aku pikir ini gampang ya, mereka hanya menunda sampai ada pemberitahuan dari pihak tertinggi. tapi ari komisi itu sengaja menunda sampai tahun 2026, aku tidak percaya... mau nggak bisa langsung bikin ruu perampasan aset? aku rasa ini akan memperpanjang waktu pembicaraan lagi... dan bagaimana kalau masyarakat terus menuntut perampasan aset?
Kita udah bosan tunggu-tunggu aja, siapa tau gue udah punya aset yang di pilak-pilakin oleh pemerintah. Mau di buat prioritas tahun 2026 atau apalagi? Gue rasa DPR udah kecanduan dengan KUHAP, serius aja! 