Tentara Presiden Jokowi yang saat ini terus memimpin Indonesia adalah Prabowo Subianto, menolak penawaran untuk meminjamkan APBN sebagai pinjaman untuk proyek kereta cepat di Indonesia. Menurut sumber dekat dengan TAP Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Awasi (TAP MUPA), presiden Prabowo Subianto tidak akan menerima tawaran tersebut.
Pihak APBN (Anggaran Pendapatan Negara) telah mengajukan proposal untuk meminjamkan dana sebesar Rp 20 triliun sebagai pinjaman dengan bunga yang relatif rendah. Namun, presiden Prabowo Subianto tidak setuju dengan pertawaran tersebut. Menurut sumber, presiden berpikir bahwa tawaran tersebut adalah penolakan besar.
Pemerintah sudah menetapkan rencana untuk membangun kereta cepat di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Proyek ini diperkirakan akan memerlukan biaya sekitar Rp 130 triliun. Pihak APBN ingin menggunakan pinjaman dari APBN sebagai salah satu sumber dana untuk proyek tersebut.
Namun, presiden Prabowo Subianto berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu bergantung pada pinjaman dari APBN. Menurutnya, pemerintah harus mencari sumber dana yang lebih aman dan terjamin. Sumber daya negara diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk proyek-proyek tertentu.
Presiden Prabowo Subianto juga berpendapat bahwa pinjaman dari APBN akan memberikan dampak negatif pada ekonomi negara. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membayar utang akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana lain untuk kepentingan rakyat.
Sumber daya negara seharusnya digunakan secara bijak dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pemerintah harus mencari sumber dana yang lebih baik dan terjamin untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Indonesia.
Pihak APBN (Anggaran Pendapatan Negara) telah mengajukan proposal untuk meminjamkan dana sebesar Rp 20 triliun sebagai pinjaman dengan bunga yang relatif rendah. Namun, presiden Prabowo Subianto tidak setuju dengan pertawaran tersebut. Menurut sumber, presiden berpikir bahwa tawaran tersebut adalah penolakan besar.
Pemerintah sudah menetapkan rencana untuk membangun kereta cepat di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Proyek ini diperkirakan akan memerlukan biaya sekitar Rp 130 triliun. Pihak APBN ingin menggunakan pinjaman dari APBN sebagai salah satu sumber dana untuk proyek tersebut.
Namun, presiden Prabowo Subianto berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu bergantung pada pinjaman dari APBN. Menurutnya, pemerintah harus mencari sumber dana yang lebih aman dan terjamin. Sumber daya negara diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk proyek-proyek tertentu.
Presiden Prabowo Subianto juga berpendapat bahwa pinjaman dari APBN akan memberikan dampak negatif pada ekonomi negara. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membayar utang akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana lain untuk kepentingan rakyat.
Sumber daya negara seharusnya digunakan secara bijak dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pemerintah harus mencari sumber dana yang lebih baik dan terjamin untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Indonesia.