Geliat Pramono: Jakarta Collaboration Fund Bakal Mendesak Pemangkasan Dana Bagi Hasil
Dalam pertemuan yang panjang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membahas tiga hal utama terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta. Menurut informasi yang diterima, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan memperdebatkan keputusan pemerintah pusat terkait pengurangan DBH Jakarta.
Pendekatan yang diambil oleh Pramono adalah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan melakukan efisiensi belanja, terutama pada proyek-proyek yang masih bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari solusi yang sesuai dengan prioritas masyarakat.
Selain itu, Pramono juga mengajukan izin untuk melakukan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melakukan penerbitan obligasi daerah, serta membentuk Jakarta Collaboration Fund. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari alternatif penyaluran dana yang lebih efektif dan efisien.
Pramono juga meminta restu Kemenkeu untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di Bank Himbara. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia.
Namun, perlu diingat bahwa pendekatan Pramono masih perlu didiskusikan dan disepakati oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang penyesuaian DBH Jakarta yang akan berdampak pada layanan publik.
Dalam jangka panjang, geliat Pramono dalam mencari solusi untuk DBH Jakarta dapat menjadi langkah maju yang positif bagi pengembangan ekonomi dan kerja sama antarwilayah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut sesuai dengan prioritas masyarakat dan tidak mengganggu layanan publik.
Dalam pertemuan yang panjang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membahas tiga hal utama terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta. Menurut informasi yang diterima, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan memperdebatkan keputusan pemerintah pusat terkait pengurangan DBH Jakarta.
Pendekatan yang diambil oleh Pramono adalah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan melakukan efisiensi belanja, terutama pada proyek-proyek yang masih bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari solusi yang sesuai dengan prioritas masyarakat.
Selain itu, Pramono juga mengajukan izin untuk melakukan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melakukan penerbitan obligasi daerah, serta membentuk Jakarta Collaboration Fund. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari alternatif penyaluran dana yang lebih efektif dan efisien.
Pramono juga meminta restu Kemenkeu untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di Bank Himbara. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jakarta berusaha mencari kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia.
Namun, perlu diingat bahwa pendekatan Pramono masih perlu didiskusikan dan disepakati oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang penyesuaian DBH Jakarta yang akan berdampak pada layanan publik.
Dalam jangka panjang, geliat Pramono dalam mencari solusi untuk DBH Jakarta dapat menjadi langkah maju yang positif bagi pengembangan ekonomi dan kerja sama antarwilayah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut sesuai dengan prioritas masyarakat dan tidak mengganggu layanan publik.