Israel Dipaksa Ditekan Kembali: Hamas Mendesak Izin Operasional Komite Gaza
Kediaman Hamas, Hazem Qassem, telah menekankan keterbatasan upaya komunitas internasional dalam mencapai keamanan dan perdamaian di Jalur Gaza. Menurutnya, kegagalan dalam mengadakan komunitas internasional untuk membagi administrasi Palestina telah melemahkan kepercayaan terhadap upaya-upaya perdamaian.
"Kita meminta semua pihak untuk memberikan bukti kredibilitas klaim mereka melalui langkah-langkah nyata," kata Qassem. "Pertama-tama, adalah mengizinkan komite administratif beroperasi di Gaza dan memastikan keberhasilan mandatnya pada tahap berikutnya."
Dia menambahkan bahwa percakapan gencatan senjata tidak memiliki arti jadi jika Israel terus melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza. Menurut Qassem, pemerintah Israel telah mengabaikan kesepakatan sebelumnya.
Komite teknokratis pimpinan Ali Shaath, yang merupakan badan administratif untuk mengelola Gaza selama periode transisi, dibentuk oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye. Komunitas internasional telah memproses gagasan ini sebagai tahap kedua rencana perdamaian.
Gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025 yang memfokuskan pada pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan, namun perlu dilanjutkan dengan penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di bawah otoritas pemerintahan transisi.
Kediaman Hamas, Hazem Qassem, telah menekankan keterbatasan upaya komunitas internasional dalam mencapai keamanan dan perdamaian di Jalur Gaza. Menurutnya, kegagalan dalam mengadakan komunitas internasional untuk membagi administrasi Palestina telah melemahkan kepercayaan terhadap upaya-upaya perdamaian.
"Kita meminta semua pihak untuk memberikan bukti kredibilitas klaim mereka melalui langkah-langkah nyata," kata Qassem. "Pertama-tama, adalah mengizinkan komite administratif beroperasi di Gaza dan memastikan keberhasilan mandatnya pada tahap berikutnya."
Dia menambahkan bahwa percakapan gencatan senjata tidak memiliki arti jadi jika Israel terus melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza. Menurut Qassem, pemerintah Israel telah mengabaikan kesepakatan sebelumnya.
Komite teknokratis pimpinan Ali Shaath, yang merupakan badan administratif untuk mengelola Gaza selama periode transisi, dibentuk oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye. Komunitas internasional telah memproses gagasan ini sebagai tahap kedua rencana perdamaian.
Gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025 yang memfokuskan pada pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan, namun perlu dilanjutkan dengan penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di bawah otoritas pemerintahan transisi.