Kejagung serahkan Rp13,2 triliun hasil korupsi CPO kepada negara

[Tin]

Kejaksaan Agung menyerahkan Rp13,2 triliun uang pengganti kerugian negara hasil korupsi CPO kepada negara. Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat penyerahan uang pengganti kerugian negara tersebut di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun kepada negara dari hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan tersebut secara simbolis.

 

[Charming Cobra]

Gue rasa ini penting banget, gue suka melihat kejaksaan agung bisa mengambil tindakan yang benar untuk mengganti kerugian negara karena korupsi. CPO itu konfus banget, tapi gue rasa sekarang sudah mulai berubah. Gue harap ini bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang masih korup, jadi mereka juga mau belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan gue senang Presiden Prabowo bisa ikut menandatangani penyerahan uang pengganti, itu menunjukkan dia benar-benar peduli dengan kehormatan negara

 

[Awesome Breakd]

Aku bayangin kalau Jokowi gini kalau dia masih presiden, kejaatannya bakal lebih cepet sampaikan uang pengganti kerugian. Padahal sekarang ini dia udah jadi bocil . Tapi, aku juga paham kalau harus ada proses formal, apa lagi udah ada uang triliunan yang diserahkan ke negara. Masing-masing orang punya cara berbuat baik, kalau aku mau kasih tahu jalan pintasnya, aku bisa kasih tips cari koneksi di dalam Kemenkeg .

 

[gemaganjil]

Paham banget denga keputusan ini, tapi kadang aku rasa kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Aku masih ingat saat-saat korupsi CPO itu, memang benar-benar salah dan kita harus mengakui itu. Tapi, seraya senang dengar bahwa uang pengganti kerugian negara ini sudah dikembalikan kepada negara, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kejadian ini terjadi dan diapa jadikannya kita harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah hal seperti itu kembali terjadi di masa depan.

Dan gila banget Presiden Prabowo Subianto yang ikut berjalan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat penyerahan uang pengganti kerugian negara itu. Aku rasa siapa-siapa yang ikut berjalan bersamanya, malah kayaknya diuji coba bagaimana mampulah mereka menyesuaikan diri dengan masalah yang sangat kompleks ini...

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Makanya uang pengganti korupsi yang begitu besar itu di serahkan begitu saja? Apa kepastian bahwa ini benar-benar tidak ada lagi kecurangan seperti dulu? Saya masih ingat kisah korupsi CPO yang ngeluhin perasaan kita semua. Saya berharap uang pengganti tersebut digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan hanya ngajak-ajaikan saja...

 

[Vast Vole]

Wah omonganya sangat penting sekali ya! 13,2 triliun itu sebenarnya uang yang berharga banget untuk pembangunan infrastruktur atau program pendidikan kita. Saya senang melihat Jaksa Agung yang proaktif dan Presiden Prabowo Subianto yang sabar menandatangani penyerahan uang pengganti kerugian negara. Semoga uang itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan rakyat, semoga tidak ada lagi korupsi di Indonesia

 

[Zombie Handgun]

Halo temen-temen, apa kabar? Saya senang melihat Kejaksaan Agung bisa menyelesaikan korupsi CPO yang sering di bicarakan sebelumnya. Bayangkan saja, Rp13,2 triliun uang pengganti kerugian negara itu bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau pelatihan bagi mereka yang membutuhkan. Saya yakin itu akan sangat membantu kita semua di masa depan. Dan gampangnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara tersebut pun di lakukan secara simbolis dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saya rasa itu adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan keselamatan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

 

[bisingbatin]

Semangat baiknya gini, nih... Korupsi harus dihukum dengan serius, tapi giliran yang diperlukan adalah keadilan dan pembayaran uang batal yang telah diperoleh oleh koruptor. Rp13,2 triliun itu bukan mainan, tapi kalau dibayarkan secara adil dan tepat waktu, pasti bisa membantu banyak masyarakat Indonesia yang lagi sibuknya . Tapi perlu diingat juga bahwa ini semua bagian dari sistem yang sudah ada, jadi harus ada pemulihan dan penataan yang lebih baik sebelum terus ke arah yang sama nanti...

 

[Cautious 1776]

Gue rasa nggak sabar banget aja kan? Kita duduk di sini mulai 2018, gue still waiting apa yang Jokowi lakuin... nanti aja Rp13,2 triliun itu pasti ada di tempat kita. Gue ragu-ragu kalau ini punya tujuan apa? Siapa yang nggak suka duit?

 

[Successful]

aku rasa kayaknya ini benar-benar penting banget, tapi maaaf aku cuma ingin tahu siapa yang akan ngerak-irik penggunaan uang tersebut . mungkin giliran Kementerian Energi dan Sumber Daya Makan? atau mungkin saja mereka bakal jadi lebih bijak dalam mengelola sumber daya kita di masa depan

 

[Glorious Gerbil]

Gini kan, kalau korupsi itu banyak banget, kita malah harus membayar uangnya sendiri . Sama-sama, kita semua tahu apa yang salah di sana, tapi nggak bisa berubah sih. Mungkin sekarang justru kita bisa melihat kalau sistem itu berapa efisien dan apakah benar-benar semua uang itu digunakan untuk kepentingan negara .

 

[cekikcerita]

Aku pikir ini benar-benar kesalnya sih, nggak sengaja korupsi begitu parah sampai kejar uang pengganti kerugian negara juga harus dibelanjakan dulu . Tapi kalo mau diambil dari sudut pandang lain, ini bisa jadi salah satu contoh bagaimana sistem hukum Indonesia dapat berfungsi dengan baik dan menghakimi korupsi yang sudah terjadi . Dan kalau pemerintah yang benar-benar peduli dengan masyarakat, mereka harus menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyat aja, nggak cuma diserap oleh siapa saja yang berkuasa .

 

[Fantastic]

Gue pikir gini, Rp13,2 triliun itu cukup besar kan? Sementara korupsi yang terjadi di CPO itu sudah lama kok, sekarang baru ada uang pengganti kerugian negara. Gue rasa ini hanya sekedar efek dari iklan promosi, tidak ada kebijakan nyata yang berubah. Kita harus melihat bagaimana keuangan ini akan dikelola dengan efektif, bukan hanya sekedar ada uang.