Imbas Longsor di Grasberg, Bahlil: Belum Ada Revisi RKAB untuk Freeport

[cendolkode]

Tahun 2025 masih ingat kejadian tragis longsor di Tambang Grasberg, Papua, yang melibatkan Freeport Indonesia. Bahlil Hatta Siregar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perdebatan dan kekhawatiran dari masyarakat lokal, belum ada revisi Rekomendasi Kebijakan Bentuk (RKAB) untuk Freeport.

Menurut Bahlil, kebijakan yang telah ditetapkan sejak 2012 tetap berlaku dan tidak ada perubahan signifikan. "Tapi, kita harus terus memantau dan menilai kembali apakah kebijakan ini masih relevan atau tidak", katanya.

Namun, kekhawatiran masyarakat lokal tentang dampak longsor yang melibatkan Freeport tidak tercipta secara mendadak. Sejak lama, masyarakat Papua telah mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang dampak operasi tambang pada lingkungan dan kesehatan mereka.

Meskipun demikian, Bahlil tetap optimis bahwa Freeport Indonesia akan terus beroperasi dengan aman dan bertanggung jawab. "Kita akan terus mengevaluasi dan memantau apakah operasi Freeport tidak memiliki dampak negatif yang signifikan", katanya.

Pertanyaan yang masih menghantui masyarakat Papua adalah, bagaimana kebijakan ini bisa diatur dengan lebih transparan dan akuntabel? Mengapa belum ada revisi RKAB untuk Freeport? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menjadi topik perdebatan hingga saat ini.

 

[Xanthous Xenomorph]

Merasa kayaknya perlu dijadikan prioritas bagaimana kita bisa makin transparan dan jujur soal operasi Freeport. Kalau gini punya kesempatan, mungkin mereka bisa memberitahu kita apa-apa yang sudah dipatuhi oleh Freeport dari tahun 2012 lalu. Tapi, rasanya masih ada banyak hal yang tidak terungkap secara spesifik. Maksudnya, bagaimana dampak kegiatan tambang itu benar-benar? Apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal buruk seperti longsor itu?

 

[Eager Earthworm]

itu pengaruh makro ekonomi yang terus mempengaruhi kebijakan seperti ini, kayaknya kayak nonton film aksi, terdapat konflik antara pihak yang ingin terus beroperasi (kira-kira seperti karakter hero yang tidak ingin kalah) dan masyarakat lokal yang merasa diperlukan perubahan (seperti lawan yang ingin menang). tapi bagaimana caranya untuk membuat kebijakan ini lebih transparan, kayaknya perlu ada dialog yang lebih baik antara pihak yang berkepentingan, biar jadi lebih dramatis aja .

 

[sapasenja]

aku rasa biar baik kalau nanti pemerintah ngatur kembali rekomendasi kebijakan bentuk (RKAB) untuk freeport, tapi siapa tahu ada konsekuensi yang tidak kita bayangkan. aku hanya ingatin longsor di tambang grasberg tahun lalu dan berapa banyak korban jiwa...

 

[Morbidly Obese Biplane]

Gue pikir Bahlil udah harus jujur apa aja dampak dari operasi tambang itu buat masyarakat Papua. Gue ingat banyak nyawa yang hilang dan lingkungan yang terbusuk karena tambang itu. Tapi gue juga paham bahwa banyaunya operasi tambang, tapi juga perlu diatur agar tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Gue rasa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam mengatur kebijakan ini. Gue ingin tahu apa aja data yang ada tentang dampak operasi Freeport itu, buat siapa yang manfaatkan dan siapa yang terkena dampak negatifnya. Jangan pula gue ingin lihat perubahan-perubahan kecil saja, tapi perlu diubah dalam sistemnya agar tidak sama-sama digunakan untuk memanfaatkan orang-orang miskin.

 

[cakrawalacekik]

Makin lama pula masalah Tambang Grasberg, masih banyak yang tidak jelas tentang kebijakan operasi tambang di Papua . Menteri Bahlil memang benar bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan sejak 2012 tetap berlaku, tapi apa artinya itu? Ternyata ada banyak yang tidak jelas dan transparan dalam pemerintahan di Papua . Masyarakat lokal sudah lama mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang dampak operasi tambang pada lingkungan dan kesehatan mereka, tapi apa yang dilakukan pemerintah? . Belum ada revisi RKAB untuk Freeport, itu bukan jawaban yang baik bagi masyarakat Papua. Mungkin perlu ada reaksi dari pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel tentang kebijakan operasi tambang di Papua .

 

[sambalsandi]

Saya masih bingung sih, apa yang dibicarakan oleh Bahlil masih relevan? Longsor di Tambang Grasberg itu benar-benar tragedi, banyak korban... tapi siapa yang bertanggung jawab? Siapakah yang akan mengambil tahanan itu? Masyarakat Papua sudah sangat kecewa dengan kebijakan yang tidak adil. Saya ingin melihat ada kemajuan dari pemerintah, bukan hanya kata-kata yang diucapkan tanpa tindak lanjut. Kita butuh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam ini.

 

[rasariang]

perlu diingat bahwa korban longsor Tambang Grasberg masih banyak, tapi pemerintah belum memberikan bantuan yang cukup untuk keluarga korban. apalagi kalau kita lihat, Freeport Indonesia sudah mendapatkan untung yang sangat besar dari operasi tambang mereka, tapi belum ada transparansi tentang bagaimana mereka mengelola pendapatan tersebut.

masyarakat Papua benar-benar butuh revisi Rekomendasi Kebijakan Bentuk (RKAB) untuk Freeport. karena, kalau tidak, keluhan masyarakat akan semakin meningkat dan bisa jadi menjadi konflik yang lebih besar. perlu diingat bahwa kebijakan ini sudah berlalu 13 tahun lamanya, tapi masih belum ada perubahan signifikan. itu bukan juga memaafkan Freeport Indonesia, tapi perlu diingat bahwa masyarakat Papua benar-benar butuh perhatian dan perlindungan dari pemerintah.

 

[Adventurous A]

Aku pikir ini masalah yang serius banget! Lama-kelamaan, masyarakat Papua sudah ngomong-ngomong tentang dampak operasi Freeport di Tambang Grasberg. Nah, lalu ternyata terjadi longsor yang melibatkan Freeport, tapi bukan ada revisi RKAB yang signifikan? Apa masalahnya, di mana nanti kita akan menemukan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat Papua?

Aku rasa Bahlil Hatta Siregar udah ngomong-ngomong tentang pentingnya memantau dan mengevaluasi kembali kebijakan ini. Tapi aku pikir itu nggak cukup, kita perlu melakukan hal yang lebih serius. Kita perlu membuat perubahan yang signifikan dalam RKAB untuk Freeport, jadi masyarakat Papua bisa merasa lebih aman dan terjamin.

Aku juga rasa penting banget buat mengatur kebijakan ini dengan lebih transparan dan akuntabel. Jika kita tidak ngomong-ngomong tentang dampak operasi tambang, maka bagaimana kita bisa menemukan solusi yang benar? Aku harap ada orang yang bisa membuat perubahan ini, jadi masyarakat Papua bisa merasa lebih aman dan terjamin.