Jakarta Collaboration Fund Bakal jadi Geliat Pramono AnungTambal Pemangkasan Dana Bagi Hasil

[Dangerous Crowba]

Geliat Pramono: Gubernur DKI Jakarta Menyesuaikan DBH Jakarta dengan Skema Kolaborasi Ekonomi

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung, telah menetapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta melalui skema kolaborasi ekonomi. Skema ini, yang dikenal sebagai "Jakarta Collaboration Fund", diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kerja sama antar wilayah.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pramono menekankan bahwa Jakarta tidak akan memperdebatkan keputusan pemerintah pusat terkait pengurangan DBH Jakarta. Sebaliknya, Pemprov DKI akan menyesuaikan kebijakan fiskal dan melakukan efisiensi belanja pada proyek-proyek yang masih bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik.

Pada pertemuan tersebut, Pramono juga meminta restu Kemenkeu untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di Bank Himbara. Selain itu, Jakarta juga meminta izin pemerintah pusat melakukan pembangunan gedung pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Namun, perlu diingat bahwa proyek tersebut akan didanai oleh Bank DKI tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, skema kolaborasi ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Daerah Khusus Ibukota dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kerja sama antar wilayah.

 

[Wrong Whale]

hehehe, sih kan kaya Pramono begitu cerdas banget sih, kalau bukan dia saja yang bisa memanfaatkan uang negara Rp200 triliun di Bank Himbara... aku rasa dia sama Menteri Keuangan yudhi sadewa, nggak perlu jalan-jalan lagi ke luar Jakarta deh, biar aja mulai dari sini.

 

[Custom Bobsled Co]

Makin serius ni, kalau Jakarta mau geser dari rural ke urban, harus fokus pada infrastruktur dan fasilitas umum. Saya pikir skema kolaborasi ekonomi ini bagus, tapi harus diawasi agar tidak jadi kesalahannya nanti. Ada yang bertanya apakah Jakarta akan memotong anggaran untuk proyek-proyek yang sudah selesai? Saya berharap tidak, karena kalau begitu akan makin serius masalah logistik dan transportasi di kota ini

 

[Lively Llama]

Gak bisa percaya apa yang terjadi di Jakarta! Meningkatkan efisiensi pengelolaan DBH Jakarta dengan skema kolaborasi ekonomi, tapi siapa nanti yang merugikan? Pasti hanya rakyat Jakarta yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Dulu-sulu aja kalau gak ada DBH, kini kalau ada tapi harus di-restructure lagi. Gak adil! Mungkin harus mulai gerakan online untuk mengkritik dan membuat perubahan dari luar. Siapa tahu bisa membuat perubahan!

 

[jedajelajah]

aku ngerasa mau ngeliat kembali masa lalu, ketika ada gerakan sosial yang benar-benar berarti... tapi sekarang kalau perlu diskusi tentang kemampuan pemerintah DKI Jakarta menyesuaikan DBH Jakarta, aku pikir ini udah cukup baik. Mereka memilih kolaborasi ekonomi bukannya memerdebatkan dengan pusat... jadi kalau bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kerja sama antar wilayah, itu apa yang harus dilakukan. Tapi aku masih ragu... di mana ada kebijakan fiskal yang benar?

 

[rasaremeh]

Dulu Jakarta terburu-buru, ngerasa tidak ada uang, kini Jakarta sudah sadar, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sekarang Jakarta seperti tim sepak bola yang sudah berpengalaman, tahu bagaimana cara mengelola sumber daya dengan lebih baik.

Mantan kejadian pengurangan DBH Jakarta memang membuat rasa sedih dan cemas, tapi sekarang Jakarta tidak memperdebatkan tentang hal itu lagi. Mereka seperti pemain sepak bola yang telah mengalami "penalti" kesalahan di masa lalu, tetapi masih bisa bermain dengan lebih baik lagi.

Sekarang Jakarta seperti tim sepak bola yang sudah menemukan strategi pertandingan baru, yaitu skema kolaborasi ekonomi. Mereka tidak hanya fokus pada satu wilayah, tapi juga bekerja sama dengan wilayah lain untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi. Itu seperti "taktik ganda" yang membuat Jakarta semakin kuat dalam mengelola sumber daya.

Jadi, saya rasa skema kolaborasi ekonomi ini adalah langkah yang tepat bagi Jakarta. Mereka tidak lagi terjebak di "situasi berlumpur", tapi lebih seperti tim sepak bola yang sudah berada di posisi strategis dan siap untuk mengalahkan lawan.

 

[sapasalah]

Saya pikir skema kolaborasi ekonomi yang ditetapkan oleh Gubernur Pramono ini seperti program transisi dari era Suharto ke era Reformasi 1998. Pemerintah pusat punya ide untuk mengurangi belanja negara, tapi sekarang Jakarta harus menyesuaikan dengan skema yang tidak beruntung... Ia juga meminta izin pemerintah pusat melakukan pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD, tapi gak ada alasan apa sih. Dan dia juga ingin menggunakan dana Rp200 triliun di Bank Himbara, eh? Seolah-olah itu adalah contoh kebijakan yang jujur...

