Tahun ini, Pemerintah Indonesia menganggap kunci untuk mendorong masyarakat memperoleh kebebasan dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan strategi baru untuk mendorong keluarga miskin naik kelas dan mandiri.
Pada acara "Satu Tahun Berdaya" yang digelar di Jakarta Pusat, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah menetapkan prioritas untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menyediakan perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran.
"Sebelum dilakukan pemberdayaan, pada awalnya adalah diberikan perlindungan dan jaminan sosial lewat pemberian bantuan sosial," ujar Gus Ipul. "Setelah itu barulah dilakukan pemberdayaan."
Dalam rangka tersebut, pemerintah menetapkan berbagai program untuk mendorong keluarga miskin naik kelas dan mandiri. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
"Presiden menambah anggaran untuk perlindungan sosial itu," ujar Gus Ipul. "Sebelumnya alokasi anggaran lewat Kemensos untuk dua program itu Rp71 triliun menjadi Rp110 triliun, untuk keluarga-keluarga yang memang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial."
Setelah program perlindungan sosial dijalankan, pemerintah melaksanakan tahap pemberdayaan sesuai potensi dan kebutuhan warga. Salah satunya adalah program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh Kemensos dan kementerian lain.
"Bagi mereka yang memang di usia produktif, akan ditindaklanjuti dengan program-program pemberdayaan," kata Gus Ipul.
Pada acara tersebut, dibadakan bahwa sebanyak 77 ribu keluarga miskin telah berhasil graduasi atau naik kelas sehingga siap masuk tahap pemberdayaan. Dalam tahun mendatang, jumlah tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi lebih dari 300 ribu keluarga.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa arah pembangunan nasional kini telah bergeser dengan menjadikan pemberdayaan sebagai landasan utama.
Pada acara "Satu Tahun Berdaya" yang digelar di Jakarta Pusat, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah menetapkan prioritas untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menyediakan perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran.
"Sebelum dilakukan pemberdayaan, pada awalnya adalah diberikan perlindungan dan jaminan sosial lewat pemberian bantuan sosial," ujar Gus Ipul. "Setelah itu barulah dilakukan pemberdayaan."
Dalam rangka tersebut, pemerintah menetapkan berbagai program untuk mendorong keluarga miskin naik kelas dan mandiri. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
"Presiden menambah anggaran untuk perlindungan sosial itu," ujar Gus Ipul. "Sebelumnya alokasi anggaran lewat Kemensos untuk dua program itu Rp71 triliun menjadi Rp110 triliun, untuk keluarga-keluarga yang memang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial."
Setelah program perlindungan sosial dijalankan, pemerintah melaksanakan tahap pemberdayaan sesuai potensi dan kebutuhan warga. Salah satunya adalah program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh Kemensos dan kementerian lain.
"Bagi mereka yang memang di usia produktif, akan ditindaklanjuti dengan program-program pemberdayaan," kata Gus Ipul.
Pada acara tersebut, dibadakan bahwa sebanyak 77 ribu keluarga miskin telah berhasil graduasi atau naik kelas sehingga siap masuk tahap pemberdayaan. Dalam tahun mendatang, jumlah tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi lebih dari 300 ribu keluarga.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa arah pembangunan nasional kini telah bergeser dengan menjadikan pemberdayaan sebagai landasan utama.