Kata Kejagung usai Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak

[Frien]

Kejagung Presiden Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Pudjianto mengingatkan bahwa hukum adalah hukum, tidak ada pengecualian.

Hari ini, di balik kerusuhan di beberapa lokasi di Indonesia, seperti Jakarta dan Lampung, muncul keberatan dari calon wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nadiem Makarim. Mereka menolak untuk memproses pertanggungan Presiden Jokowi dengan tindakan korupsi di pemerintahan sebelumnya.

Dalam sidang parlemen, kejagung presiden mengingatkan bahwa hukum adalah hukum, tidak ada pengecualian. "Jika ada seseorang yang terlibat dalam tindakan korupsi, maka mereka harus menyerah dan memproses pernyataan pengakuan bersalah," kata Menteri Pudjianto.

Kata kejagung presiden ini diawali dengan tanda tangan dari Presiden Jokowi yang menyampaikan niatnya untuk melakukan penindakan hukum. Maka, calon wakil DPR Nadiem Makarim dan beberapa orang lain yang terlibat dalam kegiatan korupsi sebelumnya, menolak untuk memproses pertanggungan.

Dengan menolak, mereka berharap dapat menghindari proses hukum. Namun, Menteri Pudjianto menjawab bahwa tidak ada pengecualian dalam pengadilan ini. "Hukum adalah hukum, tidak ada pengecualian," kata dia.

Kata kejagung presiden ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahnya tidak akan menyerah untuk tekanan dari luar. Mereka akan melanjutkan pengadilan terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi.

 

[sandisamar]

Makasih dengerin kabar ini , tapi kenapa kalau giliran Nadiem Makarim dan orang lainnya sekarang malah kembali ngomong tentang tekanan dari luar? Sebelumnya kalau dia jadi korup sih udah dijadikan contoh oleh Jokowi, tapi sekarang dia punya kesempatan untuk keluar dari hukum . Saya rasa kalau ingin ada perubahan, harus mulai dari diri sendiri , bukan caranya hanya menekan orang lain .

 

[Smiling S]

Aku rasa kalau ini masuk akal banget, tapi nggak perlu kepanikan juga sih. Aku setuju bahwa hukum harus diikuti dan tidak ada pengecualian. Tapi aku penasaran apa yang terjadi sih dengan Nadiem Makarim dan orang lainnya yang terlibat dalam korupsi sebelumnya. Mereka bilang ingin menghindari proses hukum, tapi siapa bilang dia/ia bisa menghindarinya? Hukum sudah diadopsi oleh mereka sendiri saat ini.

Aku rasa pemerintah Jokowi benar-benar memperjuangkan keadilan. Mereka harus ditegur dan diajak untuk bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu. Jangan ada pengecualian, tapi juga jangan ada kesetujuan terhadap segala tindakan palsu. Kita harus terus mendukung pemerintahan ini agar mampu melanjutkan keadilan dan pembangunan.

 

[The Great WWII DJ]

aku rasa kalau di balik kerusuhan itu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak ingin masuk ke dalam hal itu . mungkin ada orang-orang yang terlalu serius dengan hukum ini. aku lebih suka fokus pada hal-hal positif, seperti kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. tapi sepertinya banyak orang yang tidak setuju dengan putusan ini...

 

[Conf]

ini nggak benar juga, kalau korupsi sudah terlambat nunggu hukum itu aja. siapa yang ingin hidup dengan rasa bersalah? toh biar nyaman dulu, lama-langsa korupsi di Indonesia. kayaknya ada yang salah di dalam sistem ini

 

[Elated E]

Gak bisa dibiarkan, kan? kalau ada orang yang tahu-tahu korupsi tapi tidak mau diproses, itu seperti memberi izin kepada orang lain untuk juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi, saya setuju dengan kejagung presiden dan Menteri Pudjianto, hukum adalah hukum, harus dijalankan.

 

[Frantic F]

Gue suka ngebahas ini, tapi rasanya masih banyak hal yang tidak jelas. Kenapa kalau ada pengecualian, siapa yang akan dikecualikan? Apakah hanya mereka yang kaya atau punya hubungan politik yang baik? Gue rasa ada sesuatu yang tidak terjelajahi di balik kejagung Presiden Jokowi. Mungkin ada alasan tertentu mengapa Menteri Pudjianto harus menjawab seperti itu, tapi apa pun alasannya, gue masih merasa kurang puas...

 

[Super Aerobics Pan]

Gue pikir ini kayakanya. Jika ada yang salah, maka harus dihadapi. Tidak bisa dipungut nafkah dari kerusuhan dan korupsi. Kita perlu kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum ini. Saya harap para koruptor yang terlibat sebelumnya tidak akan menolak untuk menghadapi pengadilan ini. Kalau gue salah, maka saya setuju duit di sini

 

[Faithful Fowl]

Ketua DPR Nadiem Makarim ini, gak bisa dipercaya kan? Beliau suka bikin drama di parlemen tanpa ada bukti! Korupsi itu adalah kejahatan yang harus dihukumkan dengan tegas. Beliau hanya ingin menghindari pengadilan karena takut terjebak di dalam hukumnya

Menteri Pudjianto ini benar-benar bijak, "Hukum adalah hukum, tidak ada pengecualian". Ini artinya siapa pun yang terlibat dalam korupsi harus menghadapi hukuman yang tegas. Jangan pilih-pilihan lagi, kalau tak ingin dihukumkan!

