Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengutuk beberapa daerah di Indonesia yang masih memiliki inflasi di atas rerata nasional. Ia meminta pemerintah daerah segera mengendalikan harga komoditas untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
"Berdasarkan data BPS, inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen secara year on year. Namun, kondisi di beberapa daerah masih bervariasi," kata Tito dalam keterangan tertulis Senin (27/10/2025).
Tito menyebutkan bahwa beberapa komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian karena harganya naik di banyak wilayah. Kenaikan tercatat pada cabai merah di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras di 229 daerah, dan daging ayam ras di 190 daerah.
Meskipun tak memungkiri banyak komoditas yang harganya relatif terkendali, Tito tetap meminta pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Ia menekankan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha untuk menekan laju inflasi.
"Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan," kata Tito.
Tito juga menegaskan dua aspek penting dalam pengendalian harga, yakni kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Ia menekankan agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan wilayah penghasil atau memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila pasokan kurang untuk menekan biaya distribusi.
"Jika pasokan mencukupi namun distribusinya terhambat, pemerintah daerah diminta segera menelusuri kemungkinan adanya praktik penimbunan. Ia menegaskan, tindakan menimbun komoditas hingga menyebabkan harga melambung tidak dibenarkan dan termasuk tindak pidana," kata Tito.
Tito juga mendorong gerakan tanam komoditas yang mudah diproduksi, seperti yang dilakukan Kota Makassar dengan hidroponik dan Kota Surabaya dengan pemanfaatan lahan kosong.
"Pemerintah pusat, akan tetap turun tangan apabila daerah tidak mampu mengendalikan harga secara optimal. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilibatkan untuk memperkuat intervensi pasar," kata Tito.
Tonton juga video "Menteri PKP-Mendagri Sosialisasikan Kredit Program Perumahan di Sumut" di sini: [Gambas:Video 20detik]
"Berdasarkan data BPS, inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen secara year on year. Namun, kondisi di beberapa daerah masih bervariasi," kata Tito dalam keterangan tertulis Senin (27/10/2025).
Tito menyebutkan bahwa beberapa komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian karena harganya naik di banyak wilayah. Kenaikan tercatat pada cabai merah di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras di 229 daerah, dan daging ayam ras di 190 daerah.
Meskipun tak memungkiri banyak komoditas yang harganya relatif terkendali, Tito tetap meminta pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Ia menekankan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha untuk menekan laju inflasi.
"Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan," kata Tito.
Tito juga menegaskan dua aspek penting dalam pengendalian harga, yakni kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Ia menekankan agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan wilayah penghasil atau memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila pasokan kurang untuk menekan biaya distribusi.
"Jika pasokan mencukupi namun distribusinya terhambat, pemerintah daerah diminta segera menelusuri kemungkinan adanya praktik penimbunan. Ia menegaskan, tindakan menimbun komoditas hingga menyebabkan harga melambung tidak dibenarkan dan termasuk tindak pidana," kata Tito.
Tito juga mendorong gerakan tanam komoditas yang mudah diproduksi, seperti yang dilakukan Kota Makassar dengan hidroponik dan Kota Surabaya dengan pemanfaatan lahan kosong.
"Pemerintah pusat, akan tetap turun tangan apabila daerah tidak mampu mengendalikan harga secara optimal. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilibatkan untuk memperkuat intervensi pasar," kata Tito.
Tonton juga video "Menteri PKP-Mendagri Sosialisasikan Kredit Program Perumahan di Sumut" di sini: [Gambas:Video 20detik]