Indonesia Terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026
Dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar pada Kamis, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), sebelum kemudian dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik.
Indonesia Gantikan Swiss
Mengutip situs resmi PBB, Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss. Dalam kapasitas barunya, ia akan memimpin tiga sesi Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Dutapresiden Indonesia Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu, termasuk terhadap pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
"Keputusan kami untuk melangkah ke depan berakar pada Konstitusi 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial," ujar Sidharto di hadapan para delegasi.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar pada Kamis, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), sebelum kemudian dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik.
Indonesia Gantikan Swiss
Mengutip situs resmi PBB, Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss. Dalam kapasitas barunya, ia akan memimpin tiga sesi Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Dutapresiden Indonesia Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu, termasuk terhadap pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
"Keputusan kami untuk melangkah ke depan berakar pada Konstitusi 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial," ujar Sidharto di hadapan para delegasi.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.