Pemerintah siapkan anggaran Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dilakukan berdasarkan janji Presiden untuk menghapus tunggakan tersebut.
Purbaya menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah. Ia meminta BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan lagi, seperti aturan tentang ventilator di rumah sakit.
"Akhirnya kita sudah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden," kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pembatasan kebocoran anggaran tersebut juga dilakukan untuk mencegah masalah yang sering terjadi, seperti proses klaim yang bermasalah. Purbaya berharap BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sistem teknologi informasi (IT) mereka agar bisa mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif.
Pembayaran Rp 20 triliun juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya kesehatan. Purbaya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga pembayaran tersebut harus segera dilakukan.
Dengan demikian, Purbaya berharap BPJS Kesehatan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut dalam waktu enam bulan ke depan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dilakukan berdasarkan janji Presiden untuk menghapus tunggakan tersebut.
Purbaya menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah. Ia meminta BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan lagi, seperti aturan tentang ventilator di rumah sakit.
"Akhirnya kita sudah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden," kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pembatasan kebocoran anggaran tersebut juga dilakukan untuk mencegah masalah yang sering terjadi, seperti proses klaim yang bermasalah. Purbaya berharap BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sistem teknologi informasi (IT) mereka agar bisa mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif.
Pembayaran Rp 20 triliun juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya kesehatan. Purbaya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga pembayaran tersebut harus segera dilakukan.
Dengan demikian, Purbaya berharap BPJS Kesehatan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut dalam waktu enam bulan ke depan.