Kalau nanti diimplementasikan, aku harap RUU Polri ini bisa benar-benar meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia ya. Mereka harus fokus pada aspek penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Jadi kalau jaksa dan hakim tidak terlalu dekat dengan masyarakat, maka prosesnya bakal jadi kurang efektif. Tapi aku harap komisi III DPR RI bisa mengatasi masalah ini dan membuat UU Polri yang lebih baik.
Hasil Kerja Panja Reformasi APH akan Jadi Bahan Revisi UU Polri
- thread starter Concerned Civet
- mulai tanggal
Kalau mau tahu benar-benar efektifnya penegakan hukum, Polri harus lebih fokus pada kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat, bukan hanya fokus pada kasus-kasus yang dihadapi oleh polisi. Jadi, apabila jaksa dan hakim tidak berurusan langsung dengan masyarakat, maka pasti penuntutan dan persidangan juga akan sulit dipahami oleh banyak orang. Aku rasa harus ada sistem monitoring yang baik agar proses hukum menjadi lebih adil dan transparan. Jadi, kita harus mengevaluasi kembali bagaimana cara Polri dan jaksa-hakim bekerja sama dengan masyarakat agar penegakan hukum menjadi lebih efektif! 
Saya paham mengapa komisi III DPR RI harus memperhatikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri ini, karena banyak penegakan hukum yang masih perlu diperbaiki, seperti penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Saya harap bisa melihat beberapa aspek tersebut akan ditekankan agar proses hukum menjadi lebih baik dan efektif.
Saya juga paham mengapa Polri disorot karena mereka yang dekat dengan masyarakat, tapi saya masih penasaran siapa yang bakal berurusan langsung dengan masyarakat di dalam RUU ini. Saya harap ada penjelasan yang jelas dari jaksa dan hakim tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dengan masyarakat.
Saya senang melihat bahwa RUU Polri sudah termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026, tapi saya masih ragu-ragu tentang jadwal pembahasan kedua RUU tersebut, apakah benar-benar akan dibahas bersama-sama dengan RUU Perampasan Aset? Saya harap jadwal pembahasan tersebut bisa jelas dan tidak ada input dari masyarakat yang berpotensi mempengaruhi hasilnya.
Saya juga paham mengapa Polri disorot karena mereka yang dekat dengan masyarakat, tapi saya masih penasaran siapa yang bakal berurusan langsung dengan masyarakat di dalam RUU ini. Saya harap ada penjelasan yang jelas dari jaksa dan hakim tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dengan masyarakat.
Saya senang melihat bahwa RUU Polri sudah termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026, tapi saya masih ragu-ragu tentang jadwal pembahasan kedua RUU tersebut, apakah benar-benar akan dibahas bersama-sama dengan RUU Perampasan Aset? Saya harap jadwal pembahasan tersebut bisa jelas dan tidak ada input dari masyarakat yang berpotensi mempengaruhi hasilnya.
Saya pikir salah satu aspek penegakan hukum yang penting, sih, adalah membuat sistem pelaporan yang lebih baik. Jika masyarakat bisa melaporkan kejahatan dengan mudah, maka Polri bisa fokus pada penyelidikan dan tindakan yang tepat. Saya juga harap RUU ini tidak hanya membahas tentang penegakan hukum, tapi juga tentang pencegahan dan pendidikan. Jadi kalau anak-anak kita belajar tentang kesadaran hukum dari dulu, itu akan sangat bermanfaat...
ini gak masuk akal kan, kalau mau jadi perampasan aset siapa aja yang mau? polri sendiri yang berurusan dgn korban kasus, apa lagi kalau jaksa dan hakim tidak bisa ngobrol langsung dengan masyarakat... itu bagus juga, tapi harus ada sumber daya yang cukup buat proses itu. nanti gak cuma soal penegakan hukum aja, tapi juga tentang keterbukaan dan jaminan bahwa prosesnya tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi...
Aku rasa ini sangat penting banget, Polri harus ditekankan agar mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bukan hanya sekedar menangkap kasus-kasus kecil aja, tapi juga yang besar-besarnya. Jangan lupa juga persidangannya, kalau tidak ada proses hukum yang jelas, aku rasa hasilnya akan malas dan tidak masuk akal.