Presiden Prabowo Subianto mengumumkan investasi besar-besaran dari perusahaan PIB Inpex untuk proyek Masela yang terletak di Maluku Barat Daya, Rp 345 triliun. Namun, keberhasilan ini tidak didukung oleh masyarakat lokal yang masih menanti ganti rugi atas lahan mereka.
Proyek Masela telah menjadi sumber perdebatan panas dalam beberapa tahun terakhir karena dampak besar pada lingkungan hidup dan potensi kerugian bagi masyarakat lokal. Meskipun presiden Prabowo berjanji untuk meningkatkan investasi di daerah tersebut, masalah ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah masih menjadi sorotan utama.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek Masela akan membuang sekitar 1,8 juta meter padu tanah pada wilayah hutan lindung yang terletak di dalam daerah Taman Nasional Raja Ampat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar dari masyarakat adat dan organisasi lingkungan hidup.
Sementara itu, PIB Inpex telah berjanji untuk membayar ganti rugi Rp 2,7 triliun kepada pemerintah Indonesia dan Rp 1,3 triliun kepada masyarakat lokal. Namun, banyak yang masih ragu apakah keberhasilan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa proyek Masela harus diawasi secara ketat untuk menghindari kerugian lingkungan hidup. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek besar seperti ini.
Meskipun demikian, masyarakat lokal masih menanti ganti rugi yang sebenarnya dan harapan bahwa pemerintah akan dapat menjawab kekhawatiran mereka.
Proyek Masela telah menjadi sumber perdebatan panas dalam beberapa tahun terakhir karena dampak besar pada lingkungan hidup dan potensi kerugian bagi masyarakat lokal. Meskipun presiden Prabowo berjanji untuk meningkatkan investasi di daerah tersebut, masalah ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah masih menjadi sorotan utama.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek Masela akan membuang sekitar 1,8 juta meter padu tanah pada wilayah hutan lindung yang terletak di dalam daerah Taman Nasional Raja Ampat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar dari masyarakat adat dan organisasi lingkungan hidup.
Sementara itu, PIB Inpex telah berjanji untuk membayar ganti rugi Rp 2,7 triliun kepada pemerintah Indonesia dan Rp 1,3 triliun kepada masyarakat lokal. Namun, banyak yang masih ragu apakah keberhasilan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa proyek Masela harus diawasi secara ketat untuk menghindari kerugian lingkungan hidup. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek besar seperti ini.
Meskipun demikian, masyarakat lokal masih menanti ganti rugi yang sebenarnya dan harapan bahwa pemerintah akan dapat menjawab kekhawatiran mereka.