KPK Tunggu Laporan Keterlibatan Kecurangan di Program MBG, Bakal Cek Dugaan Fiktif Transaksi Keuangan
Korupsi di Indonesia terus berkepanjangan di berbagai sektor, termasuk program-program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebuah program yang mengalami dugaan kecurangan adalah Program MBG (Menghadapi Buku Pintar), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses gizi bagi anak-anak di Indonesia.
Menurut Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Ngeri Gizi (BGN), Tigor Pangaribuan, dana Rp 10 miliar digunakan untuk setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berpotensi digelapkan. Namun, dalam keterlibatan kecurangan, ada dua aspek utama yang harus dikontrol: selisih harga bahan baku dan laporan keuangan fiktif.
Tigor menjelaskan bahwa SPPG seringkali menggunakan bahan baku dengan kualitas rendah, sehingga mereka bisa mendapatkan selisih harga yang lebih tinggi. Hal ini membuat mereka tergoda untuk mengorbankan kualitas pangan.
Selain itu, kecurangan juga bisa dilakukan melalui laporan keuangan fiktif dari SPPG. Oleh karena itu, BGN menggunakan sistem virtual account (VA) untuk melacak semua transaksi dan mencegah kecurangan tersebut terjadi.
Sistem VA digunakan untuk mengintegrasikan semua transaksi ke dalam satu platform, sehingga tidak ada ruang bagi kedua orang untuk menyalipkan uang. Dengan demikian, sistem ini dapat mencegah kekurupan dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk program-program sosial seperti MBG digunakan dengan efektif.
Namun, meskipun BGN telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecurangan, Kementerian Ketahanan Pangan dan Perumahan Rakyat (Kemenpernapura) masih melakukan inspeksi terhadap program-program sosial lainnya.
Korupsi di Indonesia terus berkepanjangan di berbagai sektor, termasuk program-program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebuah program yang mengalami dugaan kecurangan adalah Program MBG (Menghadapi Buku Pintar), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses gizi bagi anak-anak di Indonesia.
Menurut Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Ngeri Gizi (BGN), Tigor Pangaribuan, dana Rp 10 miliar digunakan untuk setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berpotensi digelapkan. Namun, dalam keterlibatan kecurangan, ada dua aspek utama yang harus dikontrol: selisih harga bahan baku dan laporan keuangan fiktif.
Tigor menjelaskan bahwa SPPG seringkali menggunakan bahan baku dengan kualitas rendah, sehingga mereka bisa mendapatkan selisih harga yang lebih tinggi. Hal ini membuat mereka tergoda untuk mengorbankan kualitas pangan.
Selain itu, kecurangan juga bisa dilakukan melalui laporan keuangan fiktif dari SPPG. Oleh karena itu, BGN menggunakan sistem virtual account (VA) untuk melacak semua transaksi dan mencegah kecurangan tersebut terjadi.
Sistem VA digunakan untuk mengintegrasikan semua transaksi ke dalam satu platform, sehingga tidak ada ruang bagi kedua orang untuk menyalipkan uang. Dengan demikian, sistem ini dapat mencegah kekurupan dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk program-program sosial seperti MBG digunakan dengan efektif.
Namun, meskipun BGN telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecurangan, Kementerian Ketahanan Pangan dan Perumahan Rakyat (Kemenpernapura) masih melakukan inspeksi terhadap program-program sosial lainnya.