Kemensos Mengajukan Sekolah Rakyat sebagai Solusi untuk Anak Putus Sekolah karena Ekonomi
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan program Sekolah Rakyat, sebuah upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi persoalan anak putus sekolah karena ekonomi.
Menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, program Sekolah Rakyat lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif.
"Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif," kata Robben dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Program ini telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029.
Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian untuk tidak membebani APBN.
Pihak yang mengapresiasi gagasan Sekolah Rakyat adalah Pengamat Pendidikan Ina Liem, yang menilai konsep tersebut merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih juga mengapresiasi program ini, menyebut sekolah rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah rakyat kini mulai beroperasi dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, ia menargetkan sekolah rakyat diperluas bagi anak dari keluarga desil 2 hingga 5.
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan program Sekolah Rakyat, sebuah upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi persoalan anak putus sekolah karena ekonomi.
Menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, program Sekolah Rakyat lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif.
"Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif," kata Robben dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Program ini telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029.
Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian untuk tidak membebani APBN.
Pihak yang mengapresiasi gagasan Sekolah Rakyat adalah Pengamat Pendidikan Ina Liem, yang menilai konsep tersebut merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih juga mengapresiasi program ini, menyebut sekolah rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah rakyat kini mulai beroperasi dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, ia menargetkan sekolah rakyat diperluas bagi anak dari keluarga desil 2 hingga 5.