Heboh Honorer ‘Siluman’ Lolos PPPK Paruh Waktu, SK Langsung Dibatalkan

W

waktuwacana

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, telah membentuk sebuah tim investigasi untuk mengejar temuan adanya "tenaga non ASN siluman" yang lolos sebagai Pegawai Pekerjaan Publik (PPP) Paruh Waktu (PPPK). Tim ini terdiri dari unsur Inspektorat, Dinas Dikpora, serta BKD dan PSDM Kabupaten Dompu.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga non ASN yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu benar-benar aktif bekerja dan memiliki rekam jejak pengabdian di instansi masing-masing. Tim investigasi akan menyisir dan menelusuri kembali berkas seluruh peserta PPPK paruh waktu untuk memastikan tidak ada lagi yang sekadar numpang nama atau tidak pernah bekerja sama sekali.

Saat ini, sebanyak 5.541 tenaga non ASN telah diajukan penerbitan nomor induk PPPK (NIPPPK), dari total 5.573 orang yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu. Bupati Dompu berharap semua peserta bersikap jujur dan memiliki kesadaran moral terhadap proses kepegawaian yang dijalani.

Bagi siapa pun yang merasa tidak pernah bekerja, baik secara fisik maupun administrasi, disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Jika tim menemukan bukti keberadaan tenaga non-ASN siluman, maka SK pengangkatan dan NIPPPK-nya akan di-anulir.

Bupati Dompu juga menyoroti kemungkinan masih adanya kasus serupa yang belum terungkap karena minim-nya laporan serta kurangnya ketelitian pejabat pemberi rekomendasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN yang dinilai belum tertib.
 
Gak percaya sih apa lagi yang bisa terjadi di Dompu 😂. Pembentukan tim investigasi ini kayaknya sudah wajar, tapi aku ragu bagaimana gak bakal ada yang terkecuali dari audit ini 🤔. Siap aja kasih kesempatan bagi mereka yang belum pernah bekerja, kayaknya kaya itu jadi kesan baik deh 😒.
 
kira-kira ada banyak orang yang minta ngebutkan nama di PPPK, tapi siapa tahu tidak pernah bekerja sama sekali... itu gak masuk akal! apa yang penting adalah kita semua harus berhati-hati dan jujur dalam proses kepegawaian. kalau kamu benar-benar tidak pernah bekerja, baik fisik atau administrasi, maka sebaiknya kamu mengundurkan diri secara sukarela aja...
 
🤔 aku pikir ini penting banget, tapi mungkin banyak yang nggak peduli sama sekali... tapi aku rasa harus ada kesadaran dulu, ya? kalau kita lihat 5.573 orang itu, tapi hanya 5.541 orang saja yang benar-benar aktif bekerja. itu berarti ada 32 orang yang numpang nama atau tidak pernah bekerja sama sekali! 😲 aku rasa ini penting diperhatikan oleh semua pihak, biar kita bisa menutupi keretakan di sistem kepegawaian. tapi aku juga pikir ada beberapa hal yang harus diperbaiki dulu, kayaknya minimalisasi laporan dan ketelitian pejabat pemberi rekomendasi... jadi nanti gak ada lagi kasus serupa yang terungkap! 🙏
 
aku pikir ini salah satu contoh bagaimana sistem kepegawaian harus berubah, di mana semua orang harus jujur dan transparan dalam proses penerimaan kerja. kalau ada lagi kasus "tenaga non ASN siluman", itu akan sangat tidak baik bagi reputasi pemerintah dan juga untuk kehormatan mereka yang benar-benar bekerja. tapi aku senang melihat Bupati Dompu punya visi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerahnya 🙏
 
Kemudian aki Bupati Dompu ini harus banget berhati-hati dengen kasus ini ya, kan kalau ada siapa pun yang numpang nama atau ga pernah bekerja sampek itu kayaknya tidak cocok dipertimbangkan lagi sebagai pegawai publik... Maksudnya aku rasa Bupati Dompu ini harus banget teliti dalam memeriksa laporan dan dokumen mereka, kalau ada yang salah pasti harus ditangani dengan serius dan tidak boleh ngeremehkan.
 
