Heboh Honorer ‘Siluman’ Lolos PPPK Paruh Waktu, SK Langsung Dibatalkan

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan adanya tenaga non ASN siluman yang lolos sebagai PPPK paruh waktu. Tim ini melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Dikpora, serta BKD dan PSDM Kabupaten Dompu.

Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk memastikan bahwa semua peserta PPPK paruh waktu benar-benar aktif bekerja dan memiliki rekam jejak pengabdian di instansi masing-masing. Tim investigasi ini akan menyisir kembali berkas seluruh peserta PPPK paruh waktu dan menelusuri kembali identitas mereka untuk memastikan bahwa tidak ada lagi "pemandu numpang" yang hanya menggunakan nama mereka tanpa melakukan pekerjaan apa pun.

Pada saat ini, 5.541 dari 5.573 tenaga non ASN yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu telah memiliki penerbitan nomor induk PPPK (NIPPPK). Bambang berharap bahwa semua peserta ini bersikap jujur dan memiliki kesadaran moral terhadap proses kepegawaian yang dijalani.

Bagi siapa pun yang merasa tidak pernah bekerja, baik secara fisik maupun administrasi, disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Jika tim investigasi menemukan bukti keberadaan tenaga non-ASN siluman, maka SK pengangkatan dan NIPPPK-nya akan dianulir.

Pembentukan tim ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN yang dinilai belum tertib. Bambang menyebutkan bahwa kemungkinan masih ada kasus serupa yang belum terungkap karena minim laporan dan kurangnya ketelitian pejabat pemberi rekomendasi.
 
Pokoknya ini gue penasaran banget apa sih logika dari pemerintah kalau mereka punya sistem seperti ini, tapi masih bisa ada "pemandu numpang" yang menggunakan nama orang lain tanpa bekerja apa pun 🤔. Gue rasa ini bukan masalah sederhana, tapi aku juga tidak ingin memikirkan bahwa ada orang yang benar-benar tak pernah bekerja 🙅‍♂️.

Gue pikir ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berdampak pada mereka yang merasa tidak pernah bekerja, tapi juga pada pemerintah sendiri yang harus tetap transparan dan jujur tentang informasi yang dihasilkan 📊.
 
aku pikir ini kalau pemerintah mau ambil tindakan nyata terhadap kasus ini ya, nggak hanya menceritakan bahwa ada yang salah tapi juga lakukan sesuatu untuk memperbaiki sistemnya. tim investigasi ini kayaknya cukup penting untuk memastikan bahwa semua orang yang menjadi penerima PPPK paruh waktu benar-benar aktif dan tidak buatan. kalau gak, itu artinya masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepegawaian di Indonesia
 
ini gak biasa deh, siapa yang bilang ada siluman di dompu? ini kayak film horor aja 🙃. tapi serious saja, harus ada pengecekan yang lebih ketat terhadap siapa yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu. gak ada alasan untuk orang itu tidak bekerja, kalau punya kemampuan dan kesadaran moral, pasti bisa buktikan diri sendiri. tapi ini juga menunjukkan bahwa sistem pendataan di dompu masih banyak yang salah, kita harus lebih teliti dalam pejabatannya, gak ada waktu untuk ngobrol kayak ini aja 🕰️.
 
Saya rasa ini makin bikin kekhawatiran... bagaimana kita bisa yakin siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak? kalau ada "pemandu numpang" yang hanya menggunakan nama orang lain, itu akan sangat merugikan para ASN yang sebenarnya bekerja keras. mungkin ini juga bisa peluang untuk kita belajar lebih banyak tentang sistem pendataan di dompu 🤔
 
Kalau gini, kalau siapa pun bisa datang ke alamat yang benar dan tega bekerja, bisa jadi aja diakui. Tapi siapa yang tidak bekerja tapi nggak mau datang... kayaknya bikin masalah lagi.
 
kira-kira ini apa yang harus dilakukan gue kalau aku diingatkan sama Bupati Dompu bahwa aku benar-benar tidak bekerja sih... 😂 tapi serius, ini penting banget buat memastikan integritas pekerjaan kita. aku suka kalau tim investigasi ini bisa menyisir lagi berkas-berkas itu dan menemukan siapa-siapa yang nyepeng. kalau tidak ada, maka penerbitan nomor induk PPPK-nya bisa dihapus. itulah cara kita bisa memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN yang dinilai belum tertib.
 
Gue pikir ini masuk akal banget, kalo kita gak terus investigasi dan memastikan semua orang yang ngerjak di PPPK paruh waktu pasti nyata aja. Gue ingat kali dulu gue lihat teman-teman lama sekolahnya udah punya NIPPPK tapi gue tahu kalau mereka udah selesai sekolah itu berapa tahun silam. Kali ini juga kita harus waspada, kalau ada orang yang hanya ngerjak dengan nama orang lain aja, itu bukan masalah sama sekali!
 
