Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat perintah (SP) untuk mengatur kembali tata kerja lembaga sekolah rakyat (Sekora) di seluruh Indonesia. Salah satu pengusuh program Sekora adalah Gusman Wirawan, dikenal sebagai Gus Ipul.
Menurut sumber dekat ke Presiden Prabowo, SP tersebut bertujuan untuk mengatur kembali struktur organisasi dan tata kerja Sekora agar lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan programnya. Gusman Wirawan, yang digelar Gus Ipul, telah dilantik sebagai Ketua Dewan pengusuh Sekora.
Dalam perkembangan ini, diperkirakan bahwa Sekora akan difasilitasi untuk bekerja sama lebih erat dengan lembaga-lembaga kecil dan menengah (UKM) serta lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, harapan bahwa program Sekora dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berpotensi di daerah-daerah tersebut.
Namun, dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini juga akan mengacu pada usaha Prabowo untuk memperkuat kontrol politik terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Prabowo telah menandatangani berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga-lembaga negara.
Dengan demikian, perlu diperhatikan bagaimana program Sekora akan dijalankan dalam konteks ini. Apakah kebijakan Prabowo akan membawa manfaat bagi masyarakat atau hanya berujung pada peningkatan kontrol politik?
Menurut sumber dekat ke Presiden Prabowo, SP tersebut bertujuan untuk mengatur kembali struktur organisasi dan tata kerja Sekora agar lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan programnya. Gusman Wirawan, yang digelar Gus Ipul, telah dilantik sebagai Ketua Dewan pengusuh Sekora.
Dalam perkembangan ini, diperkirakan bahwa Sekora akan difasilitasi untuk bekerja sama lebih erat dengan lembaga-lembaga kecil dan menengah (UKM) serta lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, harapan bahwa program Sekora dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berpotensi di daerah-daerah tersebut.
Namun, dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini juga akan mengacu pada usaha Prabowo untuk memperkuat kontrol politik terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Prabowo telah menandatangani berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga-lembaga negara.
Dengan demikian, perlu diperhatikan bagaimana program Sekora akan dijalankan dalam konteks ini. Apakah kebijakan Prabowo akan membawa manfaat bagi masyarakat atau hanya berujung pada peningkatan kontrol politik?