Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, baru saja mengawali arahannya dengan mengapresiasi kerja keras para kepala sekolah untuk mengelola Sekolah Rakyat yang merupakan lembaga pendidikan terpilih untuk menangani siswa rentan. Dalam rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Kepala Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengakui pengelolaan lembaga pendidikan bisa diwarnai banyak dinamika, tantangan, dan masalah sehingga perlu kerja bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul.
"Kita mengelola lembaga pendidikan yang dinamis, mendampingi siswa-siswa istimewa. Tentu ada tantangan, hambatan, hal-hal yang kita anggap sebagai masalah, lalu kita carikan solusi," kata Gus Ipul.
Pendataan profil sosial siswa secara lebih mendetail dan manusiawi dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan murid Sekolah Rakyat. Pendataan itu meliputi kondisi disabilitas, situasi sosial seperti berstatus anak yatim, keluarga <em>broken home</em>, atau pernah menjadi korban kekerasan, serta kondisi murid yang mengalami <em>learning loss </em>(ketertinggalan belajar) atau susah mengikuti pembelajaran.
Menurut Gus Ipul, data tersebut penting untuk memetakan rencana pendampingan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setiap siswa. Dia mencontohkan kasus <span class="cf0">Nazril</span><span class="cf0">, siswa SRMA 13 Bekasi yang dapat mengatasi masalah ketidakmampuan membaca berkat dukungan guru dan rekan-rekan di asramanya. Saat ini, Nazril bahkan mampu </span>meraih peringkat tiga di kelas.
"Maka itu, Gus Ipul mendorong para kepala Sekolah Rakyat menyusun strategi penanganan masalah kerentanan siswa dengan merujuk pada data hasil asesmen.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyatakan Kemensos bakal terus melakukan evaluasi, monitoring, serta berkoordinasi di internal maupun dengan kementerian/lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mempersilakan pengelola sekolah merujuk siswa-siswa dengan kasus yang berat ke sentra-sentra Kemensos untuk menjalani rehabilitasi intensif, <span>sebelum nantinya kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.</span>
"Selain itu, dia pun <span class="cf0">menggarisbawahi urgensi dari dialog antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjaga kesolidan lembaga. </span>
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyatakan Kemensos bakal terus melakukan evaluasi, monitoring, serta berkoordinasi di internal maupun dengan kementerian/lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Koordinasi itu pun akan dilakukan terkait tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat. βSaya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat. Tidak boleh karena ketentuan, hak mereka kemudian terhambat,β ujar Gus Ipul menegaskan.
Dana tukin ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi regulasi yang mengatur kelas jabatan guru dan tenaga kependidikan masih dalam proses penyusunan. Usai regulasi terbit, Gus Ipul memastikan pembayaran tukin akan dilakukan secara rapel sesuai masa tugas.
"Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima," ujar Gus Ipul.
Kepada para peserta rakor, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Tidak boleh lulusan Sekolah Rakyat nanti akhirnya kembali miskin. Lulusan Sekolah Rakyat harus jadi agen perubahan," tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan hilirisasi bagi lulusan Sekolah Rakyat bagi mereka yang bertekad melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun yang ingin langsung bekerja.
"Kita mengelola lembaga pendidikan yang dinamis, mendampingi siswa-siswa istimewa. Tentu ada tantangan, hambatan, hal-hal yang kita anggap sebagai masalah, lalu kita carikan solusi," kata Gus Ipul.
Pendataan profil sosial siswa secara lebih mendetail dan manusiawi dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan murid Sekolah Rakyat. Pendataan itu meliputi kondisi disabilitas, situasi sosial seperti berstatus anak yatim, keluarga <em>broken home</em>, atau pernah menjadi korban kekerasan, serta kondisi murid yang mengalami <em>learning loss </em>(ketertinggalan belajar) atau susah mengikuti pembelajaran.
Menurut Gus Ipul, data tersebut penting untuk memetakan rencana pendampingan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setiap siswa. Dia mencontohkan kasus <span class="cf0">Nazril</span><span class="cf0">, siswa SRMA 13 Bekasi yang dapat mengatasi masalah ketidakmampuan membaca berkat dukungan guru dan rekan-rekan di asramanya. Saat ini, Nazril bahkan mampu </span>meraih peringkat tiga di kelas.
"Maka itu, Gus Ipul mendorong para kepala Sekolah Rakyat menyusun strategi penanganan masalah kerentanan siswa dengan merujuk pada data hasil asesmen.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyatakan Kemensos bakal terus melakukan evaluasi, monitoring, serta berkoordinasi di internal maupun dengan kementerian/lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mempersilakan pengelola sekolah merujuk siswa-siswa dengan kasus yang berat ke sentra-sentra Kemensos untuk menjalani rehabilitasi intensif, <span>sebelum nantinya kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.</span>
"Selain itu, dia pun <span class="cf0">menggarisbawahi urgensi dari dialog antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjaga kesolidan lembaga. </span>
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyatakan Kemensos bakal terus melakukan evaluasi, monitoring, serta berkoordinasi di internal maupun dengan kementerian/lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Koordinasi itu pun akan dilakukan terkait tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat. βSaya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat. Tidak boleh karena ketentuan, hak mereka kemudian terhambat,β ujar Gus Ipul menegaskan.
Dana tukin ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi regulasi yang mengatur kelas jabatan guru dan tenaga kependidikan masih dalam proses penyusunan. Usai regulasi terbit, Gus Ipul memastikan pembayaran tukin akan dilakukan secara rapel sesuai masa tugas.
"Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima," ujar Gus Ipul.
Kepada para peserta rakor, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Tidak boleh lulusan Sekolah Rakyat nanti akhirnya kembali miskin. Lulusan Sekolah Rakyat harus jadi agen perubahan," tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan hilirisasi bagi lulusan Sekolah Rakyat bagi mereka yang bertekad melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun yang ingin langsung bekerja.