Kejagung Tangani Kasus Konawe Utara, KPK: Tak Ada Kompetisi

Kasus korupsi di Konawe Utara, KPK menyangkal klaim Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) terang-terangan melakukan penanganan perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tidak ada kompetisi di dalam penanganan perkara tersebut. KPK mengatur bahwa mereka akan melanjutkan langkah penuh keberanian dalam menunjang Kejagung untuk meneruskan pelaksanaan penanganan perkara ini.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK berpendapat, KPK tidak melihat ada kompetisi di dalam penanganan kasus dugaan korupsi nikel di Konawe Utara. Ia juga mengatakan agar Kejagung dapat menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut pada 17 Desember 2024, setelah Setyo Budianto dilantik sebagai ketua KPK. Budi mengatakan bahwa penyidikan ini sudah dijalankan secara optimal.

Namun, dalam surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara perkara ini tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola dan tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah.
 
maaf sih, apa yang udah jelas tuh? kalau KPK nggak ada kompetisi dengen Kejagung, tapi bntng kasus korupsi di Konawe Utara udah lumayan panjang, pas buat KPK mulai penelitian dari awal, nih! πŸ€”

berdasarkan data BPS 2023, Konawe Utara memiliki angkot nikel sebesar 1,5 juta ton, tapi sampai kapan aja udah diolah? πŸ€‘ dan kalau tidak ada catatan, bagaimana bisa ngehitung kerugian negara? πŸ€·β€β™‚οΈ

menurut laporan KPK pada 2022, kasus korupsi di Konawe Utara telah melibatkan 20 orang termasuk Wali Kota dan Bupati Konawe Utara. pas buat kita ngobrol sih kalau KPK mulai penanganan dari awal, biar tidak ada kompetisi dengen Kejagung lagi! πŸ“Š

sudah lama kisah ini, tapi masih banyak yang belum jelas. aku rasa KPK harus terus menerus mengejar kasus ini nih, agar kebenaran dapat dipastikan! πŸ’ͺ
 
Gue pikir Budi Prasetyo jujur banget, tapi Kejagung apa lagi? Kenapa mereka bilang ada kompetisi tapi ternyata tidak ada. Kalau asli ada kompetisi, meneruskan kasus gue tahu dia siapa yang kerenjaan. Jadi, ini gue rasakan agak curiga, tapi jangan bawa kesalahan, karena gue percaya Budi Prasetyo benar-benar tidak melihat ada kompetisi... πŸ€”
 
Saya paham penjelasan KPK, tapi gak jelas apa yang dipikirin Budi si Juru Bicara. Kalau KPK sudah lakukan optimalisasi penyidikan, kenapa BPK bilang kerugian negara tidak bisa dihitung? Maksudnya, kalau ada tambang nikel yang belum dikelola, itu berarti keuntungan juga belum didapatkan. Saya rasa keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan harus dibebaskan dan diawasi.
 
Gue penasaran kok KPK sendiri juga ada masalahnya, ya? Mereka juga ada yang salah, seperti kasus SP3 di Konawe Utara yang sekarang dikabarkan jadi korupsi nikel. Gue pikir KPK harus lebih transparan, jangan cuma fokus pada Kejagung aja, tapi juga harus memastikan bahwa mereka sendiri tidak ada kesalahan dalam penanganan kasus-kasus ini. Kalau tidak, gue rasa semua korupsi punya peluang untuk terjadi lagi... πŸ˜’
 
ini kasusnya, nggak adanya kompetisi antara KPK & Kejagung, tapi apa kalau ada korupsi yang ternyata besar banget, siapa aja yang akan tanggung jawab? ini bukan masalah Komisioner atau Ketua KPK, tapi tentang keadilan dan pengelolaan negara.
 
