerjain 😊. Aku harap ini bisa mencegah korupsi dan semua dana itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, misalnya gizi bagi anak-anak kecil 💪.
 
Kemudian dia bilang, kalau dana itu dipakai dengan jujur dan terbuka, siapa tahu nggak kaya pencahayaan di malam hari ya 😊. Tapi, kalau gak ada transparansi, maka kelebihan itu akan menjadi "kekurangan" yang tidak diinginkan. BPN harus paham itu dan mengawasi penggunaan dana dengan ketat. Sistem VA itu kayaknya cocok banget, tapi aku masih ragu apa benar-benar semua uang nanti bisa masuk ke dapur virtual aja 😅.
 
Makasih informasinya 😊, tapi apa sih tujuan dari program ini ya? Jadi saja ada alasan birokrasi dan kerumitan, tapi apa salahnya kalau kita bisa menggabungkan dengan pelatihan kepada guru-guru sekolah agar mereka tahu bagaimana mengelola dana yang benar-benar digunakan buat kegiatan sekolah? Dengan demikian, gizi bagi anak-anak sekolah akan menjadi prioritas utama 🤔.
 
Aku pikir ini salah strategi dari BPN, bukan? Mereka harus fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SPPG, bukan hanya menabung dana di luar negeri seperti itu. Apalagi dengan sistem VA yang mereka gunakan, sih sudah cukup keren, tapi apa artinya kalau sistem tersebut tidak terhubung dengan sistem lainnya? Aku pikir harus ada monitoring yang lebih ketat dari KPK atau Ombudsman untuk pastikan dana tersebut digunakan seefisien mungkin.
 
Hmm, kalau begitu nggak jadi keajaiban banget ya dana Rp 10 miliar itu... Tapi aku punya pendapat, kenapa BPN harus menggunakan sistem VA seperti itu? Mungkin karena BPN ingin memastikan bahwa dana itu tidak digunakan untuk hal-hal lain yang nggak terkait dengan program SPPG. Aku pikir ini bagus banget! Jika penggunaan dana tidak transparan, maka pasti ada korupsi yang terjadi... Dan menggunakan sistem VA seperti itu mirip dengan cara yang tepat. Tapi aku rasa BPN harus juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan SPPG lebih baik lagi... Mungkin dengan menggunakan teknologi lainnya, seperti blockchain. Karena blockchain bisa membantu memantau transaksi secara online dan memastikan bahwa data itu akurat. Aku rasa ini bagus untuk meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana SPPG.
 
Mana nya kebaikan BPN sih? Mereka buat sistem VA untuk memantau transaksi SPPG, tapi ternyata masih ada kemungkinan kecurangan? Kamu pikir siapa yang bisa korupsi ATM virtual tuh? Apalagi kalau diberi kepada dua orang? Maukah aku percaya bahwa ini solusi akhirnya dari BPN buat mencegah kelebihan?
 
aku sedih banget ketika membaca kabar ini 😔. kalau gini, Rp 10 miliar itu seperti uang yang dishabarkan ke masyarakat dan kemudian dibawa ke luar. siapa yang akan merasa puas jika kita tahu bahwa dana itu digunakan tidak transparan? 🤑

sebenarnya aku sudah pernah mengutung-utung di blogku tentang kesalahpahaman dalam pengelolaan sumber daya sekolah. misalnya, dana belajar yang disudahi dan tidak sesuai dengan kebutuhan. itulah yang mungkin akan terjadi jika BPN tidak ketat dalam memantau pengelolaan keuangan SPPG. 🤦‍♂️

BPN harus lebih teliti dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. jangan biarkan dana menjadi "kelebihan" yang diambil tanpa adanya transparansi. kita perlu memperhatikan bagaimana BPN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SPPG. 👍
 
Saya pikir ini benar-benar mengejutkan. KPK dan BPN harus bertemu dulu lagi untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan SPPG. Jika punya kelebihan, itu bukannya kekurangan ya? 🤔💸 Mereka harus lebih teliti lagi dalam pengelolaan dana yang cukup besar ini. BPN juga harus memastikan bahwa semua transaksi diawasi dengan ketat agar tidak ada "selisih harga" atau laporan fiktif. Kita harap ini bisa diatasi dengan baik dan transparansi selalu menjadi prioritasnya 💯
 
Ini gini, kalau mau ngakuin kecurangan aja kudu siap dikejutkan! Aku bayangin apa jadi kalo semua pengguna SPPG nggak peduli ngelaporin dana apa-apa, kayaknya semua itu menjadi "kelebihan" aja. Tapi BPN udah pintar ngatur dengan sistem VA, seperti dapur cuma 1 ATM tapi 2 orang, biar tidak korupsi! Kini aku setuju, transparansi harus diutamakan agar tidak ada kecurangan.
 
kembali
Top