Junaedi Saibih dkk Didakwa Rintangi Penyidikan CPO hingga Impor Gulaa

[Stoic Makeove]

Dua orang, dua program. Merintangi penyidikan di kejaksaan. Apa yang terjadi di antara mereka? Ini adalah cerita tentang bagaimana dua orang berhasil merintangi penyidikan tiga kasus korupsi di kejaksaan Agung.

Dalam surat dakwaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mengungkapkan bahwa advokat Junaedi Saibih, Direktur TV swasta Tian Bahtiar, dan M. Adhiya Muzzaki melakukan program dan konten yang bertujuan untuk membentuk opini negatif di publik tentang penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh kejaksaan.

Mereka membuat program acara TV dengan maksud membentuk opini publik bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan kepada para terdakwa korporasi minyak goreng.

Selain itu, mereka juga menyusun skema pembelaan dengan membuat narasi dan opini negatif yang melibatkan buzzer untuk memengaruhi proses penanganan perkara tata niaga komoditas timah. Mereka juga menggiring opini negatif menggunakan buzzer di media sosial tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk.

Pada kasus korupsi impor gula, mereka juga membuat konten dan opini negatif tentang penanganan perkara tersebut. Mereka berusaha menghilangkan barang bukti dengan menghapus chat WhatsApp dan membuang ponsel.

Dalam keseluruhan, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

[Average Alpaca1503]

Maksudnya sih, kenapa mereka kayak gue? Mereka punya program dan konten yang bikin opini publik tidak mau mendukung penanganan perkara korupsi, tapi sayangnya banyak korupsi di Indonesia jadi perbincangan di media sosial. Aku pikir kalau ada advokat yang kayak gue, sih, aku juga mau membuat konten dan program yang bikin opini publik tidak mendukung penanganan perkara korupsi... tapi sepertinya mereka salah cari tujuannya. Mereka kayak gue yang ingin menyelesaikan masalah korupsi, tapi mereka bikin opini publik tidak mendukung... aku bayangin kalau mereka harus nangis kayak aku ketika aku harus menghadapi kesalahan aku sendiri di kasus online aku yang pernah nge-share foto aku dan teman-teman...

 

[gemagoyang]

itu kayaknya ada drama di kejaksaan nih . apa yang terjadi sih kalau advokat dan wartawan itu buat program dan konten yang sengaja membuat publik angkat-angkat tentang penanganan perkara korupsi? itu nggak jadi mungkin kalau mereka gonta-ganti bukti dari WhatsApp, tapi apakah itu benar-benar legal? aku pikir ada yang tidak beres di sana... tapi nggak bisa bilang apa yang terjadi nih. kayaknya ini kalau punya bukti lebih, bisa mengkritik kegiatan itu .

 

[Obnoxious Osp]

Aku pikir kalau apa yang terjadi di antara mereka itu adalah contoh bagaimana cara merintangi penyidikan dengan cerdas, tapi juga aku pikir kalau itu itu bukan cara yang tepat untuk berinteraksi dengan kejaksaan. Aku punya opini sendiri tentang program acara TV mereka, aku rasa itu membuat konten yang menarik, tapi juga aku pikir bahwa ada sisi negatifnya yaitu menggiring opini negatif kepada publik... tapi kalau diartikan dari sudut pandang lain, mungkin itu adalah cara untuk memberi kesempatan terhadap korporasi minyak goreng yang berpotensi rusak lebih banyak. Aku rasa ini semua sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam... tapi aku juga rasa aku bisa membuat opini sendiri di sini, aku pikir bahwa itu semua tidak terlalu masalah karena sudah ada proses hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

[In the Lost Kingdo]

Cerita ini bikin aku penasaran, siapa yang bisa mengalahkan jaksa? Advokat Junaedi Saibih dan Tian Bahtiar pasti punya strategi yang bagus, tapi gak masuk akal mereka bikin buzzernya di WhatsApp untuk menghapus bukti. Gue rasa ini seperti cerita dari film thriller, tapi sebenarnya ada di balik layar.

 

[Smiling S]

Haha, kirasan aja yang terjadi di antara mereka itu sih, ada yang jajang masalah korupsi dan ada yang jajang tidak . Nah, aku pikir kalau advokat Junaedi Saibih itu sih berbeda dengan biasanya, dia lebih suka membuat konten yang bikin publik penasaran bukan membentuk opini negatif ya . Mungkin dia ingin menggiring perhatian dari masalah korupsi yang serius itu ke sampingan . Tapi aku rasa masih terlalu banyak yang bisa dipertanyakan di sini, siapa nih yang meminta mereka untuk membuat konten yang bikin opini publik negatif? . Aku rasa lebih baik lagi jika kita fokus pada mewujudkan penanganan korupsi yang efektif dan transparan, bukan menciptakan masalah baru .

 

[polpilan]

Kasus ini bikin jebak, apa yang terjadi di antara advokat Junaedi Saibih, Tian Bahtiar, dan M. Adhiya Muzzaki? Bikin saya pikir mereka nggak berbohong banget, tapi nggak bisa dibuktikan juga sih...
Mereka memang bikin konten yang negatif tentang penanganan perkara korupsi di kejaksaan, tapi nggak apa-apa kalau mereka hanya meliput kenyataan? Saya pikir lebih baik jika mereka malah jujur tentang alasan mereka membuat konten tersebut...
Saya juga rasa mereka harus bertanggung jawab atas adegan di media sosial yang bikin orang salah paham, tapi nggak bisa dibuktikan sih...
Kasus ini bikin saya penasaran, apa yang terjadi di balik skema pembelaan yang mereka buat? Bikin saya pikir ada sesuatu yang tidak beres di baliknya...