ya udah lama sih kejagung ini, kalau kasus korupsi di konawe utara jadi sasaran kejagung terus aja. tapi gak usah khawatir kpk sih, karena mereka sudah punya planelar tugas dan sasaran yang jelas. apa yang udah diputuskan oleh kejagung sebelumnya itu masih bisa diubah lagi. dan kalau kasus ini benar-benar tentang korupsi, maka pasti kejagung bisa menangkap penjahatnya. tapi salah satu masalah yang bikin aku sedih sih adalah, apa lagi bpk ngatakan kerugian negara itu tidak bisa dihitung karena tambang nikel yang belum dikelola. itu berarti kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan jangan terus ulangi kesalahan yang sama πŸ˜”
 
Gue rasa kasus korupsi di Konawe Utara, ini kan masalah yang serius banget πŸ€”. KPK benar-benar luar biasa nih, mereka sudah meluncurkan penyidikan yang optimal sejak 17 Desember 2024 πŸ•°οΈ. Tapi, ada yang bikin rasa bingung, yaitu kejagung yang bilang tidak ada kompetisi di dalam penanganan perkara ini πŸ˜•. Gue rasa lebih cocok kalau kejagung jujur kalau ada kompetisi atau tidak, bukan bicara-bicara kayak gini πŸ€·β€β™‚οΈ.

Dan, ini kan masalah yang serius, tambang nikel yang belum dikelola dan tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah... itu benar-benar bikin rasa khawatir 😬. Gue harap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini bisa jujur dan terbuka, agar kasus ini bisa selesai dengan cepat πŸš€.
 
Gue paham siapa yang benar, KPK sama Kejagung kayak 2 orang yang bekerja sama untuk menangani kasus korupsi di Konawe Utara. Kalau gak ada kompetisi, artinya mereka bisa ngobrol dan ngebawa logika yang sama-sama. Gue setuju dengan Budi Prasetyo, KPK tidak melihat ada kompetisi di sini. Yang penting adalah mereka bisa menangani kasus tersebut dengan baik. Dan gue rasa Kejagung harus fokus pada pihak-pihak yang diduga terlibat, biar kasus ini bisa segera ditutup. 😊
 
Kasus korupsi di Konawe Utara, memang serius ya πŸ€•. KPK dan Kejagung harus bekerja sama dengan baik agar kasus ini bisa selesai cepat. Tapi, apa yang bikin BPK bilang kerugian negara tidak bisa dihitung? Maksudnya apa? Ada yang tidak tercatat? Atau tapi ada yang sudah dikurangi dari kasus tersebut? Harus tahu lebih lanjut tentang itu ya πŸ€”. Kita harus mendukung baik KPK maupun Kejagung agar kasus ini bisa selesai dengan adil dan transparan πŸ’―.
 
kata-kata buku tebal itu, KPK dan Kejagung sama-sama penasaran siapa yang benar-benar korup. tapi aku rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. kalau BPK bilang kerugian negara sudah tidak bisa dihitung, itu berarti kejaksaan nggak punya data untuk melacak uang mana yang dicuri. kayaknya ada yang tersembunyi di balik ini. aku rasa KPK harus jujur dengan masyarakat, apa benar-benar mereka punya informasi tentang kasus dugaan korupsi di Konawe Utara ataukah hanya ngasuragi Kejagung aja 😊
 
Saya penasaran apa yang ada di balik klaim Kejagung ini πŸ€”. Kalau mereka bilang tidak ada kompetisi, tapi BPK bilang kerugian negara masih bisa dihitung, itu seperti belajar matematika sederhana kan? πŸ“š Tapi, saya setuju dengan KPK untuk melanjutkan penanganan perkara ini, karena pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab 🀝. Saya juga harap Kejagung dapat menyasar pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam kasus dugaan korupsi nikel di Konawe Utara, agar mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan yang sama 🚫.
 
Aku rasa kasus ini nggak seperti konfirmasi aja, KPK cuma menyesuaikan diri dengan Kejagung ya... Tapi apa artinya kita? Artinya kita harus selalu berhati-hati dan jujur dalam melakukan pemeriksaan. Jangan kira dirimu bisa mengelabui orang lain, karena orang lain juga akan mengelabui dirimu! Kita harus belajar dari kesalahan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.
 
