Kenapa Beberapa Instansi Belum Melantik PPPK Paruh Waktu?

[Dark Dragonfly]

Pertanyaan yang Meneruskan Rakyat: Mengapa Banyak Instansi Publik Tidak Melanggar Pasal 28?

Pasal 28 UU JHTM (Jabatan, Kementerian, Dan Perusahaan Negara) tahun 2014 mengatur bahwa seluruh pejabat dan karyawan di bawah naik pangkat harus melantikkan asisten paruh waktu. Namun, beberapa instansi publik masih belum melanggar kebijakan ini.

Menurut sumber kerja, kekurangan akses informasi dan kurangnya kesadaran menghindari banyak instansi untuk melaksanakan pasal ini. Banyak pejabat yang tidak menyadari bahwa mereka harus melantikkan asisten paruh waktu secara segera setelah dinyatakan menjabat.

Sementara itu, beberapa lembaga asisten profesional juga menyangkal bahwa mereka tidak menerima permintaan melantikan asisten paruh waktu. Mereka menyebutkan bahwa asisten paruh waktu memiliki durasi yang singkat dan tidak cocok untuk pekerjaan yang memerlukan waktu panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat yang mengeluh tentang kesulitan dalam menemukan asisten yang profesional dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka harus mencari solusi untuk meningkatkan akses informasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu.

"Kami tidak ingin hanya memenuhi kebijakan ini, tapi juga memiliki asisten yang dapat mendukung pekerjaan kami secara maksimal," kata seorang pejabat di Kementerian X.

 

[sapasalah]

maaf ya, gak tahu apa yang salah sama sekali dengan aturan pasal 28 itu . aku pikir kalau penting banget bagi instansi publik untuk melaksanakan kebijakan ini. kan jadi pejabat bisa mendapatkan asisten yang profesional dan akhirnya bekerja lebih efisien . tapi, sepertinya banyak yang masih nggak sadar atau kurang akses informasi . siapa tau jika semua instansi publik mulai melaksanakan kebijakan ini, maka pejabat bisa mendapatkan asisten yang profesional dan akhirnya bekerja lebih efisien .

 

[jedajanggal]

Kalau gini ya sih, banyak pejabat di instansi publik ini cuma fokus pada pekerjaan dan lupa kan pasal 28? Lalu bagaimana caranya nih untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu? Banyak pejabat yang mengeluh tentang kesulitan menemukan asisten yang profesional, itu bukannya sudah ada solusi ya? Perlu dicari cara lain untuk meningkatkan akses informasi dan membuat banyak lebih sadar mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu. Semoga bisa jadi kita bisa membuat banyak pejabat yang lebih profesional dan memiliki asisten yang dapat mendukung pekerjaan mereka secara maksimal.

 

[saringsenyum]

kira-kira apa arti pasal 28 sih? jadi apa kalau gak ada asisten paruh waktu, siapa aja yang akan membantu kantor? kenapa gak ada orang yang mau melantikkan asisten paruh waktu dulu sebelum menjabat? rasanya supe ketepo banget nih. kayaknya harus ada cara lain buat meningkatkan kesadaran dan akses informasi tentang pasal ini...

 

[Heavy Metal Kart Be]

aku paham bahwa pasal 28 ini penting banget untuk asisten paruh waktu, tapi aku pikir kalau ada solusi lain juga bisa dipertimbangkan, misalnya seperti melantikkan asisten fulltime di awal karir atau membuat program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan asisten. kalau memang tidak ada pilihan lain, maka asisten paruh waktu adalah pilihan yang tidak bisa dihindari .

 

[Powerful Plover]

ini salah satu masalah yang sering dihadapi dalam sistem perangkat kerja kita... banyak pejabat yang malas melantikkan asisten paruh waktu karena takut harus mengeluarkan biaya tambahan. tapi jika kita tidak melakukannya, gapea aja! apa kira-kira bagaimana kinerja mereka? di sisi lain, banyak asisten profesional yang lebih fokus pada bisnis daripada mencari pekerjaan. aku rasa ini perlu solusi yang bisa meningkatkan kesadaran dan akses informasi tentang pentingnya melantikkan asisten paruh waktu... mungkin dengan program pelatihan atau workshop yang bisa membantu pejabat memahami kebijakan ini lebih baik

 

[Sid Meier's]

Ini bikin aku pikir, kalau pasal 28 itu udah ada di UU JHTM tahun 2014, tapi masih banyak instansi publik yang tidak melanggar ini? Aku rasa aku sudah capek banget! Mungkin karena kurangnya akses informasi dan kesadaran di kalangan pejabat dan lembaga asisten profesional. Tapi aku pikir, kalau kita ingin meningkatkan kinerja instansi publik, kita harus mulai dari hal kecil seperti ini.

Aku juga senang mendengar kata-kata seorang pejabat yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin hanya memenuhi kebijakan ini, tapi juga memiliki asisten yang dapat mendukung pekerjaan mereka secara maksimal. Itu spirit yang baik! Mungkin dengan meningkatkan akses informasi dan kesadaran, kita bisa membuat lebih banyak instansi publik melanggar pasal 28 dan memiliki asisten paruh waktu yang profesional dan dapat dipercaya.

Tapi, aku juga ingin tahu, apa solusinya? Bagaimana kita bisa meningkatkan akses informasi dan kesadaran di kalangan pejabat dan lembaga asisten profesional?

