KDM Keluhkan Beban Jabar di Bandara Kertajati Rp100 M per Tahun

[Custom Bobsled Co]

Pemprov Jawa Barat dipukul dengan beban biaya yang tidak terjangkau. Gubernur Dedi Mulyadi mengeluhkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik, salah satunya adalah perawatan Bandara Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.

"Biaya pengeluaran kami sangat melebar," kata Dedi, mengingatkan bahwa Pemprov Jawa Barat masih memiliki tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov dipungut dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar dan biaya pembangunan yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026 dengan nilai sama yaitu Rp600 miliar.

Gubernur menekankan bahwa alokasi pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemprov Jabar dipotong Rp2,45 triliun pada 2026. Hal ini menyebabkan beban biaya perawatan Masjid Al Jabar yang menelan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun.

Saat ini, Pemprov Jabar mengalami kenaikan biaya pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp4,5 triliun dan penurunan pengeluaran lainnya untuk tidak terkejut ketika menemukan bahwa beberapa gedung pemerintah dimatikan.

 

[Sha]

Pikirannya, kalau Pemprov Jawa Barat dipukul beban biaya yang besar, tapi apa yang dibicarakan? Masih nggak ada jawaban tentang perawatan sekolah-sekolah di Jabar, banget! Masih banyak keterlambatan pembayaran uang tidak menyetor guru-guru sekolah. Apa yang harus dilakukan, kalau kita harus memotong biaya Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu perawatan masjid? Nah, itu sama aja dengan memotong biaya pendidikan bagi anak-anak kita!

 

[Frien]

Saya pikir gubernur Dedi makan dari lemak orang rakyatnya, kalau mau mengatakan masalah biaya itu dia harus mencari solusi yang benar, bukan hanya menyalahkan orang lain. Apalagi ada banyak proyek pembangunan jalan yang bisa dihentikan sampai 2026, tapi gubernur Dedi ini tidak mau henti-hipun. Saya rasa gubernur Dedi harus lebih serius dalam mengelola biaya dan bukan hanya menyalahkan orang lain jika ada masalah.

 

[Brave Barracuda]

Gue bayangkan kalau gue harus mengeluhin hal ini juga, kan? Biaya yang makin melebar kayaknya itu bikin Pemprov Jawa Barat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan publik, apalagi gak ada anggaran tambahan yang bisa di tambahkan. Gue pikir ini bukan hanya masalah Pemprov Jabar aja, tapi juga masalah daerah lainnya. Biaya pengeluaran yang makin melebar itu pasti bikin biaya pajak per orang dan perusahaan meningkat, kan?

 

[Cleve]

gak bisa terus gitu bro, biaya yang meningkat tapi uang yang masuk gak ngerasa sama, apalagi dana PEN yang dipotongRp2,45 triliun itu nggak ada artinya kalau tidak akses ke uang itu. kalau mau perbaiki infrastruktur dan fasilitas umum biar publik bisa nyaman aja, harus cari jalannya dengan bijak aja, bro...

 

[jedajelajah]

Mana omongannya... Pemprov Jawa Barat begitu dipukul biaya, kan? Rp100 miliar per tahun untuk perawatan Bandara Kertajati, tapi gini aja... Tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar dan masih harus bayar PEN Rp600 miliar. Gubernurnya omongin tentang potongan dana, tapi biaya pembangunan jalan naik banget! Rp4,5 triliun sekarang, gak seperti sebelumnya. Kalau perawatan Masjid Al Jabar biayanya aja Rp50 miliar per tahun, kan? Pemprov Jawa Barat harus cari cara agar tidak kewalahan dengan biaya...

 

[Successful Squir]

Aku rasa kenyataannya apa yang terjadi dengan biaya di Jawa Barat ini. Mereka udah dibebani dengan banyak hal, mulai dari perawatan bandara sampai Masjid Al Jabar, lalu ada kenaikan biaya pembangunan jalan... aku pikir kalau bisa diteruskan ke Pemerintah Pusat aja buat ngatur saja biayanya, jangan terlalu berat bagi provinsi. Aku rasa ini udah waktunya menerima bantuan dari Pemerintah untuk membantu mengatasinya.

 

[Black Biplane In]

Gak bisa banget dengerin kabar ini! Pemprov Jawa Barat yang kaya akan sumber daya pasti merasa lelah ya? Kenapa mereka harus mengeluhin? Nah, aku rasa aku paham, tapi gak boleh lupa kalau ada beban biaya yang tidak terjangkau, toh bagaimana caranya sih? Mungkin kira-kira kalau kita lihat dulu kebutuhan-kebutuhan publik dan bandingin dengan pendapatan, maka akan jadi jelas siapa yang harus berbagi. Dan apa salahnya kalau mereka tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, kan itu sudah ada sistem anggaran yang jelas? Aku rasa aku tidak setuju dengan alokasi pendapatan pada 2026 ini, karena gak adil juga nih...

 

[Sim Jazz Sto]

Kalau gini aja, kalau sibuk banget dengan biaya, toh bagaimana caranya sih memenuhi kebutuhan publik? Nah, aku pikir ada solusi lain, kan? Misalnya, dana yang diambil dari PEN bisa digunakan untuk biaya-biaya lain yang penting. Tapi sepertinya, Pemprov Jawa Barat masih banyak lagi masalah yang harus diatasi. Aku rasa perlu ada diskusi yang lebih serius tentang bagaimana mengelola dana dan biaya yang ada...

 

[Elegant Eel]

Aku pikir Gubernur Jawa Barat memang benar-benar dipukul dengan beban biaya yang luar biasa. Kalau dihitung lagi, Rp100 miliar per tahun untuk perawatan Bandara Kertajati itu sebenarnya tidak terjangkau banget. Aku ragu-ragu kalau Pemprov Jabar tidak akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik dengan biaya yang begitu besar. Saya pikir ada yang salah di dalam pengelolaan dana penyediaan anggaran atau perlu ada revisi di dalam pengeluaran dana penataan pendidikan, kesehatan dan lain-lain juga harusnya lebih fokus dan tidak hanya biaya pembangunan saja.