Pemerintah Korea Selatan, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, terlibat dalam rencana rahasia untuk memprovokasi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melalui penerbangan drone ke jantung Pyongyang. Rencana ini diyakini mendahului upaya Yoon mendeklarasikan undang-undang darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.
Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.
Rencana ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang tidak stabil dan memanfaatkan peluang yang telah tercipta untuk melanggengkan darurat militer. Memo dari pemerintah Korsel juga menargetkan lokasi sensitif Korut, termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.
Pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Analis mengatakan bahwa penerbangan drone tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.
Pada Desember lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer yang gagal, tetapi tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.
Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.
Rencana ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang tidak stabil dan memanfaatkan peluang yang telah tercipta untuk melanggengkan darurat militer. Memo dari pemerintah Korsel juga menargetkan lokasi sensitif Korut, termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.
Pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Analis mengatakan bahwa penerbangan drone tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.
Pada Desember lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer yang gagal, tetapi tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.