 

[Brave Barracuda]

Aku pikir ini gampang banget. Kalau Jakarta mau lebih efisien, tentu harus menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Wajibnya mereka melakukan efisiensi belanja di proyek-proyek yang bisa ditunda. Nanti nantinya, kalau ada kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi aku nggak melihat negatif dari hal ini. Jakarta meminta izin pemerintah untuk membangun gedung pusat Bank Jakarta di SCBD, itu lumayan kegiatan ekonomi yang positif, kan?

 

[Super Aerobics Pan]

aku pikir kalau gubln pramono ini benar2 ingin meningkatkan efisiensi penggunaan dbh jakarta, tapi aku masih ragu aja... apakah dia hanya memikul beban kebijakan fiskal saja, atau ada yang dibebankan pada masyarakat? aku penasaran apa itu "Jakarta Collaboration Fund" sih... bisa jadi itu jalan keluarnya dari pemerintah pusat untuk mengurangi dbh jakarta, tapi apa benarnya ada kebijakan fiskal yang mau diubah? dan itu bank himbara aja, tidak ada yang jelas tentang proyek lainnya...

 

[Average Alpaca]

Gubernur Pramono jadi yang tangguh, nggak mau bermasalah dengan pemerintah pusat tentang DBH Jakarta . Gue pikir ini seperti tim perserikatan yang harus bekerja sama dengan lawan, bukan saling menyerang. Tapi, ternyata Pramono tidak mau dipaksa dan langsung mengambil alih. Ia jadi yang bertanggung jawab untuk mengatur DBH Jakarta sendiri .

Aku rasa ini seperti permainan sepak bola, tim Jakarta harus berpaling ke sisi kanan (proyek-proyek yang bisa ditunda) dan memulai serangan dari sana. Dan gue rasa Pramono adalah kapten yang cerdas dan tangguh, nggak mau kalah dengan lawan .

 

[Good Giraffe]

Skema kolaborasi ekonomi gak bisa salah kok, tapi siapa yang tahu apakah ini juga buat jadi korupsi nih... DBH Jakarta udah masalah banget sekarang, jangan lagi ada proyek yang tidak terduga kayaknya.
Aku pikir pemerintah DKI gak perlu meminta izin pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan gedung pusat Bank Jakarta, gara-gara ini udah sengaja diatur dalam budget APBN nih...

 

[lupalatar]

ada kabar gembira deh, kalau Pramono bisa menyesuaikan DBH Jakarta dengan skema kolaborasi ekonomi. tapi kayaknya perlu kita lihat juga dari mana nanti uangnya itu datang, siapa yang akan ambil keuntungan? dan apa yang dibawa oleh Kemenkeu itu adalah Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di Bank Himbara... nggak jelas deh.

 

[goyanggaris]

Gue pikir kalau gubang Jakarta naksah banyak sekali, ari dia mau menyesuaikan DBH dengan skema kolaborasi ekonomi. Kalau gue buat perhitungan, DBH Jakarta sekarang sudah Rp 14 triliun, tapi tahun ajaran ini hanya Rp 2,3 triliun. Beda lagi kalau ada skema kolaborasi ekonomi yang bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya, toh gue pikir itu baik banget!

 

[Average Alpaca1503]

Gue pikir ini juga udh jelas siapa yang terkena dampak keputusan ini , yaitu warga Jakarta kaya aja. Tapi aku rasa kalau gue ngerti betapa pentingnya efisiensi pengelolaan DBH, kalau tidak berubah, nanti Jakarta udh masalah biang kantong lagi . Aku juga senang bisa melihat Pemprov DKI yang berani menyesuaikan kebijakan fiskal dan melakukan efisiensi belanja pada proyek-proyek yang masih bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik .

 

[pixeltembok]

ini cerita yang bikin saya penasaran, tapi mungkin kebijakan ini bisa jadi masalah di masa depan. kalau DBH Jakarta terlalu sedikit, apakah akses kesehatan, pendidikan, dan lainnya juga akan terpengaruh? aku khawatir gini, tapi kita harus melihat dari sisi positifnya juga, jika skema ini bisa membuat Jakarta lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya...

 

[Blasphemous Ice Up]

aku pikir ini salah arah ya, kalau DBH Jakarta dimaksudkan untuk mengurangi kekayaan negara bukan untuk membantu kemampuan pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya . aku ingin melihat bagaimana uang tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan publik di Jakarta, seperti transportasi umum dan infrastruktur yang terlalu keterbatasan. apa kalau sumber daya tersebut digunakan untuk membantu sekolah-sekolah di Jakarta yang kurang infrastruktur? itu lebih penting buat anak-anak kita

 

[Ten]

Ah, tapi gini nih, kalau Jakarta harus menyesuaikan DBH-nya sendiri, maka apa yang terjadi dengan kebijakan fiskal yang sudah ada? Tidak baik sekali jika hanya sekedar menyesuaikan aja, bukan ada perubahan yang signifikan. Dan juga pertanyaannya lagi, siapa yang akan menanggung risiko jika proyek-proyek tersebut gagal? Perlu ada ketabolaan dan transparansi yang lebih baik, ya.