"Lebih dari Ratus Instansi Tunggu Penyelesaian PPPK Paruh Waktu 2025"
Bulan Februari lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Pekerjaan Umum (PUPR) telah menetapkan jadwal pelantikan PPPK paruh waktu tahun 2025. Namun, hingga saat ini, banyak instansi pemerintahan masih belum menerima keputusan tersebut.
Menurut sumber di Kementerian PUPR, lebih dari ratus instansi yang telah mengajukan permohonan PPPK paruh waktu tahun 2025 masih belum memiliki keputusan. Beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan ini antara lain karena proses evaluasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh tim ahli di PUPR.
"Proses evaluasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh tim ahli di PUPR memang memerlukan waktu lebih lama daripada yang diharapkan," kata sumber di Kementerian PUPR. "Namun, kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses ini dan memberikan keputusan kepada instansi yang telah mengajukan permohonan."
Penggunaan PPPK paruh waktu adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi instansi yang memiliki kebutuhan pekerja konsultan atau ahli untuk melakukan proyek-proyek penting. Jumlah instansi yang mendapatkan PPPK paruh waktu tahun 2025 tidak diprediksi, namun diharapkan akan lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
"Kami berharap bahwa dengan pelantikan PPPK paruh waktu ini, kami dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi instansi pemerintahan dalam melakukan proyek-proyek penting," kata sumber di Kementerian PUPR.
Bulan Februari lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Pekerjaan Umum (PUPR) telah menetapkan jadwal pelantikan PPPK paruh waktu tahun 2025. Namun, hingga saat ini, banyak instansi pemerintahan masih belum menerima keputusan tersebut.
Menurut sumber di Kementerian PUPR, lebih dari ratus instansi yang telah mengajukan permohonan PPPK paruh waktu tahun 2025 masih belum memiliki keputusan. Beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan ini antara lain karena proses evaluasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh tim ahli di PUPR.
"Proses evaluasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh tim ahli di PUPR memang memerlukan waktu lebih lama daripada yang diharapkan," kata sumber di Kementerian PUPR. "Namun, kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses ini dan memberikan keputusan kepada instansi yang telah mengajukan permohonan."
Penggunaan PPPK paruh waktu adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi instansi yang memiliki kebutuhan pekerja konsultan atau ahli untuk melakukan proyek-proyek penting. Jumlah instansi yang mendapatkan PPPK paruh waktu tahun 2025 tidak diprediksi, namun diharapkan akan lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
"Kami berharap bahwa dengan pelantikan PPPK paruh waktu ini, kami dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi instansi pemerintahan dalam melakukan proyek-proyek penting," kata sumber di Kementerian PUPR.