Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemunduran serius dalam agenda reformasi sektor pertahanan dan keamanan, kata lembaga independen yang memantau kekuasaan. Lembaga tersebut melaporkan pemerintah menekankan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
Menurut sumber informasi, pemerintahan ini gagal melanjutkan reformasi TNI dan sebaliknya memperkuat pola militerisme di negara ini. Pemutusan harapan demokrasi Indonesia dapat terjadi jika pemerintah terus menggapalkan pola ini.
Kemunduran ini menunjukkan normalisasi keterlibatan militer dalam ranah sipil, termasuk proyek strategis nasional yang diikuti dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua.
Imparsial melaporkan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, serta dua kali Dirut Bulog dari kalangan militer aktif ke jabatan penting ini.
Menurut sumber informasi, pemerintahan ini gagal melanjutkan reformasi TNI dan sebaliknya memperkuat pola militerisme di negara ini. Pemutusan harapan demokrasi Indonesia dapat terjadi jika pemerintah terus menggapalkan pola ini.
Kemunduran ini menunjukkan normalisasi keterlibatan militer dalam ranah sipil, termasuk proyek strategis nasional yang diikuti dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua.
Imparsial melaporkan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, serta dua kali Dirut Bulog dari kalangan militer aktif ke jabatan penting ini.