Bulan ini, ketahanan pangan dianggap sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menurut Kadin dan Pemerintah, kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Kondisi ini membuat kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa menjadi sangat penting. Acara ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20-21 Mei 2026.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. Menurut beliau, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun.
"Kemandirian pangan itu sangat penting. Kami harus dapat menjangkau segala aspek dari produksi hingga distribusi dan konsumsi," kata Airlangga di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.
Namun, inflasi pangan masih tercatat sebesar 6,21 persen. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.
Kemudian, Airlangga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi. Lebih lanjut diapun menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
"Kita harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut," kata Airlangga.
Kondisi ini membuat kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa menjadi sangat penting. Acara ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20-21 Mei 2026.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. Menurut beliau, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun.
"Kemandirian pangan itu sangat penting. Kami harus dapat menjangkau segala aspek dari produksi hingga distribusi dan konsumsi," kata Airlangga di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.
Namun, inflasi pangan masih tercatat sebesar 6,21 persen. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.
Kemudian, Airlangga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi. Lebih lanjut diapun menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
"Kita harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut," kata Airlangga.