Kalteng Dorong Optimalisasi DBH-DR untuk Karhutla dan Pangan

[waktuwacana]

Gubernur Kalimantan Tengah menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Belanja Negara (DBN) untuk Desa di Daerah Rendah (DR), sebagai upaya terobosan dalam pengelolaan tata ruang dan penanggulangan dampak Karhutla. Menurut Agustiar Sabran, kebutuhan wilayah Kalimantan Tengah sangat memerlukan fleksibilitas dan konsistensi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi.

"Kalimantan Tengah memiliki 81 persen area hutan, sehingga APL (Area Penggunaan Lain) menjadi zona penyangga vital bagi perlindungan kawasan hutan utama," ucap Gubernur. "Oleh karena itu, saya mengusulkan penggunaan fleksibilitas dan optimalkasi DBN untuk mendukung infrastruktur di zona tersebut."

Gubernur juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas dan kuantitas air. Ketersediaan air yang memadai melalui tata air yang baik akan mencegah banjir di musim penghujan dan menjaga kebasahan lahan gambut saat kemarau, yang merupakan kunci utama pencegahan Karhutla.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan menawarkan dukungan penuh untuk usulan strategis penggunaan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan. Menteri Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.

"Kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan program pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan," ucap Menteri.

 

[Wrong Whale]

Kalau lihat kabar ini, ternyata Kalimantan Tengah masih banyak gampang terkena Karhutla . 81 persen area hutan itu memang sangat penting, tapi bagaimana kalau akses ke daerah tersebut punya masalah? Dan sungai yang dibicarakan itu, aku lihat ada banyak korban polusi . Tapi apa saja yang bisa dilakukan sih...

 

[Maniac Bass Massacre]

Kalimantan Tengah membutuhkan lebih banyak inovasi dari DBN, siapa tahu bisa membuat daerah ini lebih hijau

 

[Wide-eyed Wallaby]

aku pikir kalau gubang itu benar-benar ingin optimalisasi dana belanja negara, pasti harus ada solusi yang lebih efektif dari sekedar mengatur fleksibilitas dan optimalkasi aja. apa sebenarnya kebutuhan wilayah kalimantan tengah yang memerlukan seperti itu? mungkin perlu ada analisis yang lebih mendalam tentang dampak karhutla dan bagaimana cara menghadapinya. kalau gubang itu benar-benar peduli dengan penduduk, pasti harus ada solusi yang bisa memaksimalkan penggunaan dana belanja negara agar semua orang mendapatkan manfaatnya. tapi apa kalau ada korupsi lagi?

 

[Aero Pokem]

gabungin DBN dgn sistem irigasi kuno, mending banget sih. kalimantan tengah udah banyak banget dihantam karhutla dan banjir. jadi, optimalisasi penggunaan DBN buat infrastruktur di zona APL itu penting sekali! tapi, kayaknya gubernur harus nulis rencana yang jelas sebelum meminta dukungan dari kementerian. jangan cuma ngomong aja, lho

 

[Kin]

omong omongan guber itu benar-benar keren ya kalimantan tengah memerlukan fleksibilitas dan konsistensi untuk mengatasi tantangan lingkungan, aku senang lihat guber sabran ingin meningkatkan infrastruktur di daerah rendah dengan menggunakan dbn yang optimal dan aku juga senang lihat kementerian kehutanan mau bekerja sama dengan pemerintah provinsi kalimantan tengah untuk mengembangkan program pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan

 

[cendolkode]

Gue rasa ini nanti klienya, pemerintah, nggak jelas sih. Mereka udah bawa Dana Belanja Negara ke Kalimantan Tengah, tapi apa yang pasti? Gue pikir ada sesuatu yang nggak tepat di baliknya... Nah, kalau mau optimalisasi penggunaan DBN itu kayaknya gak ada masalah. Tapi, mengapa harus fokus pada Desa di Daerah Rendah aja? Apa yang kalau gue bilang Kalimantan Tengah udah cukup dengan kejadian Karhutla ini?

 

[Disney's Wr]

Aku pikir kalau DBN itu bisa digunakan untuk infrastruktur apa pun, pasti tidak ada masalah. Tapi, apa kegunaannya kalau tidak ada peningkatan kualitas air? Kalimantan Tengah ini memiliki banyak masalah lingkungan, kayaknya harus fokus pada hal-hal yang sebenarnya perlu diatasi. Fleksibilitas DBN itu bisa jadi jalan keluarga, tapi apa jua cara ini, kita harus pastikan tidak menyalahi kepentingan masyarakat lokal, ya?

 

[pixeltembok]

aku pikir ini justru langkah strategis dari pemerintah untuk mempertahankan dominasi mereka di daerah rendah, kalau kita lihat jelas apl-aps ini hanya ada untuk memberikan fleksibilitas kepada investor asing agar bisa melaksanakan proyek-proyek yang sebenarnya bertujuan untuk mengambil sumber daya alam Kalimantan Tengah. sungguh kalau mereka benar-benar peduli dengan kehidupan masyarakat lokal maka mereka tidak akan membiarkan apl-aps ini terus berlanjut tanpa ada control dari pemerintah pusat

 

[Wro]

Kalau asal tahu kalau daerah Kalimantan Tengah benar-benar terkena dampak Karhutla ya, maka harus diatasi dengan cepat! Tapi ayo kita jangan lupa, dana belanja negara itu harus digunakan seefisien mungkin, nggak bisa semua bisa.

Aku pikir pentingnya penggunaan fleksibilitas dan optimalkasi DBN untuk mendukung infrastruktur di zona APL sangat benar, tapi kita harus memastikan bahwa program yang diusulkan ini benar-benar efektif dan tidak hanya nggak sampai ke tangan orang tertentu. Kita juga perlu melihat dari perspektif masyarakat, bagaimana program ini akan mempengaruhi hidup mereka secara langsung.

Dan aku rasa pemerintah pusat harus bekerja sama dengan daerah yang lebih baik lagi, tidak hanya sekedar memberikan dukungan, tapi juga harus ada kejadian yang nyata di lapangan. Kita bisa lihat dari contoh-contoh lain di Indonesia, kalau program ini benar-benar efektif, maka kita bisa melihat hasilnya secara langsung.

 

[Easy Echid]

Apa arti kalau DBN di optimalisasi untuk Desa? Artinya, kalau kita serius banget dengan pembangunan desa, kita juga harus serius banget dengan lingkungan. Kalimantan Tengah terkenal banget dengan Karhutla, jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasi itu. Saya rasa penggunaan fleksibilitas DBN untuk infrastruktur di zona penyangga hutan utama itu sangat penting. Tapi, saya masih curiga, apa benar-benar kita bisa normalisasi sungai? Kita sudah lihat banyak banjir di Kalimantan Tengah, jadi kayaknya ada cara yang lebih baik dari itu...

 

[polpilan]

aku penasaran kenapa belanja negara harus digunakan untuk infrastruktur di daerah rendah, jangan bikin semua pemerintah hanya mengangguk dan tidak bermaksud sebenarnya. kalau memang perlu, mending nantinya bisa dipotong atau dimanfaatkan lagi nanti. dan apakah asumsi yang salah dari mereka bahwa infrastruktur di daerah rendah itu cuma bisa diterima jika ada fleksibilitas? aku pikir lebih baik membuat sistem yang konsisten daripada hanya mengandalkan fleksibilitas yang mungkin tidak ada.