Presiden Prabowo Subianto gagal memahami isu utama dalam konflik Palestina-Israel. Menurut Ardhi Rosyadi, Media and Campaign Manager HRWG, kebijakan luar negeri Presiden ini lebih fokus pada agenda Amerika Serikat dan Israel daripada hak asasi manusia dan keadilan bagi warga Palestina.
Pengumuman rencana evakuasi warga Gaza oleh Presiden Prabowo pada 9 April 2025 terduga memiliki tujuan untuk menguntungkan agen-agen Amerika Serikat dan Israel. Meskipun ada persetujuan dari negara-negara Arab, tetapi pemerintah tidak menekankan isu kejahatan internasional yang sedang berlangsung.
Sikap Presiden Prabowo ini memperkaya kesan bahwa pemerintahan Indonesia lebih fokus pada mendukung solusi dua negara daripada menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Indonesia seakan "lari" dari masalah utamanya untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.
Menurut Ardhi, Presiden Prabowo tidak memahami bahwa warga Palestina memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah Palestina dan bahwa politik luar negeri Indonesia harus fokus pada aspek keadilan. "Kalau kami lihat, justru Indonesia condong terhadap kejahatan perang itu sendiri dan gagal mendorong akuntabilitas internasional," kata Ardhi.
Pemerintah Indonesia juga ditekan untuk menjelaskan mengapa mendukung solusi dua negara, meskipun isu-isu kejahatan internasional masih tidak dibahas secara menyeluruh. Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pendirian Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara untuk warga Gaza, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang rencana evakuasi tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih banyak lagi yang harus diperbaiki dalam menghadapi konflik Palestina-Israel.
Pengumuman rencana evakuasi warga Gaza oleh Presiden Prabowo pada 9 April 2025 terduga memiliki tujuan untuk menguntungkan agen-agen Amerika Serikat dan Israel. Meskipun ada persetujuan dari negara-negara Arab, tetapi pemerintah tidak menekankan isu kejahatan internasional yang sedang berlangsung.
Sikap Presiden Prabowo ini memperkaya kesan bahwa pemerintahan Indonesia lebih fokus pada mendukung solusi dua negara daripada menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Indonesia seakan "lari" dari masalah utamanya untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.
Menurut Ardhi, Presiden Prabowo tidak memahami bahwa warga Palestina memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah Palestina dan bahwa politik luar negeri Indonesia harus fokus pada aspek keadilan. "Kalau kami lihat, justru Indonesia condong terhadap kejahatan perang itu sendiri dan gagal mendorong akuntabilitas internasional," kata Ardhi.
Pemerintah Indonesia juga ditekan untuk menjelaskan mengapa mendukung solusi dua negara, meskipun isu-isu kejahatan internasional masih tidak dibahas secara menyeluruh. Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pendirian Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara untuk warga Gaza, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang rencana evakuasi tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih banyak lagi yang harus diperbaiki dalam menghadapi konflik Palestina-Israel.