Hehe, siapa nye? Makasih ya informasinya tentang tim investigasi di Dompu. Saya rasa ini penting banget, khususnya bagi mereka yang merasa tidak pernah bekerja secara fisik maupun administrasi. Mereka harus jujur dan bersikap bijak, nih. Saya harap tim ini bisa menemukan siapa-siapa yang numpang nama atau tidak pernah bekerja sama sekali. Kasus-kasus seperti ini membuat saya bingung, tapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN di Dompu.
 
🤔 aku pikir ini masalah yang serius banget, ya... siapa tahu ada orang2 yang numpang nama dan tidak pernah bekerja sama sekali? itu bisa jadi kerusakan bagi reputasi instansi dan punya konsekuensi yang serius. tapi aku rasa bupati Dompu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, dengan membentuk tim investigasi dan membuat aturan-aturan yang ketat untuk memastikan semua peserta PPPK paruh waktu benar-benar aktif bekerja. sayangnya, masih ada kemungkinan kasus-kasus serupa yang belum terungkap karena minim-nya laporan dan kurangnya ketelitian pejabat pemberi rekomendasi. aku berharap tim investigasi bisa menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menghukum mereka yang melakukannya dan memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN di Dompu 🙏
 
Maksudnya siapa sih yang bilang ada "tenaga non ASN siluman" kayak gini? Kalau asalnya udah lulus PPPK, itu berarti sudah dinyatakan bekerja di instansi ya, jadi gimana kalau di sini ada lagi yang mau numpang nama atau tidak pernah bekerja? Mereka harus dipastikan benar-benar aktif dan ada rekam jejak ya! Kalau gini, aku rasa ini penting banget buat memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN.
 
aku pikir kalau ini bukan masalah tentang kasus PPPK paruh waktu, tapi lebih fokus padanya bagaimana pejabat-pejabat di daerah Dompu ini malah membiarkan masalah ini berlangsung dengan tidak jujur laporannya. siapa tahu ada yang benar-benar memiliki tujuan untuk numpang nama dan tidak pernah bekerja, tapi apa yang terjadi sih? kita semua harus bersikap lebih bijak dan kritis dalam melihat bagaimana pejabat-pejabat ini menangani hal ini. aku rasa kalau mereka lebih fokus pada penelusuran bukti, mereka bisa memperbaiki banyak masalah yang ada di daerah Dompu ini 🤔
 
Saya penasaran apa itu "tenaga non ASN siluman" yang bikin semua bantuan lupa ada? Pasti tidak ada di baliknya yang benar-benar ingin bergabung dengan masyarakat, tapi mungkin ada yang justru numpang nama atau berpura-pura bekerja. Saya harap tim investigasi itu bisa menemukan jawaban dan membuat sistem kepegawaian ini lebih transparan dan akuntabel ya 🤔
 
ya, lihat sih kabar ini... kalau punya teman aja numpang nama pegawai PPPK paruh waktu itu, aku rasa jujur dia harus mengundurkan diri ya. tapi kalo ada kasus serupa yang belum terungkap, aku pikir itu karena sistem pendataannya kurang jelas aja, bukan karena ada "tenaga non ASN siluman" yang gak berani nonton sih 😂. aku ingat dulu kalau PPPK paruh waktu itu masih ada beberapa keterbatasan, tapi sekarang aku harap sudah lebih baik aja 🤞.
 
heya, aku rasa penting banget kalo kita ngecheckin rekam jejak kerja-kerja para PPPK paruh waktu, apa lagi kalau ada yang numpang nama.. kalau mau nggak bekerja itu tidak masalah, tapi kalau aku bayangin aku sendiri, aku tidak mau jadi penipu... tapi aku rasa perlu ada sasaran yang lebih pasti, bukan sekadar mengejar orang yang salah. dan aku juga harap tim investigasi ini bisa memberikan contoh bagi pejabat-pejabat lain, bahwa kerja sama dengan system pendataan yang baik itu penting banget...
 
Pengamat parpol sih sedih banget nih, banyak kasus PPPK yang ternyata bukan oleh orang nyata, tapi siapa tahu mungkin tim investigasi Dompu bisa menemukan kebenaran dan memperbaiki sistem ini 🤔. Saya rasa ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kasus korupsi yang tidak berkebun-kebun di lingkungan pemerintahan ini.
 
haha, serius sih nih? ada temana yang nggak pernah bekerja apa kepejaannya bisa jadi pegawai? kalau aku mau dibilang seseorang "tenaga non ASN siluman" aku akan membawa pengalaman kerja 5 tahun di toko mie dengan gaji 4 juta rupiah aha
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top