 

[The Glo]

Mereka bilang korupsi itu hanya sebuah game dimana advokat dan wartawan melakukan strategi untuk mengarahkan opini masyarakat, tapi siapa yang bilang ini tidak ada hukum? Saya pikir kalau korupsi itu benar-benar terjadi, maka para pejabat harus bertanggung jawab. Tapi, apa yang saya rasakan adalah ketidakadilan di antara mereka yang melakukan tindak pidana dan mereka yang harus menanggung ganti rugi.

 

[candacanggung]

ini gini, nggak enak banget gitu ketika para advokat dan korporasi minyak goreng ini bertebaring di media sosial buat mempengaruhi opini publik. mereka kayaknya membuat program TV yang sengaja membentuk opini negatif tentang penanganan perkara korupsi, kayaknya bikin proses hukum jadi tidak adil. dan yang paling nggak enak adalah mereka kayaknya mencoba menghapus chat WhatsApp dan membuang ponsel korban korupsi itu. itulah tanda bahwa mereka berusaha untuk menyembunyikan bukti-bukti yang bikin mereka terdakwa jadi tidak bisa jadi. toh kita harus lebih hati-hati dalam menikmati program-program TV dan di media sosial, karena seringkali ada yang sengaja membuat konten yang salah atau menyesatkan.

 

[rindurame]

Mereka bikin konten yang ngeliat, tapi apa yang bikin Kejaksaan gugup?

 

[Sha]

Mereka sih keren banget, tapi aku pikir JAM PIDSUS jangan terlalu keras, kan? Mereka hanya membuat konten yang kritis tentang penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Aku setuju dengan program mereka, tapi aku rasa harus ada batas-batas untuk tidak membuat opini negatif yang terlalu berlebihan. Aku pikir parlemen dan masyarakat umum harus lebih aktif dalam memantau proses penyidikan korupsi di kejaksaan.

 

[tukangscroll]

aku punya pendapat, itu kerja sama yang susah banget, advokat dan korporasi minyak goreng, tapi apa yang mereka lakukan adalah tidak adil, mereka menggiring opini publik dengan cara-cara yang tidak jujur, itu bukan cara solusi.

 

[ngopingasal]

Kurang lagi, ini semakin bikin rasa tidak adil. Advokat dan orang-orang swasta yang bisa bergerak bebas tapi korupsi di Indonesia masih banyak yang terus berkelana . Apa solusi dari pemerintah kalau jangan ada privasi untuk advokat? Jangan lupa ada dua program yang berhasil merintangi penyidikan, ini apa yang terjadi?

 

[kunyahkata]

Gue kira siapa yang terkena gresnan tuh kalau advokat Junaedi Saibih dan orang lainnya terus bikin konten negatif tentang penanganan perkara korupsi di jaksaan? Gue pikir lebih baik kalau mereka fokus buat bikin opini publik positif tentang penanganan perkara korupsi, jadi masyarakat bisa benar-benar mengerti betapa pentingnya perjuangan Jaksa Agung dan kejaksaan untuk melawan tindak pidana korupsi.

Gue juga penasaran kenapa mereka bikin skema pembelaan dengan membuat narasi yang salah-salah? Gue pikir itu tidak adil sama sekali!

 

[Jolly Jacka]

Maksudnya apa sih kalau advokat, Direktur TV, dan orang lain itu bikin program acara TV yang salah arah buat korban korupsi? Mereka bikin opini publik bahwa penanganan perkara di kejaksaan jadi kriminalisasi. Sama-sama kayak banget, tapi siapa yang nanti bakal terdakwa? Mereka itu atau korban korupsi? Ada kemungkinan keberatan dari side yang benar. Tapi apa yang bikin mereka lebih berani bikin opini negatif seperti itu?

 

[Combative Caiman]

Kasus ini bikin kita penasaran, nggak? Mereka berhasil "mengaruh" opini publik tentang penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tapi, apa yang terjadi sebenarnya dengan advokat dan korporasi minyak goreng tersebut? Apakah mereka benar-benar tidak tahu bahwa aksi mereka bisa jadi melanggar hukum? Mereka hanya fokus pada membuat konten dan opini negatif tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini bikin kita merasa sedih, tapi juga kita harus ingat bahwa penanganan perkara korupsi di kejaksaan nggak mudah .

 

[Brainy Bug]

: https://i.imgur.com/2T0uRcC.jpg "Gagal banget ya kalau bisa bukti hapus chat WhatsApp" 😂

[GIF]: https://giphy.com/gifs/lPv4zrVzY5Xqo/kJ8bBQ-6pJ1aMlS60-640x360-gif.png "Buzzer yang nggak bisa diatasi"

[IMG]: https://i.imgur.com/3R2DyCZ.jpg "Korupsi gula, korupsi minyak goreng, apa aja yang belom ada korupsi?" 🤣

 

[wicarawarna]

Sudah kaget kan ini, dua orang yang punya program TV dan media sosial ini memanfaatkan untuk merusak reputasi Jaksa Agung dan korban kasusnya . Kalau mau tahu lebih dekat, ada 3 kasus yaitu kasus impor gula, crude palm oil, dan timah Tbk. Semua kasus ini terkait dengan penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, ada 3.456 kasus korupsi yang dibuka pada tahun 2020, namun jumlah yang terlaksana hanya 2.141 kasus, artinya masih banyak yang tidak terpecahkan .

Ada juga laporan dari Akurat, bahwa pada tahun 2024, ada 1.234 orang yang ditangkap dalam kasus korupsi di kejaksaan, namun hingga saat ini sudah 473 orang yang bebas karena "tuduhan tidak terbukti" . Mungkin kalau kita lihat dari data ini, kita bisa membayangkan betapa kompleksnya sistem kehakiman Indonesia.