Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro Tak Juga Kehilangan Peluang Membawa Indonesia ke Depan
Pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang menjadi satu-satunya kandidat dari Asia-Pasifik, akan menjabat sebagai presiden tersebut.
Dalam pertemuan di Jenewa, Indonesia melalui sidharto, telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu. Konstitusi 1945 dan piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang diajukan selama presidensi tersebut.
Sementara itu, kementeri luar negeri RI menyatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kepemimpinan Indonesia sebagai presiden tersebut dirangkum dalam tema 'A Presidency For All', yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang menjadi satu-satunya kandidat dari Asia-Pasifik, akan menjabat sebagai presiden tersebut.
Dalam pertemuan di Jenewa, Indonesia melalui sidharto, telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu. Konstitusi 1945 dan piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang diajukan selama presidensi tersebut.
Sementara itu, kementeri luar negeri RI menyatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kepemimpinan Indonesia sebagai presiden tersebut dirangkum dalam tema 'A Presidency For All', yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.