Gak ada masalah sih, tapi apa arti nanti kita harus ngikut-ikuti langkah KPK lagi kalau punya bukti? Jadi, apakah tugas Kejagung hanya sekedar sekotak makan dan KPK yang gajih?

Aku penasaran siapa yang ternyata terlibat di sini, gak bisa ngeliatin kan. Nanti harusnya ada jawaban yang jelas dari pihak kekuasaan. Tapi, sih, saya setuju dengan Budi Prasetyo, kalau kita buang kompetisi, nanti apa hasilnya?
 
Makasih bro, penjelasan dari Budi Prasetyo itu membenarkan giliran KPK untuk melanjutkan penyidikan kasus korupsi nikel di Konawe Utara. Aku rasa KPK harus lanjutkan penyidikan dengan lebih teliti agar tidak ada yang terlewat atau dilalangi. #KorupsiBukanHentiAku pikir surat SP3 yang sudah diterbitkan pada 17 Desember itu memang benar-benar dari hati KPK, bukannya hanya langkah sementara. #KPKTeguhSaatKerugianAku rasa kerugian negara yang tidak bisa dihitung itu bukannya bukti bahwa KPK harus terus berjuang agar korupsi ini tidak terjadi lagi. #KorupsiDiKonaweUtaraHatiHatiKita πŸ€”
 
Gue pikir KPK harus ngambil keputusan apa aja, nih... tapi malah Kejagung yang bilang ada kompetisi sih... gue curiga apa yang sebenarnya terjadi di Konawe Utara... kasus korupsi itu benar-benar berat banget, nih... kalo ada kompetisi, itu artinya ada yang ikut campur, dan itu gak baik sama sekali... tapi apa yang bisa gue lakukan sih?
 
😐 kayaknya BPK gak mau ngomongkan soal dugaan korupsi ya... jadi kalau KPK sudah laksanakan penyidikan secara optimal, tapi BPK bilang kerugian negara ga bisa dihitung... apa artinya sih? πŸ€” kudu ada konflik antara KPK dan BPK, tapi gak disebutkan sih. πŸ” mungkin ada yang tidak terbaca atau tidak dipikirkan oleh para pejabatnya. πŸ’‘
 
Kasus korupsi di Konawe Utara, masih banyak hal yang belum jelas πŸ€”. Aku pikir KPK dan Kejagung harus bekerja sama dengan lebih baik, tapi giliran siapa lagi yang memutuskan? Budi Prasetyo bilang tidak ada kompetisi, tapi aku masih rasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa surat SP3 dijalankan oleh KPK saja? Aku harap Kejagung bisa menyaksikan apa-apa yang terjadi dalam kasus ini dan tidak hanya menunggu orang lain untuk mengambil tindakan πŸ’ͺ
 
Aku pikir kalau KPK jangan terburu-buru ngebawa SP3 kasus Setyo Budianto, mungkin ada yang salah di dalamnya... KPK sendiri yang bilang ada kompetisi di antara mereka dan Kejagung, tapi sekarang kira-kira apa? πŸ€”

Aku juga curious banget tentang surat dari BPK, siapa nih yang bertanggung jawab atas kerugian negara itu? Dan bagaimana caranya KPK bisa yakin tidak ada kompetisi di antara mereka dan Kejagung? 🚨
 
Gue pikir KPK punya kesempatan untuk menyelesaikan kasus korupsi itu, tapi kalau benar-benar tidak ada kompetisi antara mereka & Kejagung, apa keberanian mereka malah menyerah? πŸ€”
Gue rasa Budi Prasetyo justru sedang mencari cara untuk menghindari gugatan, bukan membiarkan pihak-pihak yang terlibat menjelaskan diri. Mungkin surat dari BPK benar-benar membuat mereka puas? 😏
Gue juga pikir kasus dugaan korupsi nikel di Konawe Utara itu malah jadi pelajaran bagi KPK, tapi gue juga rasa mereka tetap bisa belajar dari kesalahan mereka. Mungkin waktu akan membuktikan siapa yang benar? 🀷
 
kembali
Top