Demo Buruh KSPN di Jakarta 27 November 2025 Batal, Apakah Hanya Politik Saja?
Dalam beberapa minggu terakhir, seluruh dunia buruh dan pekerja menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, seperti penindasan impor ilegal yang mencemari industri nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) juga tidak ketinggalan dari aksi ini.
Sebanyak 10 ribu buruh dari anggota KSPN rencana melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian atau lembaga terkait pada Kamis, 27 November 2025. Mereka menuntut pemberantasan kegiatan impor ilegal dan memberikan hukum untuk pelakunya.
Namun, demo yang rencananya akan meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengatasi praktik impor ilegal itu akhirnya dibatalkan. Alasannya ada empat alasan utama yaitu keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas impor ilegal.
Pengurus KSPN juga telah melakukan penjadwalan ulang untuk bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Kemendag, dan Kemenperin untuk membahas isu pemberantasan impor ilegal. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk menunda rencana aksi demonstrasi.
Dalam beberapa minggu terakhir, seluruh dunia buruh dan pekerja menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, seperti penindasan impor ilegal yang mencemari industri nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) juga tidak ketinggalan dari aksi ini.
Sebanyak 10 ribu buruh dari anggota KSPN rencana melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian atau lembaga terkait pada Kamis, 27 November 2025. Mereka menuntut pemberantasan kegiatan impor ilegal dan memberikan hukum untuk pelakunya.
Namun, demo yang rencananya akan meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengatasi praktik impor ilegal itu akhirnya dibatalkan. Alasannya ada empat alasan utama yaitu keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas impor ilegal.
Pengurus KSPN juga telah melakukan penjadwalan ulang untuk bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Kemendag, dan Kemenperin untuk membahas isu pemberantasan impor ilegal. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk menunda rencana aksi demonstrasi.