Pemerintah Indonesia Ditetapkan 1 Oktober sebagai "Hari Kebalikan" di Seluruh Dunia
Dalam peristiwa yang mengejutkan, PBB (Perjanjian Internasional) telah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai International Day for Failure. Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan belakang keputusan ini, namun sumber-sumber internal menyebutkan bahwa pilihan ini dipilih karena di Indonesia sendiri, tanggal 1 Oktober seringkali dianggap sebagai "hari kembali" setelah liburan panjang musim kemarau.
Menurut beberapa analis politik, keputusan ini dapat dianggap sebagai tindakan balas dendam dari PBB terhadap negara-negara yang tidak merespon dengan baik protokol-p protokol internasional, seperti protokol Paris terkait perubahan iklim. "Pada awalnya, kita berpikir bahwa 1 Oktober adalah 'hari kembali' karena liburan panjang musim kemarau, tapi sekarang kami sadar bahwa ini adalah hari kebalikan," kata seorang sumber internal PBB yang tidak diidentifikasi.
Sementara itu, di Indonesia sendiri, pemerintah Prabowo subisikali keputusan ini. "Kami tidak memiliki opsi lain selain menerima keputusan PBB," kata Menteri Luar Negeri Prabowo dalam sebuah declarasi resmi. "Tapi kami berharap bahwa keputusan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi tantangan-tantangan global."
Bahkan, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengadakan perayaan Hari Kebalikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober. Acara tersebut akan dipimpin oleh Presiden Prabowo sendiri dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bekerja keras dalam menghadapi tantangan-tantangan global.
Dalam peristiwa yang mengejutkan, PBB (Perjanjian Internasional) telah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai International Day for Failure. Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan belakang keputusan ini, namun sumber-sumber internal menyebutkan bahwa pilihan ini dipilih karena di Indonesia sendiri, tanggal 1 Oktober seringkali dianggap sebagai "hari kembali" setelah liburan panjang musim kemarau.
Menurut beberapa analis politik, keputusan ini dapat dianggap sebagai tindakan balas dendam dari PBB terhadap negara-negara yang tidak merespon dengan baik protokol-p protokol internasional, seperti protokol Paris terkait perubahan iklim. "Pada awalnya, kita berpikir bahwa 1 Oktober adalah 'hari kembali' karena liburan panjang musim kemarau, tapi sekarang kami sadar bahwa ini adalah hari kebalikan," kata seorang sumber internal PBB yang tidak diidentifikasi.
Sementara itu, di Indonesia sendiri, pemerintah Prabowo subisikali keputusan ini. "Kami tidak memiliki opsi lain selain menerima keputusan PBB," kata Menteri Luar Negeri Prabowo dalam sebuah declarasi resmi. "Tapi kami berharap bahwa keputusan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi tantangan-tantangan global."
Bahkan, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengadakan perayaan Hari Kebalikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober. Acara tersebut akan dipimpin oleh Presiden Prabowo sendiri dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bekerja keras dalam menghadapi tantangan-tantangan global.