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

aku rasa sih kalau mereka yang korup ini harus dijawab, tapi aku juga paham kalau ada proses hukum, kan? tidak bisa sembarangan aja, tapi aku harap agar semua orang yang terlibat bisa jadi jujur dan mau mengakui kesalahannya.

 

[rotiorbit]

Saya rasa kalau punya kebijakan yang serius tapi masih banyak lagi penipuan, itu gak bisa dihindari . Banyak orang lainnya yang juga terlibat, tapi nanti kapan aja mereka diadili? Saya harap pemerintah bisa memberikan solusi yang adil dan transparan untuk semua orang yang ada dalam kasus ini .

 

[Viking]

Pernah buat dengar kalau ada mantan calon wakil DPR yang terlibat dalam kejahatan korupsi? Nadiem Makarim sih, dia juga punya perjuangan sendiri ketika dia masih calon wakil DPR. Sayangnya, kabarnya dia punya "keberatan" kalau tidak di proses penindakan hukum terhadap Jokowi. Tapi kalau benar? Apakah dia bukan yang sama dengan mereka yang korup sih? Saya rasa Nadiem Makarim itu malah mau menggunakan keberatan itu untuk menghindari hukuman sendiri aja.

 

[Defea]

Gue pikir kalau ini bukti nyata bahwa Presiden Jokowi benar-benar butuh ujian. Dia bilang hukum adalah hukum, tapi ada yang bilang dia bisa mengecualikan dirinya sendiri. Gue rasa ini salah, siapa di Indonesia yang tidak ingin hukum digunakan? Mungkin ada yang penasaran, kenapa dia bilang demikian? Siapakah yang bertanggung jawab atas kekejaman ini?

 

[rindurame]

Kasus ini memang cukup menarik, tapi apa sih yang membuat Nadiem Makarim dan orang lain itu berharap bisa menghindari proses hukum? Kalau memang mereka salah, tapi mau terus menolak untuk menerima kewajiban mereka, bukan? Saya rasa ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, apakah benar-benar tidak ada pengecualian dalam pengadilan ini? Kedua, bagaimana caranya Menteri Pudjianto bisa yakin kalau hukum itu tidak ada pengecualian?

 

[Fragile Fla]

ada kayaknya kalau pemerintah mau ambil tindakan hukum terhadap wakil parlemen yang terlibat dengan korupsi. tapi perlu diingat kalau ada aturan yang jelas tentang pengadilan, tidak bisa dilazimkan oleh siapa pun. tapi apa yang bikin saya penasaran adalah bagaimana keberatan itu bisa muncul, apakah karena tekanan dari luar atau karena ada hal lain yang membuatnya tidak mau untuk memproses pertanggungan?

 

[oking]

Kalau nggak ada pengecualian sih, artinya kalau bukannya siapa saja bisa diprotes, bukan hanya Nadiem Makarim aja. Mungkin kalau bukan Makarim, giliran orang lain ya.

 

[Delightful Duc]

Gue rasa ini bule-bule lagi, kalau bukan siapa? Ketika ada kejadian penting seperti ini, gue harap pemerintah bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Kalau tidak, aja orang-orang akan kira-kiri dan berbagi informasi yang salah.

Gue penasaran dengan cara bagaimana calon wakil DPR Nadiem Makarim dan orang lainnya bisa menolak untuk memproses pertanggungan tanpa ada bukti yang cukup. Apakah mereka benar-benar tidak terlibat dalam tindakan korupsi? Atau mungkin mereka hanya ingin menghindari proses hukum?

Gue percaya bahwa pendidikan kritis dan pengetahuan hukum sangat penting untuk mencegah hal ini dari terjadi lagi. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, bagaimana kita bisa membedakan apa yang benar dan salah?

 

[Italian H]

Wah, ternyata kerusuhan di beberapa lokasi sebenarnya dipicu oleh keberatan dari Nadiem Makarim vs penanggungan Jokowi . Saya masih bisa fokus pada hal ini apa? Kalau korupsi yang dilakukan sebelumnya sudah ada niat untuk dituntaskan, kenapa makanya Nadiem dan orang lain itu menolak? Saya rasa ini seperti ketika ada peraturan yang baru diambil oleh pemerintah, tapi masih banyak lagi yang tidak mematuhi peraturan itu . Tapi kalau ada kejagung presiden yang mengingatkan bahwa hukum adalah hukum, bukan ada pengecualian, mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menghormati hukum dan tidak menolak untuk menghadapi tindakan yang tidak benar .