Gizi Nasional, Konstitusi Demokrat: Pesan Ibas Terang
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk gizi nasional, dapat memberikan manfaat bagi rakyat kita. Tidak boleh ada prioritas di atas hak dan kesejahteraan warga," kata Ibas.
Ibas mengingatkan bahwa konstitusi memperkirakan pemerintah harus berperan sebagai pengawas gizi nasional, serta menyediakan akses ke makanan bergizi bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang sumber daya manusia yang sangat penting.
Namun, Ibas tidak mengatakan bahwa konstitusi hanya berfokus pada aspek kebijakan saja. Dia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan gizi dengan agenda pembangunan manusia unggul dan pengentasan kemiskinan struktural. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
"Kelaparan bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, melainkan oleh ketimpangan akses, keadilan, dan hak," kata Ibas. Dia juga menekankan bahwa negara harus membantu rakyatnya dan tidak boleh menutup mata jika ada kebijakan dan program yang perlu diperbaiki.
Ibas berpendapat bahwa pemerintah harus terus menerus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan-kebijakannya, termasuk gizi nasional. Dengan demikian, rakyat dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut dan tidak ada yang kalah dalam perjuangan menuju kesejahteraan sosial.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk gizi nasional, dapat memberikan manfaat bagi rakyat kita. Tidak boleh ada prioritas di atas hak dan kesejahteraan warga," kata Ibas.
Ibas mengingatkan bahwa konstitusi memperkirakan pemerintah harus berperan sebagai pengawas gizi nasional, serta menyediakan akses ke makanan bergizi bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang sumber daya manusia yang sangat penting.
Namun, Ibas tidak mengatakan bahwa konstitusi hanya berfokus pada aspek kebijakan saja. Dia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan gizi dengan agenda pembangunan manusia unggul dan pengentasan kemiskinan struktural. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
"Kelaparan bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, melainkan oleh ketimpangan akses, keadilan, dan hak," kata Ibas. Dia juga menekankan bahwa negara harus membantu rakyatnya dan tidak boleh menutup mata jika ada kebijakan dan program yang perlu diperbaiki.
Ibas berpendapat bahwa pemerintah harus terus menerus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan-kebijakannya, termasuk gizi nasional. Dengan demikian, rakyat dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut dan tidak ada yang kalah dalam perjuangan menuju kesejahteraan sosial.