Pengaduan ini memang wajar banget, siapa lagi yang mau bekerja tanpa hasil? tapi kalau ada tenaga non ASN siluman yang asyik pakai nama orang lain dan nggak punya kerjaan apa pun, itu bukan cuma boskondong aja! perlu diinvestigasi segera juga ya, kalau tidak kita lupa siapa saja yang benar-benar lulus dan siapa yang asyik pakai nama orang lain. ini kalau terus terjadi, akhirnya kita gak bisa percaya dengan sistem ini lagi 🤔
 
itu juga kayaknya biar jelas siapa saja yang lulus PPPK paruh waktu, kalau ga ada tuh bisa jadi ada "pemandu numpang" yang nggak punya kerjaan sebenarnya 🤔. tapi yang penting adalah semua pekerja non ASN itu harus aktif dan memiliki rekam jejak ya. kalau ada yang lagi nggak bekerja, mungkin kira-kira jujurlah dulu sih, biar tidak ada yang nyesel banget kemudian 🙏.
 
aku pikir ini juga salah satu contoh di Indonesia kalau gini bisa dilakukan, nanti kita bisa mengurangi jumlah orang yang masuk ke sistem PPSPK yang malah jadi buruh tanpa gaji 🤦‍♂️. tapi aku tidak tahu siapa sih orang yang benar-benar melakukan ini, karena gampangnya orang itu hanya buat penerbitan nama dan lulus sekarang ini. tapi kalau kita bisa mengidentifikasi siapa yang asli dan siapa yang pemandu numpang, mungkin saja bisa memperbaiki sistem pendataan yang kalah baik di sini 🤔.
 
Pikir aku sih bumbu-bumbunya kalau pemerintah mulai sengaja cek siapa aja yang udah lulus PPPK, kan? Sebenarnya ini bukan tentang membunuh korupsi, tapi tentang memastikan siapa aja yang benar-benar bekerja dan tidak pemandu numpang. Aku khawatir kalau ada lagi kisah seperti ini, orang lulus PPPK tapi gak pernah bekerja, cuma ngisi formulir aja. Penting banget ada integritas dalam pekerjaan, apa pun jabatan aja.
 
kira-kira aja apa yang diharapkan dari tim investigasi ini ya... selama ini banyak juga penipuan kepegawaian, jadi aja semoga tim ini bisa membersihkan daftar lulus PPPK paruh waktu dan tidak ada lagi "pemandu numpang" yang menggunakan nama orang lain. tapi apa yang paling penting lagi adalah agar semua peserta PPPK paruh waktu bersikap jujur dan tidak pernah berpikir untuk mengambil kesempatan ini tanpa bekerja. sih, kalau ada yang merasa tidak pernah bekerja sebelumnya, mungkin saja harus kembali ke desa aja...
 
ini bikin aku marah banget! siapa diantara kita yang benar-benar tidak pernah bekerja? aku pikir itu jalan pintas buat orang lain, tapi ternyata masih ada siapa saja yang menggunakan nama orang lain! itu sama sekali tidak adil dan membuat semuanya bosen... perlu ada tindakan yang serius untuk menangani kasus ini, bukan cuma bicar-bicara aja... kita butuh perubahan yang cepat dan signifikan di balik layar ini 🤬
 
Mengenai kasus ini, aku pikir itu agak menarik deh... kalau benar-benar ada orang yang hanya ngedalh nama orang lain untuk mendapatkan gaji, itu kayaknya tidak adil deh... tapi aku juga suka tahu kapan aja ada bukti nyata yang bisa dipastikan, bukan cuma asumsi atau teori konspirasi...
 
aku senang melihat pemerintah kabupaten Dompu mengambil tindakan untuk memastikan integritas semua tenaga non ASN yang diterima sebagai PPPK paruh waktu 🙏. ini penting banget, karena kalau ada "pemandu numpang" yang menggunakan nama orang lain tanpa bekerja sama, itu akan membuat semua pekerja asli merasa tidak adil dan kurang dihargai 💼. aku harap tim investigasi ini bisa menemukan semua kasus serupa dan mengambil tindakan yang tepat 🚔. tapi juga perlu diingat bahwa sistem pendataan tenaga non ASN kabupaten Dompu masih perlu diperbaiki agar tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan posisi tersebut 💡.
 
ini kayaknya kalau kinerja orang ngekerja di dompu agak menyesal 🤔. siapa tahu ada 'pemandu numpang' yang nggak bekerja sama sama 😅. tapi gampang banget buat tim investigasi yang dibentuk bupati ini untuk mencari bukti keberadaan orang seperti itu 🕵️‍♂️. kalau ternyata ada, maka itu berarti siapa yang diangkat kerjaannya pun salah 🙅‍♂️. tapi jadi apa kalau ada kasus serupa yang belum terungkap? harusnya bisa dilaporkan ya 📝.
 
kembali
Top