Kemenhut perjuangkan aturan pasar karbon adil dan inklusif di COP30

[nyalanetra]

Kemenhut akan memperjuangkan aturan pasar karbon adil dan inklusif di COP30. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan mekanisme pasar karbon global yang seimbang, dapat diterapkan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Indonesia berpendapat bahwa penurunan baseline tahunan otomatis sebesar 1 persen dapat membuat proyek REDD+, restorasi, dan karbon biru tidak layak. Oleh karena itu, Indonesia meminta pendekatan yang berbasis sains dan realistis untuk penilaian kebocoran.

Kemenhut juga menegaskan bahwa aturan pasca-krediting dan alat penilaian risiko (Risk Tools) harus tidak menegasikan kegiatan berbasis lahan, termasuk kehutanan dan mangrove. Selain itu, Indonesia meminta agar proses konsultasi diperpanjang dan melibatkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs) secara bermakna.

Pengakuan terhadap Solusi Berbasis Alam dan Karbon Biru dari negara-negara dianggap penting, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan megadiversitas. Kemenhut berharap dapat mencapai kesepakatan atas rekomendasi yang diajukan dalam pembahasan laporan tahunan keempat Badan Pengawas Mekanisme Pasal 6.4 pada Konferensi Para Pihak (COP30).

 

[tukangscroll]

Saya pikir konsep aturan pasar karbon adil dan inklusif itu wajib ada, tapi gampang banget dikorupsi . Indonesia harus berhati-hati agar tidak tergoda oleh kepentingan tertentu. Saya rasa penurunan baseline sebesar 1 persen itu lumayan, tapi kalau bukan diatur dengan benar, bisa jadi proyek REDD+ dan restorasi jadi tidak ada artinya lagi .

Saya setuju juga bahwa alat penilaian risiko harus tidak menegasikan kegiatan berbasis lahan. Kita harus melindungi hutan dan mangrove yang sudah terlambat itu . Saya harap pemerintah bisa mencapai kesepakatan yang benar di COP30, tapi saya juga waspada bahwa ada banyak faktor yang bisa menghambat prosesnya .

 

[Talented Termite]

aku rasa kemenhut malah salah jalan, apa artinya ingin aturan pasar karbon adil dan inklusif? itu kayaknya akan membuat kita Indonesia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ini semakin sulit. sekarang lagi dengan inflation yang tinggi dan pengangguran yang banyak, apakah kita harus dituntut untuk menurunkan konsumsi kita dengan cara ini? aku rasa lebih baik kita fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial, bukan lagi cari jalan keluar yang bikin kita jatuh ke dalam kesulitan.

 

[Jolly Jacka]

ini giliran kemenhut memperjuangkan aturan pasar karbon di COP30, kayaknya mereka juga ingatin tentang proyek redd+ dan restorasi ya... kalau penurunan baseline 1% per tahun itu terlalu cepat, bagaimana caranya nih? kita harus benar-benar memastikan bahwa proyek-proyek karbon biru itu nyaman dan aman untuk semua pihak. dan siapa tahu, mungkin mereka juga akan membahas tentang penggunaan alat penilaian risiko yang tepat... tapi aku masih ragu-ragu kalau proses konsultasi masih panjang waktu nih... bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal itu benar-benar terlibat dalam kesepakatan itu?

 

[Enchanting Eagle]

Kurang ajar kalau nggak ada persetujuan di antara kita ya... Kopetisi kita ini megadiversitas, tapi masih banyak yang nggak nyaman dengar tentang penilaian kebocoran karbon. Mereka bilang proses konsultasi harus lebih luas, padahal aku pikir itu sudah cukup, bisa dari mana aja jika kita tidak berdiskusi? Kita juga harus lebih fokus pada solusi yang benar-benar berguna untuk paru-paru kita, bukan hanya cari cara menghindari kesepakatan. Jadi, aku doakan Kemenhut berhasil memperjuangkan aturan pasar karbon yang adil dan inklusif, sehingga kita bisa jadi contoh bagi negara-negara lain.

 

[Exqu]

Gue pikir kemenhut gak bisa salah, cara mereka harus memperjuangkan aturan pasar karbon adil dan inklusif, kalau tidak gak akan merugikan banyak komunitas lokal. 1 persen penurunan baseline tahunan itu wajar banget, tapi harus dipertimbangkan dari perspektif lokal juga. Gue harap kemenhut bisa membuat kesepakatan yang realistis dan berbasis sains, sehingga semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar karbon global.

Lihatnya, jadi gak hanya tentang menghemat CO2, tapi juga tentang cara kita bisa melindungi kekayaan alam kita. Mangrove yang keren ini di kalimantan dan sumatera, kalau tidak dilindungi, pasti banget rusak. Kita harus membuat aturan yang jujur dan transparan, sehingga semua pihak bisa percaya.

Sudah 30 tahun gue lihat COP, tapi masih banyak hal yang belum terjawab. Gue harap kemenhut bisa membuat perubahan signifikan di COP30, sehingga kita bisa mencapai tujuan global tentang perubahan iklim.

 

[cakrawalacekik]

gampang aja sih, kemenhut udah jelas kalau mereka ingin memperjuangkan aturan pasar karbon yang adil dan inklusif di COP30. tapi gimana kalau ada negara lain yang juga ingin memperjuangkan hal ini? kayaknya harus ada kesepakatan yang seimbang dan realistis, bukan cuma sekedar penjajahan satu negara ke over negara lain. toh gampang banget sih kalau ada aturan pasca-krediting yang menegasi kegiatan berbasis lahan, seperti kehutanan dan mangrove. harus ada cara lain untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan memperluas proses konsultasi agar lebih melibatkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. kalau kita tidak sabar-sabar aja, nanti semua rekomendasi yang diajukan hanya akan diabaikan. jadi, harus ada kerja sama yang baik antara negara-negara ini untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan realistis

 

[Scary Snake]

Saya pikir kalau aturan pasar karbon yang seimbang itu penting banget, tapi harus ditekuni dengan hati-hati juga. Jangan ketinggalan aturan pasca-krediting ni, karena kalau tidak beres, pasti semua proyek yang bikin lingkungan lebih baik jadi tidak ada artinya. Saya harap Indonesia bisa membawa rekomendasi yang solid di COP30, dan aku yakin kalau kita kerja sama dengan negara-negara lain, kita bisa capai kesepakatan yang bagus

 

[Combative Caiman]

Saya pikir ini penting banget, kita harus bisa menangani karbon emisi dengan serius, tapi juga pastikan ada aturan yang adil dan sesuai. Jangan sampai suatu saat nanti kita kelaparan karena tidak bisa mengatasi perubahan iklim. Kita harus bisa bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Saya setuju dengan kebijakan Indonesia yang ingin menilai penilaian kebocoran dengan pendekatan sains dan realistis. Tapi, kita juga harus ingat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi penemuan itu, seperti kondisi lahan dan ketersediaan teknologi.

Kita juga harus tidak lupa akan pentingnya pekerjaan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam menangani masalah ini. Kita harus mendukung mereka dengan lebih baik lagi. Saya harap Kemenhut bisa mencapai kesepakatan yang baik di COP30, kita butuh kesempatan ini untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan