Keputusan Presiden Subianto Menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Bikin Sipil Kebalikan Pendidikan Rakyat!
Mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah jelas berpendapat bahwa ini bukanlah tindakan yang pantas. Menurut Egi Primayogha, Kepala Divisi Advokasi ICW, keputusan itu merupakan simbol kematian reformasi.
Tahun 1998, reformasi telah membawa agenda besar untuk mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya serta menghentikan korupsi yang sistemik. Namun, agenda tersebut belum pernah ditegakkan kebenarannya, karena tidak ada penegakan hukum yang tuntas hingga sekarang.
"Penegakan hukum terhadap kejahatan Soeharto dan kroni-kroninya masih belum pernah diakhiri," kata Egi. Selain itu, warisan korupsi sistemik masih kuat dalam politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Banyak aktor bisnis dan politik masih memiliki hubungan yang berakar pada masa pemerintahan Soeharto.
Oleh sebab itu, keputusan Presiden untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional memang merupakan kegagalan reformasi dalam menghadirkan keadilan. Egi Primayogha juga menyatakan bahwa reformasi tidak dapat memberikan makna keadilan bagi rakyat, sehingga para penguasa berikutnya dapat mengejar kejahatan yang sama tanpa dihukum.
"Kita harus melupakan reformasi dan mulai memikirkan langkah berikutnya untuk pemerintahan yang bersih dan berdiri di atas prinsip hak asasi manusia," kata Egi.
Mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah jelas berpendapat bahwa ini bukanlah tindakan yang pantas. Menurut Egi Primayogha, Kepala Divisi Advokasi ICW, keputusan itu merupakan simbol kematian reformasi.
Tahun 1998, reformasi telah membawa agenda besar untuk mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya serta menghentikan korupsi yang sistemik. Namun, agenda tersebut belum pernah ditegakkan kebenarannya, karena tidak ada penegakan hukum yang tuntas hingga sekarang.
"Penegakan hukum terhadap kejahatan Soeharto dan kroni-kroninya masih belum pernah diakhiri," kata Egi. Selain itu, warisan korupsi sistemik masih kuat dalam politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Banyak aktor bisnis dan politik masih memiliki hubungan yang berakar pada masa pemerintahan Soeharto.
Oleh sebab itu, keputusan Presiden untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional memang merupakan kegagalan reformasi dalam menghadirkan keadilan. Egi Primayogha juga menyatakan bahwa reformasi tidak dapat memberikan makna keadilan bagi rakyat, sehingga para penguasa berikutnya dapat mengejar kejahatan yang sama tanpa dihukum.
"Kita harus melupakan reformasi dan mulai memikirkan langkah berikutnya untuk pemerintahan yang bersih dan berdiri di atas prinsip hak asasi manusia," kata Egi.