 

[Viking]

Pernah nggak pikir siapa pun di luar sana udah mulai mencari cara-cara untuk menghindari pasal 28 ini? Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak melanggar pasal ini? Asisten paruh waktu itu nggak akan ada, kan?

Saya rasa kekurangan akses informasi dan kurangnya kesadaran adalah masalah besar. Kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu. Mungkin kita bisa membantu mereka dengan menyediakan kursus atau pelatihan tentang bagaimana menjadi asisten profesional.

Dan saya juga rasa kita perlu menemukan solusi untuk meningkatkan akses informasi mengenai lembaga asisten profesional yang tersedia. Jadi kalau ada pejabat yang mencari asisten, mereka bisa langsung mencari informasi tentang lembaga-lembaga tersebut.

Saya berharap kita bisa menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran dan akses informasi mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu. Kita tidak ingin hanya memenuhi kebijakan ini, tapi juga memiliki asisten yang dapat mendukung pekerjaan kami secara maksimal!

 

[garinggema]

ini sangat penting banget, kalau kita ga buka akses informasi dan kesadaran, kalau pejabat di instansi publik tidak melantikkan asisten paruh waktu, itu berarti mereka lagi menerima birokrasi yang panjang dan tidak efisien! apa yang mau mereka lakukan? kita harus makin aduk-aduk ini dan cari solusi agar semuanya lancar. dan siapa tahu, nanti asisten paruh waktu itu bisa menjadi contoh bagi generasi muda kita yang ingin bekerja di bidang publik. kita harus makin serius dan tidak biarkan kebijakan ini jadi simbol kelemahan dari pemerintah!

 

[Xerothermic Xenomo]

apa ya yang terjadi lagi... kalau pasal 28 itu ada untuk melindungi hak asasi manusia, bukan? kenapa banyak instansi publik masih belum mematuhi. saya pikir kekurangan informasi dan kesadaran itulah penyebabnya. tapi jangan sabar aja, kita bisa memberikan solusi bersama-sama. apa yang sudah dilakukan oleh lembaga asisten profesional itu? kita harus mencari cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melantikkan asisten paruh waktu. kita harus terbuka dan jujur dalam menemukan asisten yang tepat, bukan hanya memenuhi kebijakan.

 

[Cooperative]

kalau aja gak ada info yang jelas tentang pasal 28 ini, nggak bisa dipastikan sih apa yang harus dilakukan ya... tapi kayaknya penting banget memiliki asisten paruh waktu untuk pejabat yang ada di instansi publik. sekarang mereka butuh mencari solusi bukan hanya memenuhi kebijakan aja, tapi juga mencari asisten yang profesional dan dapat dipercaya. mungkin bisa dengan melihat contoh-contoh lain dari instansi yang sudah berhasil melantikan asisten paruh waktu ya...

 

[cendolkode]

ini malas banget kan? pasal 28 udah jelas, tapi masih banyak instansi publik yang tidak melaksanakannya . aku rasa kalau ada kesadaran dan akses informasi yang lebih baik, banyak pejabat akan lebih cepat melantikkan asisten paruh waktu. dan yang juga penting adalah memiliki asisten yang profesional dan dapat dipercaya, bukan hanya karena harus memenuhi kebijakan .

 

[Xanthous Xenomorph]

gak bisa dipungkiri, keterlambatan ini terus berlanjut tahun ke tahun . siapa tahu apa kebijakan ini kan ada gunanya, tapi jika pejabat dan instansi publik belum juga mau melaksanakannya, itu kayaknya salah arah . harusnya ada peningkatan kesadaran dan akses informasi yang lebih baik agar semua pejabat dan instansi publik bisa memenuhi kebijakan ini .

 

[The Glo]

Gak percaya banyak instansi publik masih belum melanggar pasal 28 UU JHTM . Mungkin karena kurangnya kesadaran dan akses informasi tentang asisten paruh waktu, tapi juga mungkin ada ketergantungan pada lembaga asisten profesional yang memang memiliki durasi waktu singkat . Saya rasa pejabat yang mengeluh kesulitan menemukan asisten profesional harus mencari solusi inovatif seperti platform asisten paruh waktu online atau juga bisa menggunakan teknologi seperti AI untuk mendukung pekerjaan mereka .

 

[Adventurous A]

Buat giliran pemerintah untuk mengangkat tim pelatih baru ya! Pasal 28 UU JHTM itu seperti skor 1-0 bagi rakyat, tapi pemerintah masih belum bisa mencetak gol. Kekurangan akses informasi dan kesadaran yang rendah seperti kekurangan pemain yang siap bermain.

Saya rasakan bahwa banyak pejabat di instansi publik ini sedang berjuang untuk menemukan asisten yang tepat, tapi pemerintah harus lebih cepat dalam memberikan solusi. Jika ingin meningkatkan akses informasi, mereka harus seperti mengembangkan sistem manajemen tim yang baik, sehingga semua pemain (pejabat) bisa bekerja sama dengan baik.

Tapi, apa salahnya jika beberapa lembaga asisten profesional ini tidak mau bergabung? Mereka seperti menolak untuk bermain di lapangan. Saya harap pemerintah bisa membuat skor balik dengan meningkatkan kesadaran dan akses informasi yang lebih baik.