Korupsi pelabuhan di Sumatera Utara menimbulkan kerajaan suramata dalam Kejati Khusus Pemulihan Aparat Negara (Kejati Sumut) sehingga beberapa pejabat yang terlibat di dalam skandal tersebut masih duduk di kursi mereka.
Saluran ini menyebutkan bahwa ada seorang mantan bos cabang Pratama Belawan, perusahaan kontraktor yang beroperasi di Pelabuhan Belawan Riau, yang terlibat dalam korupsi pelabuhan. Perusahaan tersebut dituduh melakukan praktik-praktik korupsi, seperti pembayaran jasa dengan uang tunai dan menggunakan sistem penerimaan yang tidak transparan.
Kejati Sumut kemudian meminta bantuan dari Kejati Khusus Pemulihan Aparat Negara untuk menangani kasus tersebut. Dalam pernyataannya, Kejati Sumut menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi secara mendalam untuk menemukan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkapkan kebenaran tentang korupsi pelabuhan.
Sementara itu, beberapa pejabat di dalam sistem pemerintahan Sumatera Utara yang terlibat dalam skandal tersebut masih berusaha untuk menghindari tanggungan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan manipulasi dan penyensoran informasi, mereka dapat menghilangkan jejak-jek dari diri sendiri.
Namun, Kejati Sumut tetap berkomitmen untuk menangani kasus tersebut secara adil dan transparan. Mereka menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk mengakhiri skandal korupsi pelabuhan di Sumatera Utara.
Saluran ini menyebutkan bahwa ada seorang mantan bos cabang Pratama Belawan, perusahaan kontraktor yang beroperasi di Pelabuhan Belawan Riau, yang terlibat dalam korupsi pelabuhan. Perusahaan tersebut dituduh melakukan praktik-praktik korupsi, seperti pembayaran jasa dengan uang tunai dan menggunakan sistem penerimaan yang tidak transparan.
Kejati Sumut kemudian meminta bantuan dari Kejati Khusus Pemulihan Aparat Negara untuk menangani kasus tersebut. Dalam pernyataannya, Kejati Sumut menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi secara mendalam untuk menemukan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkapkan kebenaran tentang korupsi pelabuhan.
Sementara itu, beberapa pejabat di dalam sistem pemerintahan Sumatera Utara yang terlibat dalam skandal tersebut masih berusaha untuk menghindari tanggungan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan manipulasi dan penyensoran informasi, mereka dapat menghilangkan jejak-jek dari diri sendiri.
Namun, Kejati Sumut tetap berkomitmen untuk menangani kasus tersebut secara adil dan transparan. Mereka menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk mengakhiri skandal korupsi pelabuhan di Sumatera Utara.