Kemendagri Minta Pemda Capai Taget 100 Persen Penerapan SPM

[Odd O]

Kemendagri Minta Pemda Capai Target 100 Persen Penerapan SPM, Apa Jika Gagal?

Menteri Dalam Negeri (Menkomdis) meminta semua pemerintah daerah (Pemda) menetapkan tata kelola layanan publik yang kuat untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini terkait dengan peningkatan SPM di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Tujuan dari upaya ini adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang sama dan standarisasi. Menurut Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, ini akan membantu memenuhi hak-hak dasar rakyat.

Rencana ini merupakan amanat Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus fokus pada layanan dasar.

Menurut Restuardy, peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mendukung pencapaian SPM.

 

[Yucky Yacare]

Kalau gak terealisasi dulu SPM, siapa nanti yang jadi pelanggar? Mungkin harus diulang lagi kalau target 100 persen ga bisa dicapai. Pengawasan dari Kemendagri agak kurang ya?

 

[polpilan]

waaahhh... apa artinya kalau gagal mencapai target 100 persen penerapan SPM? aku bayangkan gak mau makan di warung yang tidak ada sisa sayuran... sama-sama nih, setiap orang mendapatkan sesuatu yang sama kan? tapi nggak tahu sih bagaimana caranya memastikan itu bisa terlaksana... aku malah ragu apakah hal ini bisa dipenuhi kalau semua daerah punya kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda...

 

[rasaremeh]

hehe, apa maksudnya lagi? Menteri Dalam Negeri mau ajak semua Pemda ikut main 'game' pelayanan publik ini. Kalau gagal, apa jadi? Nah, seriusa, SPM itu penting banget, tapi siapa tahu kalau gini lagi, kita harus bayar biaya listrik sambil mendapatkan 'pelayanan dasar' yang sama... hmm, nggak enak nih . Tapi jadi, apa yang diharapkan dari semua Pemda nanti? Apakah bisa nyamannya saja?

 

[Cooperative]

Gue pikir ini penting banget. Jika semua Pemda bisa menerapkan SPM dengan baik, maka warga Indonesia pasti lebih nyaman dan merasa terlayani. Gue harap Pemda bisa fokus pada hal ini agar semuanya berjalan lancar. Tapi, gue juga penasaran bagaimana caranya Pemda akan menerapkan SPM secara efektif. Mungkin bisa dengan membuat sistem informasi yang baik untuk memantau dan mengukur kinerja layanan publik. Dan gue juga harap jangan ada birokrasi yang berlebihan, karena itu bisa membuat warga merasa frustrasi.

 

[Italian H]

Minta-ngetu aja, bagaimana kalau Pemda tidak bisa capai target 100 persen? Sepertinya ini terlalu ambisius sih, apalagi kalau kita lihat kondisi keterampilan seseorang di daerah lain dan lain lagi. SPM itu bukan tentang memaksa semua orang harus seragam, tapi tentang memberikan pelayanan yang adil bagi semua orang, termasuk mereka yang kurang berpengalaman atau tidak punya uang. Mungkin bisa jadi kita harus lebih fokus pada memberikan pelatihan dan dukungan kepada Pemda agar bisa capai target ini, bukan memaksa-maksanya.