Kemendagri Kirim 1.138 Praja IPDN untuk Bantu Pemulihan Sumatra
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana alam. Pengiriman personel ini dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Dalam beberapa hari terakhir ini, 413 praja telah diberangkatkan menuju Medan, disusul oleh 414 praja yang akan tiba di Aceh. Penyelenggaraan ini juga didukung dengan tim advance sebanyak 132 orang yang sudah berada di lokasi sejak lebih awal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah ini merupakan bantuan strategis untuk mempercepat normalisasi fungsi pemerintahan desa dan layanan dasar yang terhenti akibat kerusakan infrastruktur. Ia juga menyebutkan bahwa praja IPDN akan membantu kegiatan pembersihan pascabencana di wilayah terdampak serta mendukung pemulihan dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Pentingnya normalisasi fungsi pemerintahan desa tidak boleh dilepaskan, kata Tito. Bagi saya, dua hal yang perlu dipulihkan adalah ketika kantor pemerintahan berjalan dengan normal dan ekonomi berjalan yang ditandai aktivitas jual beli masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir ini, Aceh tetap menjadi daerah terdampak terberat, sedangkan Sumatra Barat dipandang relatif lebih cepat pulih.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana alam. Pengiriman personel ini dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Dalam beberapa hari terakhir ini, 413 praja telah diberangkatkan menuju Medan, disusul oleh 414 praja yang akan tiba di Aceh. Penyelenggaraan ini juga didukung dengan tim advance sebanyak 132 orang yang sudah berada di lokasi sejak lebih awal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah ini merupakan bantuan strategis untuk mempercepat normalisasi fungsi pemerintahan desa dan layanan dasar yang terhenti akibat kerusakan infrastruktur. Ia juga menyebutkan bahwa praja IPDN akan membantu kegiatan pembersihan pascabencana di wilayah terdampak serta mendukung pemulihan dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Pentingnya normalisasi fungsi pemerintahan desa tidak boleh dilepaskan, kata Tito. Bagi saya, dua hal yang perlu dipulihkan adalah ketika kantor pemerintahan berjalan dengan normal dan ekonomi berjalan yang ditandai aktivitas jual beli masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir ini, Aceh tetap menjadi daerah terdampak terberat, sedangkan Sumatra Barat dipandang relatif lebih cepat pulih.